Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pengenaan PPN atas Transaksi Pemasangan Pipa Air

A+
A-
3
A+
A-
3
Sengketa Pengenaan PPN atas Transaksi Pemasangan Pipa Air

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai penyerahan barang atau jasa terkait usaha non-air yang tidak dikenakan (PPN).

Dalam sengketa ini, wajib pajak diketahui memiliki kegiatan usaha di bidang penyediaan air bersih dan non-air. Adapun kegiatan usaha non-air tersebut dapat meliputi pemasangan instalasi, pemasangan pipa, pendaftaran, administrasi, dan pemasangan meteran.

Otoritas pajak menyatakan penyerahan barang atau jasa atas kegiatan usaha non-air yang dilakukan wajib pajak merupakan objek PPN. Dengan kata lain, terhadap penyerahan tersebut harus dikenakan PPN. Pembebasan PPN hanya diberikan untuk usaha penyediaan air.

Baca Juga: Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Di sisi lain, wajib pajak beranggapan penyerahan barang atau jasa non-air tidak terutang PPN. Sebab, penyerahan barang atau jasa di dalam kegiatan usaha non-air merupakan satu kesatuan dengan kegiatan penyerahan air bersih. Kegiatan pemasangan pipa dan meteran menjadi syarat mutlak untuk mengalirkan air bersih ke pelanggan.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Sementara pada tingkat PK, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan banding dari wajib pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Baca Juga: Ini Alasan Penyidik DJP Bisa Sita-Blokir Harta Tersangka Pidana Pajak

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan permohonan banding atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan wajib pajak memperoleh pendapatan atas kegiatan usaha non-air yang dilakukannya. Dengan begitu, penyerahan barang atau jasa atas usaha non-air termasuk objek PPN yang seharusnya tetap dikenakan PPN.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan menolak permohonan banding wajib pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 52623/PP/M.XVIII.A/16/2014 pada 20 Mei 2014. Atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, wajib pajak mengajukan PK pada 18 Agustus 2014.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi atas pendapatan non-air senilai Rp948.020.153 yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sita-Blokir oleh Penyidik DJP Tak Terbatas Izin PN, Ini Penjelasannya

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan keberatan atas koreksi Termohon PK dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami Pemohon PK memiliki kegiatan usaha di bidang penyediaan air bersih dan non-air.

Pemohon PK berpendapat kegiatan usaha non-air merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha penyediaan air bersih. Adapun kegiatan usaha non-air dapat meliputi pemasangan instalasi, pemasangan pipa, pendaftaran, administrasi, dan pemasangan meteran.

Dalam perkara ini, Pemohon PK memang melakukan pembebanan harga pipa dan meteran kepada pelanggannya. Namun, setelah pipa dan meteran terpasang, kepemilikan dan pemeliharaan atas pipa serta meteran tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon PK. Pembebanan tersebut hanya bersifat penggantian harga pipa dan upah pasang sebab Pemohon PK belum mampu untuk memberikannya secara cuma-cuma.

Baca Juga: Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan Penyerahan Hasil Olahan TBS Sawit

Pemasangan jalur pipa dan meteran menjadi salah satu syarat mutlak untuk mengalirkan air bersih ke lokasi pelanggannya. Berdasarkan pada uraian di atas, Pemohon PK menyimpulkan tidak ada penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dari Pemohon PK kepada pelanggannya. Penyerahan jasa non-air yang merupakan bagian dari usaha penyediaan air bersih dibebaskan dari pengenaan PPN.

Di lain sisi, Termohon PK tidak setuju dengan pendapat Pemohon PK. Menurut Termohon PK, terhadap penyerahan barang atau jasa dalam kegiatan usaha non-air yang dilakukan Pemohon PK tetap dikenakan PPN.

Menurut Pasal 1 Angka 1 huruf g PP No. 7 Tahun 2007, BKP tertentu bersifat strategis yang dibebaskan PPN ialah penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa. Dalam hal ini, kegiatan usaha non-air tidak termasuk dalam kegiatan usaha penyerahan air bersih. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Termohon PK menilai koreksi yang dilakukannya sudah benar dan Pemohon PK dinilai masih kurang dalam membayar PPN.

Baca Juga: Bamsoet Minta Alat Kesehatan Bebas dari Pajak Barang Mewah

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK dapat dibenarkan. Dengan kata lain, putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua pertimbangan yang dikemukana Majelis Hakim Agung sebagai berikut.

Pertama, pemasangan instalasi, pemasangan pipa, pendaftaran, administrasi, pemasangan meteran, dan lainnya merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan usaha pengadaan air bersih. Mahkamah Agung menilai kegiatan usaha Pemohon PK tersebut tidak termasuk objek PPN.

Kedua, Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori PK dari Termohon PK. Namun demikian, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan permohonan PK yang diajukan Pemohon PK. Oleh karenanya, koreksi yang dilakukan Termohon PK tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Baca Juga: Terdakwa Tidak Hadir, Perkara Pidana Perpajakan Tetap Dapat Diperiksa

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PK yang diajukan Pemohon PK sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 52623/PP/M.XVIII.A/16/2014. Dengan demikian, Termohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN, pemasangan pipa air

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Pelaksanaan PPN PMSE, Ini Catatan Komwasjak

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Semua UMKM Bakal Pungut PPN Final

Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:17 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Jasa Perhotelan

Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:53 WIB
UU HPP

Ada PPN Final, UMKM Tetap Tak Wajib Pungut PPN

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital