Fokus
Data & Alat
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Komunitas
Senin, 21 Juni 2021 | 17:30 WIB
IBI KWIK KIAN GIE
Senin, 21 Juni 2021 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Minggu, 20 Juni 2021 | 08:00 WIB
SEKJEN APSyFI REDMA GITA WIRAWASTA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Koreksi Peredaran Usaha dan Penghasilan Luar Usaha

A+
A-
3
A+
A-
3
Sengketa Koreksi Peredaran Usaha dan Penghasilan Luar Usaha

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum tentang koreksi peredaran usaha dan penghasilan di luar usaha.

Sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu proses bisnis yang dijalankan wajib pajak. Wajib pajak merupakan pengusaha yang memproduksi furnitur dengan spesialisasi furnitur klasik dan kerajinan dari mahoni.

Untuk mendapatkan pembeli dari luar negeri, wajib pajak dibantu PT X yang berkedudukan di Indonesia. Dalam proses pembuatan furnitur tersebut, wajib pajak dibantu koperasi A dan koperasi B. Wajib pajak, koperasi A, dan koperasi B merupakan perusahaan yang berada dalam satu manajemen yang sama.

Baca Juga: Jumlah Sektor yang Dapat Perpanjangan Insentif Pajak Dikurangi

Adapun koperasi A memiliki spesialisasi mengerjakan wooden accessories dan koperasi B mengerjakan kerajinan rotan dan jati. Sebagai tambahan informasi, wajib pajak juga memiliki tanggungan utang kepada PT X.

Secara singkat, mulanya pesanan diterima PT X dan didistribusikan kepada wajib pajak. Kemudian, wajib pajak memberikan pekerjaan kepada koperasi A dan koperasi B. Barang-barang yang sudah jadi akan dikirimkan wajib pajak kepada pembeli dengan dokumen ekspor yang lengkap.

Pembeli akan membayar furnitur yang telah dipesannya melalui PT X. Selanjutnya, PT X mengirimkan hasil penjualan furnitur kepada wajib pajak dengan terlebih dahulu memotong tanggungan utang wajib pajak.

Baca Juga: Perpanjangan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Tidak untuk Semua Sektor

Otoritas pajak menilai transaksi ekspor furnitur yang didalilkan wajib pajak tidak terbukti kebenarannya. Menurut otoritas pajak, transaksi tersebut merupakan penjualan dalam negeri. Hal ini dapat dibuktikan dengan data alamat PT X yang berlokasi di Klaten.

Oleh karena itu, otoritas pajak melakukan reklasifikasi transaksi penjualan luar negeri menjadi penjualan dalam negeri. Selain itu, terdapat penghasilan di luar usaha senilai Rp532.949.252 yang tidak dilaporkan wajib pajak.

Sebaliknya, wajib pajak berpendapat pihaknya telah melakukan penjualan furnitur ke luar negeri, bukan penjualan dalam negeri. Otoritas pajak seharusnya tidak melakukan reklasifikasi penjualan luar negeri menjadi penjualan dalam negeri hanya karena proses pembayaran pesanan barang dilakukan melalui PT X yang berkedudukan di Indonesia. Selain itu, koreksi penghasilan di luar usaha senilai Rp532.949.252 juga tidak beralasan sehingga seharusnya dibatalkan.

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat terdapat dua pokok sengketa dalam perkara ini. Pertama, koreksi peredaran usaha. Dalam kasus ini, wajib pajak terbukti melakukan penjualan furnitur ke luar negeri.

Baca Juga: Sengketa Jasa Asuransi Unit Link yang Dikecualikan dari Pemungutan PPN

Kedua, koreksi atas penghasilan di luar usaha. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan uang kas masuk senilai Rp532.949.252 merupakan penghasilan koperasi A dan koperasi B yang berasal dari penjualan furnitur ke luar negeri. Adapun uang tersebut juga telah diserahkan kepada kedua koperasi tersebut. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak berdasar dan tidak dapat dipertahankan.

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47800/PP/M.II/15/2013 tertanggal 17 Oktober 2013, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 30 Januari 2014.

Pokok sengketa dalam perkara a quo yakni koreksi peredaran usaha senilai Rp 440.941.000 dan koreksi penghasilan di luar usaha senilai Rp532.949.252 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Pengumuman! Sidang Pengadilan Pajak Minggu Depan Ditunda

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam perkara ini, terdapat dua pokok sengketa. Pertama, koreksi peredaran usaha senilai Rp 440.941.000 berkaitan dengan penghasilan yang belum dilaporkan Termohon PK.

Menurut Pemohon PK, transaksi ekspor furnitur yang didalilkan Termohon PK tidak terbukti kebenarannya. Menurut Pemohon PK, transaksi tersebut merupakan penjualan dalam negeri. Hal ini dapat dibuktikan dengan data alamat PT X yang berlokasi di Klaten. Oleh karena itu, Pemohon PK melakukan reklasifikasi transaksi penjualan luar negeri menjadi penjualan dalam negeri.

Kedua, koreksi penghasilan di luar usaha senilai Rp532.949.252. Penghasilan tersebut merupakan penghasilan atas penjulan furnitur kepada PT X yang juga tidak dilaporkan dalam SPT. Termohon PK seharusnya membuktikan adanya penyerahan sejumlah uang kepada koperasi A dan koperasi B atas ekspor furniture dengan disertai dokumen ekspor, invoice, faktur, dan buku besarnya.

Baca Juga: Sengketa Pembebasan PPN atas Penyerahan Daging Ayam

Selain itu, berdasarkan pada penelitian, tidak terdapat arus kas keluar dari Termohon PK kepada koperasi A dan koperasi B. Dengan demikian, Termohon PK dianggap tidak dapat membuktikan dalilnya.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Termohon PK menyatakan pihaknya telah terbukti melakukan penjualan furnitur ke luar negeri. Pemohon PK seharusnya tidak melakukan reklasifikasi penjualan luar negeri menjadi penjualan dalam negeri hanya karena proses pembayaran pesanan barang dilakukan melalui PT X yang berkedudukan di Indonesia.

Pada proses keberatan, Termohon PK telah memberikan penjelasan dan alasan alur pembayaran atas penjualan furnitur melalui rekening milik PT X yang berkedudukan di Indonesia. Adapun Termohon PK dan PT X telah menyetujui perjanjian Pre-Export Finance Agreement. PT X memberikan pre-financing kepada Termohon PK dalam memproduksi furnitur untuk keperluan ekspor.

Baca Juga: Sengketa Koreksi Kredit Pajak atas PPh Pasal 23

Termohon PK telah memberikan bukti berupa data penjualan dan invoice atas ekspor furnitur ke pembeli. Dalam proses pembayarannya, pembeli akan mengirimkannya kepada PT X terlebih dahulu sebagai perantara dan memberikannya kepada Termohon PK setelah dipotong utang Termohon PK.

Adapun penghasilan yang diterima Termohon PK dibagi juga untuk koperasi A dan koperasi B sebagai salah satu produsen. Total penghasilan yang diterima koperasi A dan koperasi B ialah senilai Rp532.949.252. Dengan begitu dalil Pemohon PK yang menyatakan Termohon PK memiliki penghasilan di luar usaha senilai Rp532.949.252 ialah tidak benar.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHAMAH Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Baca Juga: Kemenkeu Gelar Survei Kepuasan Layanan Pengadilan Pajak

Pertama, terdapat dua pokok sengketa dalam perkara ini, yakni koreksi peredaran usaha dan koreksi penghasilan di luar usaha yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dua koreksi tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan.

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara ini, Termohon PK terbukti telah melakukan penjualan furnitur ke luar negeri. Selain itu, dalil Pemohon PK yang menyatakan Termohon PK memiliki penghasilan di luar usaha senilai Rp532.949.252 tidak dipertahankan. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Sengketa Alokasi Biaya Kantor Pusat Sebagai Objek PPh Pasal 26

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan tidak beralasan sehingga harus ditolak. Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 25, omzet
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 14 Mei 2021 | 13:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Mei 2021 | 13:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Mei 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 22 Juni 2021 | 11:30 WIB
BELGIA
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:48 WIB
APBN 2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:03 WIB
PMK 61/2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:00 WIB
KOTA BENGKULU SELATAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI