Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Senator Ingin Cabut Lagi Pemotongan Pajak

1
1

Ilustrasi. (foto: thehill)

JAKARTA, DDTCNews – Dua senator Demokrat Amerika Serikat ingin mencabut kembali beberapa pemotongan pajak yang sejauh ini menjadi bagian dari Tax Cuts and Jobs Act. Langkah ini diambil untuk menciptakan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran jangka panjang.

Senator Ron Wyden dan Chris Van Hollen memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) terkait pengangguran jangka panjang (Long-Term Unemployment Act). RUU tersebut akan dirancang untuk menghasilkan pekerjaan bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan minimal selama 6 bulan.

“Proposal ini dirancang untuk membuat orang bangkit dan kembali ke dunia kerja,” kata Van Hollen, seperti dikutip pada Jumat (21/6/2019).

Baca Juga: Banyak Perusahaan Norwegia yang Hengkang ke New York, Ada Apa?

Di bawah RUU tersebut, ketika tingkat pengangguran di bawah 5%, pemerintah federal akan menyediakan subsidi sekitar dua pertiga dari biaya upah dan tunjangan. Pada tahun kedua, pemerintah akan menutup sekitar 50% dari biaya. Ketika pengangguran lebih tinggi, kontribusi pemerintah federal bisa naik hingga 100%.

Van Hollen mengatakan upah akan didasarkan pada tingkat kemiskinan untuk keluarga dengan jumlah anggota empat orang, yaitu sekitar US$25.750 plus tunjangan. Jika upah minimum negara lebih tinggi, maka upah akan dipatok ke upah minimum negara.

Skema tersebut diklaim sebagai strategi kemitraan baru yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja. Kemitraan tersebut membuat pekerja yang menganggur mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bagus dan majikan mendapatkan pekerja terampil yang mereka butuhkan.  

Baca Juga: Pajak Orang Kaya Diusulkan untuk Danai Pendidikan Anak

Pada Mei 2019, sekitar 1,3 juta orang jatuh ke dalam kategori pengangguran jangka panjang (long-term unemployed). Kelompok ini didefinisikan sebagai pengangguran selama 27 minggu atau lebih. Bureau of Labor Statistics (BLS) mengatakan kelompok ini sekitar 22,4% dari pengangguran.

"Ini adalah masalah struktural yang terus-menerus dalam perekonomian kita,” kata Van Hollen.

Sementara total pengangguran jangka panjang tidak banyak berubah selama setahun terakhir, jumlah ini telah menurun selama satu dekade terakhir. Seorang ahli perpajakan dari Heritage Foundation, Adam Michel, justru mengatakan kombinasi pemotongan pajak dan agenda deregulasi menjadi aspek yang baik untuk meningkatkan upah dan pekerjaan.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Pajak Bensin & Solar Naik

“Jika kekhawatirannya adalah memberikan lebih banyak pekerjaan kepada orang-orang, menurut saya, kita harus menggandakan agenda reformasi pro-pertumbuhan, dari pada mencabut kembali [pemotongan pajak],” jelasnya.

Michel berpendapat karena ada lebih banyak lowongan pekerjaan dari pada orang yang mencari pekerjaan, pengusaha akan menemukan cara untuk menutup kesenjangan keterampilan. Ini bisa dilakukan pelaku usaha tanpa bantuan langkah dari pemerintah.

“Sektor swasta memiliki insentif untuk melatih orang dan membantu mengarahkan orang ke daerah-daerah, dan kami melihat sektor swasta melakukan itu,” imbuh Adam Michel, seperti dilansir Yahoo! Finance. (kaw)

Baca Juga: Surati Kandidat Presiden 2020, Miliarder: Pajaki Kami Lebih Banyak

“Proposal ini dirancang untuk membuat orang bangkit dan kembali ke dunia kerja,” kata Van Hollen, seperti dikutip pada Jumat (21/6/2019).

Baca Juga: Banyak Perusahaan Norwegia yang Hengkang ke New York, Ada Apa?

Di bawah RUU tersebut, ketika tingkat pengangguran di bawah 5%, pemerintah federal akan menyediakan subsidi sekitar dua pertiga dari biaya upah dan tunjangan. Pada tahun kedua, pemerintah akan menutup sekitar 50% dari biaya. Ketika pengangguran lebih tinggi, kontribusi pemerintah federal bisa naik hingga 100%.

Van Hollen mengatakan upah akan didasarkan pada tingkat kemiskinan untuk keluarga dengan jumlah anggota empat orang, yaitu sekitar US$25.750 plus tunjangan. Jika upah minimum negara lebih tinggi, maka upah akan dipatok ke upah minimum negara.

Skema tersebut diklaim sebagai strategi kemitraan baru yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja. Kemitraan tersebut membuat pekerja yang menganggur mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bagus dan majikan mendapatkan pekerja terampil yang mereka butuhkan.  

Baca Juga: Pajak Orang Kaya Diusulkan untuk Danai Pendidikan Anak

Pada Mei 2019, sekitar 1,3 juta orang jatuh ke dalam kategori pengangguran jangka panjang (long-term unemployed). Kelompok ini didefinisikan sebagai pengangguran selama 27 minggu atau lebih. Bureau of Labor Statistics (BLS) mengatakan kelompok ini sekitar 22,4% dari pengangguran.

"Ini adalah masalah struktural yang terus-menerus dalam perekonomian kita,” kata Van Hollen.

Sementara total pengangguran jangka panjang tidak banyak berubah selama setahun terakhir, jumlah ini telah menurun selama satu dekade terakhir. Seorang ahli perpajakan dari Heritage Foundation, Adam Michel, justru mengatakan kombinasi pemotongan pajak dan agenda deregulasi menjadi aspek yang baik untuk meningkatkan upah dan pekerjaan.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Pajak Bensin & Solar Naik

“Jika kekhawatirannya adalah memberikan lebih banyak pekerjaan kepada orang-orang, menurut saya, kita harus menggandakan agenda reformasi pro-pertumbuhan, dari pada mencabut kembali [pemotongan pajak],” jelasnya.

Michel berpendapat karena ada lebih banyak lowongan pekerjaan dari pada orang yang mencari pekerjaan, pengusaha akan menemukan cara untuk menutup kesenjangan keterampilan. Ini bisa dilakukan pelaku usaha tanpa bantuan langkah dari pemerintah.

“Sektor swasta memiliki insentif untuk melatih orang dan membantu mengarahkan orang ke daerah-daerah, dan kami melihat sektor swasta melakukan itu,” imbuh Adam Michel, seperti dilansir Yahoo! Finance. (kaw)

Baca Juga: Surati Kandidat Presiden 2020, Miliarder: Pajaki Kami Lebih Banyak
Topik : Amerika Serikat, pengangguran, TCJA
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 17 Januari 2017 | 09:40 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 02 Oktober 2018 | 10:48 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 31 Oktober 2018 | 11:58 WIB
ZIMBABWE