Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Satgas Saber Pungli Dinilai Pencitraan

0
0

MEDAN, DDTCNews - Pemerintah telah merancang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk memberantas kegiatan pungli yang masih terjadi di Indonsia. Namun, satuan tugas ini ini dinilai hanya sebagai pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga mengatakan program Saber Pungli yang dibentuk oleh pemerintah pusat adalah bentuk pencitraan dan terlalu dipaksakan. Pasalnya, oknum yang menjadi target bukanlah pelaku utama dibalik praktik ilegal tersebut, melainkan hanya pesuruh.

"Secara pribadi saya dukung program ini, namun tidak ada tebang pilih. Seharusnya lebih tepat sasaran," ujarnya di Medan beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Bayar Pajak Kini Sudah Bisa Online

Menurut Ihwan, masih banyak instansi pemerintah yang masih melakukan pungli. Satgas Saber Pungli seharusnya bisa menangani instansi-instansi yang rentan pungli sebagai bentuk keseriusan, seperti Puskesmas, BPJS, dan sebagainya.

Adapun pungli parkir di halaman kantor instansi pemerintahan seperti di Dinas Pendidikan, Dinas TRTB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkim, BPN Kota Medan. Sebab menurut aturan peraturan daerah (Perda), area tersebut itu tidak memiliki kewajiban retribusi parkir.

Dia menegaskan Satgas Saber Pungli harus segera meninjau lokasi-lokasi tersebut, supaya masyarakat yang datang ke instansi pemerintah tersebut tidak lagi membantu oknum-oknum praktik pungli.

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

"Tidak ada dana yang terkumpul atas retribusi itu masuk ke PAD, masuk ke kantong pribadi oknum. Padahal yang datang ke instansi pemerintah setiap harinya, banyak," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menyebutkan akan berkoordinasi dengan tim Saber Pungli mengenai pungli parkir yang ada di kantor- kantor instansi pemerintah tersebut. (Gfa)

Baca Juga: Dipatok Turun, Pemkab Optimistis Capai Target PAD

"Secara pribadi saya dukung program ini, namun tidak ada tebang pilih. Seharusnya lebih tepat sasaran," ujarnya di Medan beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Bayar Pajak Kini Sudah Bisa Online

Menurut Ihwan, masih banyak instansi pemerintah yang masih melakukan pungli. Satgas Saber Pungli seharusnya bisa menangani instansi-instansi yang rentan pungli sebagai bentuk keseriusan, seperti Puskesmas, BPJS, dan sebagainya.

Adapun pungli parkir di halaman kantor instansi pemerintahan seperti di Dinas Pendidikan, Dinas TRTB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkim, BPN Kota Medan. Sebab menurut aturan peraturan daerah (Perda), area tersebut itu tidak memiliki kewajiban retribusi parkir.

Dia menegaskan Satgas Saber Pungli harus segera meninjau lokasi-lokasi tersebut, supaya masyarakat yang datang ke instansi pemerintah tersebut tidak lagi membantu oknum-oknum praktik pungli.

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

"Tidak ada dana yang terkumpul atas retribusi itu masuk ke PAD, masuk ke kantong pribadi oknum. Padahal yang datang ke instansi pemerintah setiap harinya, banyak," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menyebutkan akan berkoordinasi dengan tim Saber Pungli mengenai pungli parkir yang ada di kantor- kantor instansi pemerintah tersebut. (Gfa)

Baca Juga: Dipatok Turun, Pemkab Optimistis Capai Target PAD
Topik : pajak daerah, kota medan, pajak parkir, retribusi, pungli
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Senin, 04 September 2017 | 10:45 WIB
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rabu, 06 September 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR