Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Sebagian Besar Pendanaan Program PEN Berasal dari Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Sebagian Besar Pendanaan Program PEN Berasal dari Pajak

Ilustrasi. Pedagang dan pembeli bertransaksi di salah satu kios pakaian Jembatan Penyebrangan Multiguna Tanah Abang, Jakarta, Selasa (9/11/2021). Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 61,3% atau Rp456,35 triliun hingga 5 November 2021 dari pagu Rp744,77 triliun. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

MADURA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan penyesuaian untuk menanggulangi dampak kondisi pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengizinkan defisit anggaran hingga 6% yang sebelumnya hanya 3%.

Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti memaparkan terdapat anggaran khusus dalam APBN 2020 untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sumber pendanaan untuk membiayai program tersebut sebagian besar berasal dari pajak.

“Itu juga merupakan bagian dari uang pajak yang disisihkan oleh pemerintah di dalam program pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya dalam Simposium Nasional Perpajakan Jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura, Rabu (24/11/2021).

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selain itu, Inge juga menyoroti tantangan dalam anggaran pada 2021. Berdasarkan pemaparannya, total belanja pemerintah 2021 sekitar Rp2.750 triliun, sedangkan penerimaan pajak hampir mencapai Rp1.250 triliun dari total pendapatan negara senilai Rp1.750 triliun.

Capaian tersebut bukanlah hal yang mudah dan menjadi tantangan yang dihadapi oleh DJP. Terlebih, DJP juga dituntut untuk mampu membantu pemerintah dalam menyiapkan sumber pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Salah satu tantangan tersebut adalah ketidakpastian perekonomian negara. Meski demikian, beberapa organisasi internasional memprediksi perekonomian di Indonesia akan segera membaik. Dengan kata lain, penerimaan pajak juga akan ikut membaik.

Baca Juga: Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mendukung PEN. Pertama, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Kedua, memberikan insentif bagi beberapa sektor usaha melalui PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Ketiga, pengurangan angsuran PPh 25. Keempat, restitusi PPN yang dipercepat. Kelima, PPh final UMKM diberikan insentif DTP. Keenam, insentif sewa ruangan PPN DTP. Ketujuh, insentif PPN DTP untuk penyerahan rumah dan kendaraan bermotor.

Dalam pemaparannya, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Upaya tersebut diwujudnyatakan melalui pembentukan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

UU HPP dimaksudkan untuk mencari sumber-sumber potensi pajak yang baru, menciptakan keadilan, dan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Menurutnya, UU HPP juga akan memberikan kepastian hukum dan mengharmonisasikan ketentuan perpajakan. (vallen/rig)

Topik : pajak, pemulihan ekonomi, PEN, ditjen pajak, DJP, pandemi covid-19, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Rabu, 24 November 2021 | 23:24 WIB
Salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai belanja negara atau disebut juga fungsi budgetair. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling aman, murah, ajeg dan berkesinambungan jika dibandingkan dengan alternatif pembiaya ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 11:33 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Masih Ragu Ikut PPS? Simak Lagi, Ini Sederet Manfaatnya

Selasa, 18 Januari 2022 | 11:30 WIB
INSENTIF PAJAK

Ratusan Pedagang Manfaatkan Insentif PPN Sewa Kios, Ini Perinciannya

Selasa, 18 Januari 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Meski Setoran Pajak Turun, Profitabilitas Jasa Keuangan Membaik

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:30 WIB
PELAPORAN PAJAK

Soal Target Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan, Ini Kata DJP

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny