Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pajak Pengujian Kewajaran Transaksi dengan Pihak Afiliasi

A+
A-
4
A+
A-
4
Sengketa Pajak Pengujian Kewajaran Transaksi dengan Pihak Afiliasi

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai pengujian kewajaran transaksi wajib pajak dengan pihak afiliasi. Sebagai informasi, Termohon PK memiliki kegiatan usaha yang memproduksi, merakit, dan menjual peralatan konstruksi berupa excavator, bulldozer, small bulldozer, dan work tools.

Otoritas pajak menyatakan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Pemohon PK, transaksi wajib pajak dengan pihak afiliasi dinilai tidak mencerminkan kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, otoritas pajak menganggap penggunaan data pembanding wajib pajak dalam analisis transfer pricing tidak tepat.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan tidak setuju dengan koreksi otoritas pajak. Sebab, transaksi yang dilakukannya dengan pihak afiliasi sudah wajar dan didukung dengan transfer pricing documentation (TP Doc).

Baca Juga: Jabatan-Jabatan yang Tidak Bisa Dirangkap Hakim Pengadilan Pajak

Menurut wajib pajak, otoritas pajak tidak konsisten dalam menggunakan data pembanding pada tahap pemeriksaan dan keberatan. Selain itu, data pembanding yang digunakan otoritas pajak saat keberatan berasal dari data internal otoritas pajak. Wajib pajak menilai penggunaan data internal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Sengketa Penghasilan PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Kurang Bayar

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah meneliti dokumen-dokumen yang diserahkan maupun yang dibahas dalam persidangan, termasuk dokumen transfer pricing dari wajib pajak.

Berdasarkan penelitian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak afiliasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai penggunaan data internal otoritas pajak untuk menentukan pembanding tidak dapat dibenarkan.

Salah satu hakim (selanjutnya disebut Hakim A) memberikan dissenting opinion terkait dengan transaksi wajib pajak dengan pihak afiliasi. Menurut Hakim A, transaksi wajib pajak dengan X Co tidak mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Adapun penyebab kerugian wajib pajak bukan pengaruh krisis perekonomian, melainkan adanya biaya yang dibebankan oleh pihak afiliasi ke wajib pajak.

Baca Juga: Begini Syarat Menjadi Hakim Pengadilan Pajak

Meski demikian, atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak.

Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 62436/PP/M.VIIIA/15/2015 tanggal 29 Juni 2015, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 7 Oktober 2015.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi otoritas pajak atas peredaran usaha senilai US$12.899.140 karena transaksi yang dilakukan wajib pajak tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Mendalami Cara Hakim dalam Memutus Suatu Perkara

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksi positif peredaran usaha senilai US$12.899.140 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan.

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan, transaksi yang dilakukan Termohon PK mempunyai hubungan istimewa dengan pihak pihak afiliasi. Selain itu, transaksi dengan pihak afiliasi tersebut tidak didukung dengan data dan dasar perhitungan yang jelas.

Dalam proses keberatan, Termohon PK baru memberikan TP Doc kepada Pemohon PK. Padahal, pembukuan, catatan, data, dan informasi yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Baca Juga: Sengketa Pajak Pemberian Cuma-Cuma atas Garansi

Oleh karena itu, Pemohon PK melakukan analisis transfer pricing sendiri dengan menggunakan metode TNMM. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Pemohon PK, transaksi Termohon dengan pihak afiliasi dinilai tidak wajar. Selain itu, data pembanding yang digunakan Termohon PK juga tidak tepat.

Pemohon PK mengakui pada 2009, industri alat berat di Indonesia memang mengalami penurunan penjualan. Hal ini sebagaimana terjadi pada perusahaan A dan perusahaan B. Namun, kedua perusahaan tersebut tetap membukukan laba operasi pada 2009, sedangkan Termohon PK menyatakan mengalami kerugian.

Menurut Pemohon PK, perusahaan A dan perusahaan B layak dijadikan data pembanding untuk mengukur kewajaran transaksi yang dilakukan Termohon. Adapun kedua perusahaan tersebut tidak masuk dalam data pembanding yang digunakan oleh Termohon PK.

Baca Juga: SE Baru Pembatasan Persidangan dan Layanan Tatap Muka Pengadilan Pajak

Berdasarkan pada analisis Pemohon, diketahui kerugian yang dialami Termohon PK bukan disebabkan dari kondisi perekonomian global sehingga terjadi penurunan penjualan. Kerugian terjadi akibat adanya biaya-biaya yang dibebankan dari pihak afiliasi sehingga menggerus laba Termohon PK.

Termohon PK tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha yang dilakukan Pemohon PK. Termohon PK berpendapat hingga akhir 2009 belum ada peraturan pelaksana mengenai pembuatan TP Doc terkait dengan transaksi hubungan istimewa. Namun, Termohon beritikad baik untuk membuat TP Doc dan terbukti transaksi yang dilakukannya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Selanjutnya, Termohon berdalil penggunaan data pembanding Pemohon PK tidak konsisten dalam proses pemeriksaan dan keberatan. Menurut Termohon, data pembanding pada proses keberatan oleh Pemohon PK berasal dari data internal Pemohon.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor CPO

Pemohon PK seharusnya menggunakan data pembanding yang tersedia untuk umum. Selain itu, Termohon PK juga tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi data pembanding yang dipakai Pemohon PK.

Termohon PK menilai Pemohon PK tidak dapat hanya membandingkan laba Termohon PK dengan wajib pajak lainnya. Pemohon PK seharusnya melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan analisa fungsi, aset, risiko, dan kondisi perekonomian saat itu. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat. Terdapat dua pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Baca Juga: Sengketa Reimbursement yang Dianggap Biaya Jasa Konsultan & Manajemen

Pertama, koreksi Pemohon PK atas peredaran usaha sebesar US$12.899.140 sehubungan dengan transaksi Termohon PK dengan pihak afiliasi tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara a quo, transaksi yang dilakukan Termohon PK dengan pihak afiliasinya dinilai telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Oleh karena itu, koreksi Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. *

Baca Juga: Cara Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, transfer pricing
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Desember 2020 | 17:36 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 16 Desember 2020 | 17:05 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 15 Desember 2020 | 14:15 WIB
LITERASI PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 15:01 WIB
PORTUGAL
Sabtu, 16 Januari 2021 | 14:01 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 13:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI
Sabtu, 16 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 10:01 WIB
PMK 226/2020
Sabtu, 16 Januari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 16 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK