Berita
Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 14:09 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Sengketa Pajak atas Beneficial Ownership pada Pemungutan PPh Pasal 26

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Pajak atas Beneficial Ownership pada Pemungutan PPh Pasal 26

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai penentuan status beneficial ownership sebagai syarat pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 26.

Perlu dipahami bahwa wajib pajak telah melakukan perjanjian pinjam-meminjam (loan agreement) dengan pihak lawan transaksi yang berkedudukan di Belanda. Dalam perkara ini, wajib pajak melakukan pembayaran bunga kepada pihak tersebut.

Wajib pajak menyatakan bahwa pihak lawan transaksi merupakan beneficial owner atas penghasilan berupa bunga. Pihak lawan transaksi adalah badan hukum yang berkedudukan di Belanda dan berhak memperoleh manfaat atas Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, wajib pajak tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26. Pihaknya berdalil sudah benar dalam melaporkan PPh Pasal 26.

Baca Juga: Sengketa DPP PPN Akibat Selisih Penerimaan Kas dan Saldo Piutang

Sebaliknya, otoritas pajak menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak lawan transaksi tidak memiliki aset fisik, pegawai, dan kegiatan ekonomis selayaknya suatu perusahaan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pihak lawan transaksi bukanlah beneficial owner atas penghasilan bunga.

Oleh karena itu, pihak tersebut tidak berhak memperoleh manfaat P3B antara Indonesia dan Belanda. Atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri yang dilakukan wajib pajak seharusnya dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Sementara itu, di tingkat PK, Mahkamah Agung ­­­­menolak permohonan dari otoritas pajak selaku Pemohon PK.

Baca Juga: Memitigasi Dampak Perbedaan Tarif PPh Pasal 17 dan PPh Pasal 26

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Dalam putusan banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa wajib pajak telah menyampaikan surat keterangan domisili pihak lawan transaksi.

Hakim berkesimpulan bahwa pihak lawan transaksi merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) atas penghasilan berupa bunga yang dibayarkan wajib pajak. Pihak lawan transaksi berhak untuk memanfaatkan fasilitas P3B Indonesia dan Belanda berupa tidak dikenakan pajak di Indonesia. Oleh karena itu, koreksi yang diberikan otoritas pajak dinyatakan dibatalkan.

Baca Juga: Wah! Ternyata Banyak WP Tak Tahu Pemanfaatan MAP dalam Sengketa Pajak

Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46868/PP/M.III/13/2013 tertanggal 30 Agustus 2013, otoritas pajak mengajukan Permohonan PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 9 Desember 2013.

Pokok sengketa atas perkara ini adalah koreksi positif objek PPh Pasal 26 sebesar Rp20.619.340.000,00 yang merupakan pembayaran bunga pinjaman kepada perusahaan di Belanda.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK (otoritas pajak) menyatakan keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksi karena diketahui pihak lawan transaksi bukan beneficial owner atau pemilik manfaat yang sebenarnya dari uang yang dipinjamkan kepada Termohon PK.

Baca Juga: Ternyata Ini Pentingnya Memahami Metode Penafsiran Aturan Pajak

Mengacu pada Surat Edaran No. 04/PJ.34/2005, beneficial owner ialah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti baik wajib pajak perorangan atau wajib pajak badan. Pemilik manfaat sebenarnya berhak sepenuhnya menikmati secara langsung manfaat penghasilan tersebut.

Berdasarkan isi dokumen exchange of information antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda, didapatkan fakta bahwa pihak lawan transaksi tidak memiliki aset yang bersifat fisik dan tidak memiliki pegawai. Selain itu, pihak lawan transaksi juga diketahui tidak memiliki kegiatan operasional atau kegiatan ekonomis tertentu selayaknya perusahaan pada umumnya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon PK menilai pihak lawan transaksi bukan pemilik manfaat sebenarnya atas penghasilan berupa bunga. Pendirian perusahaan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan P3B Indonesia dan Belanda (treaty abuse).

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Kesalahan Pencatatan Biaya Gaji Ekspatriat

Kepastian status beneficial owner menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas P3B Indonesia dan Belanda. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, pihak lawan transaksi tidak memenuhi kriteria tersebut untuk mendapatkan fasilitas P3B Indonesia dan Belanda berupa tidak dikenakan pajak di Indonesia.

Mengacu pada Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia dan Belanda, pembayaran bunga dikenakan pajak di mana bunga tersebut berasal. Dengan demikian, atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri harus dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Menurut Pemohon PK, berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) di atas, amar putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak No. Put.46868/PP/M.III/13/2013 harus dibatalkan.

Baca Juga: Dibuka! Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2022

Sebaliknya, Termohon PK berdalil bahwa pihak lawan transaksi bukan agen penyaluran dana yang mewakili pihak lain dalam memberikan pinjaman. Pihak lawan transaksi merupakan badan hukum yang terpisah dengan Termohon serta memiliki kegiatan usaha aktif.

Termohon PK memiliki kewajiban untuk membayar pokok hutang dan bunga kepada pihak lawan transaksi. Atas penghasilan bunga yang diterima pihak lawan transaksi dikenakan pajak di Belanda. Pihak lawan transaksi berhak memperoleh manfaat P3B antara Indonesia dan Belanda, yaitu tidak dikenakan pajak atas bunga di Indonesia. Dengan demikian, pembayaran bunga pinjaman tidak dikenakan PPh Pasal 26.

Pertimbangan Mahkamah Agung
ALASAN-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan dan menetapkan pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat dan benar. Setelah meneliti dan menguji dalil-dalil yang diajukan, permohonan Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta atau melemahkan bukti-bukti yang diungkapkan di persidangan.

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Pihak lawan transaksi merupakan badan hukum yang berkedudukan di Belanda. Pihak tersebut juga merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) atas dana yang dipinjamkannya ke Termohon PK. Bunga yang diperolehnya atas peminjaman dana ke Termohon PK merupakan penghasilan kena pajak dan dilaporkan kepada otoritas Belanda. Oleh karenanya, koreksi Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan Pasal 4 juncto Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia dan Belanda.

Tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK dinyatakan ditolak. Pemohon PK sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 23 atas Pembayaran Royalti kepada Pemerintah
(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : memo putusan, pengadilan pajak, PPh Pasal 26, beneficial ownership

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Selasa, 28 Juni 2022 | 10:15 WIB
BINCANG ACADEMY

Apa Itu Duty to Give Reasons Putusan Pengadilan? Begini Penjelasannya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Waktu Pemotongan PPh Pasal 23

Jum'at, 17 Juni 2022 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Pihak yang Berwenang Menandatangani Surat Banding

berita pilihan

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat ke KPP Lain, WP Cabang Harus Ajukan Penghapusan NPWP

Jum'at, 30 September 2022 | 17:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Jum'at, 30 September 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

Jum'at, 30 September 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS

Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya