Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Senator Ingin Cabut Lagi Pemotongan Pajak

1
1

Ilustrasi. (foto: thehill)

JAKARTA, DDTCNews – Dua senator Demokrat Amerika Serikat ingin mencabut kembali beberapa pemotongan pajak yang sejauh ini menjadi bagian dari Tax Cuts and Jobs Act. Langkah ini diambil untuk menciptakan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran jangka panjang.

Senator Ron Wyden dan Chris Van Hollen memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) terkait pengangguran jangka panjang (Long-Term Unemployment Act). RUU tersebut akan dirancang untuk menghasilkan pekerjaan bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan minimal selama 6 bulan.

“Proposal ini dirancang untuk membuat orang bangkit dan kembali ke dunia kerja,” kata Van Hollen, seperti dikutip pada Jumat (21/6/2019).

Baca Juga: Soal Rencana Pemangkasan Pajak Capital Gain, Ini Sikap Terbaru Trump

Di bawah RUU tersebut, ketika tingkat pengangguran di bawah 5%, pemerintah federal akan menyediakan subsidi sekitar dua pertiga dari biaya upah dan tunjangan. Pada tahun kedua, pemerintah akan menutup sekitar 50% dari biaya. Ketika pengangguran lebih tinggi, kontribusi pemerintah federal bisa naik hingga 100%.

Van Hollen mengatakan upah akan didasarkan pada tingkat kemiskinan untuk keluarga dengan jumlah anggota empat orang, yaitu sekitar US$25.750 plus tunjangan. Jika upah minimum negara lebih tinggi, maka upah akan dipatok ke upah minimum negara.

Skema tersebut diklaim sebagai strategi kemitraan baru yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja. Kemitraan tersebut membuat pekerja yang menganggur mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bagus dan majikan mendapatkan pekerja terampil yang mereka butuhkan.

Baca Juga: Trump Mulai Obral Janji Pemangkasan Tarif Pajak 2.0

Pada Mei 2019, sekitar 1,3 juta orang jatuh ke dalam kategori pengangguran jangka panjang (long-term unemployed). Kelompok ini didefinisikan sebagai pengangguran selama 27 minggu atau lebih. Bureau of Labor Statistics (BLS) mengatakan kelompok ini sekitar 22,4% dari pengangguran.

"Ini adalah masalah struktural yang terus-menerus dalam perekonomian kita,” kata Van Hollen.

Sementara total pengangguran jangka panjang tidak banyak berubah selama setahun terakhir, jumlah ini telah menurun selama satu dekade terakhir. Seorang ahli perpajakan dari Heritage Foundation, Adam Michel, justru mengatakan kombinasi pemotongan pajak dan agenda deregulasi menjadi aspek yang baik untuk meningkatkan upah dan pekerjaan.

Baca Juga: Kandidat Presiden AS Ini Berencana Pungut Pajak Robot

“Jika kekhawatirannya adalah memberikan lebih banyak pekerjaan kepada orang-orang, menurut saya, kita harus menggandakan agenda reformasi pro-pertumbuhan, dari pada mencabut kembali [pemotongan pajak],” jelasnya.

Michel berpendapat karena ada lebih banyak lowongan pekerjaan dari pada orang yang mencari pekerjaan, pengusaha akan menemukan cara untuk menutup kesenjangan keterampilan. Ini bisa dilakukan pelaku usaha tanpa bantuan langkah dari pemerintah.

“Sektor swasta memiliki insentif untuk melatih orang dan membantu mengarahkan orang ke daerah-daerah, dan kami melihat sektor swasta melakukan itu,” imbuh Adam Michel, seperti dilansir Yahoo! Finance. (kaw)

Baca Juga: Ini Hasil Kompromi Trump & Macron Soal Pajak Digital

“Proposal ini dirancang untuk membuat orang bangkit dan kembali ke dunia kerja,” kata Van Hollen, seperti dikutip pada Jumat (21/6/2019).

Baca Juga: Soal Rencana Pemangkasan Pajak Capital Gain, Ini Sikap Terbaru Trump

Di bawah RUU tersebut, ketika tingkat pengangguran di bawah 5%, pemerintah federal akan menyediakan subsidi sekitar dua pertiga dari biaya upah dan tunjangan. Pada tahun kedua, pemerintah akan menutup sekitar 50% dari biaya. Ketika pengangguran lebih tinggi, kontribusi pemerintah federal bisa naik hingga 100%.

Van Hollen mengatakan upah akan didasarkan pada tingkat kemiskinan untuk keluarga dengan jumlah anggota empat orang, yaitu sekitar US$25.750 plus tunjangan. Jika upah minimum negara lebih tinggi, maka upah akan dipatok ke upah minimum negara.

Skema tersebut diklaim sebagai strategi kemitraan baru yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja. Kemitraan tersebut membuat pekerja yang menganggur mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bagus dan majikan mendapatkan pekerja terampil yang mereka butuhkan.

Baca Juga: Trump Mulai Obral Janji Pemangkasan Tarif Pajak 2.0

Pada Mei 2019, sekitar 1,3 juta orang jatuh ke dalam kategori pengangguran jangka panjang (long-term unemployed). Kelompok ini didefinisikan sebagai pengangguran selama 27 minggu atau lebih. Bureau of Labor Statistics (BLS) mengatakan kelompok ini sekitar 22,4% dari pengangguran.

"Ini adalah masalah struktural yang terus-menerus dalam perekonomian kita,” kata Van Hollen.

Sementara total pengangguran jangka panjang tidak banyak berubah selama setahun terakhir, jumlah ini telah menurun selama satu dekade terakhir. Seorang ahli perpajakan dari Heritage Foundation, Adam Michel, justru mengatakan kombinasi pemotongan pajak dan agenda deregulasi menjadi aspek yang baik untuk meningkatkan upah dan pekerjaan.

Baca Juga: Kandidat Presiden AS Ini Berencana Pungut Pajak Robot

“Jika kekhawatirannya adalah memberikan lebih banyak pekerjaan kepada orang-orang, menurut saya, kita harus menggandakan agenda reformasi pro-pertumbuhan, dari pada mencabut kembali [pemotongan pajak],” jelasnya.

Michel berpendapat karena ada lebih banyak lowongan pekerjaan dari pada orang yang mencari pekerjaan, pengusaha akan menemukan cara untuk menutup kesenjangan keterampilan. Ini bisa dilakukan pelaku usaha tanpa bantuan langkah dari pemerintah.

“Sektor swasta memiliki insentif untuk melatih orang dan membantu mengarahkan orang ke daerah-daerah, dan kami melihat sektor swasta melakukan itu,” imbuh Adam Michel, seperti dilansir Yahoo! Finance. (kaw)

Baca Juga: Ini Hasil Kompromi Trump & Macron Soal Pajak Digital
Topik : Amerika Serikat, pengangguran, TCJA
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 14 September 2019 | 15:45 WIB
ZONE EURO EROPA
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG