Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Salah Paham Dispenda vs Arema

0
0

MALANG, DDTCNews – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang dikabarkan meminta uang muka untuk pajak hiburan dalam laga Persik Kediri melawan Arema Cronus yang digelar di Stadion Gajayana beberapa waktu lalu.

Terkait akan hal itu, Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto menegaskan pihaknya tidak pernah memungut uang muka pajak hiburan untuk laga tersebut. Hal ini semata hanya salah paham saja antara panitia pelaksana Persik Kediri dengan Arema.

“Diketahui bahwa pihak penyelenggara pertandingan adalah Panpel (panitia pelaksana) Persik Kediri, namun ternyata kepanpelan (kepanitiaan pelaksana) diserahkan ke Arema. Akhirnya kami jadi ragu-ragi siapa wajib pajak yang bertanggung jawab, sehingga panpel waktu itu yang dimintai jaminan,” ujar Ade, kemarin (27/7).

Baca Juga: Tukar Data, Kanwil DJP Riau Gandeng Pemkab Siak

Ade menjelaskan dasar dari kasus ini hanyalah kesalahpahaman karena beberapa kasus serupa juga terjadi pada saat yang sama, di mana pihak pelaksana justru melarikan diri dari kewajibannya membayar pajak hiburan.

Dispenda Malang memberi kekhususan untuk Arema dengan tidak meminta pembayaran pajak sebelum pertandingan dimulai karena kantor dan sekretariat tim Arema sudah jelas. Bahkan, seperti dikutip melalui malangvoice.com, tim ini boleh membayar satu hari setelah pertandingan.

Selain itu, Ade juga menyebutkan semua jenis pajak daerah di Malang telah menggunakan sistem online sehingga setelah dilakukan perforasi sesuai standar operasional prosedur, maka tidak ada pembayaran pajak dengan sistem uang muka.

Baca Juga: Gara-gara Menafsir Putusan MK, Begini Setoran Pajak Alat Berat

Sebagai catatan, ada perbedaan persentase besaran pajak bagi Arema. Jika mereka bermain di Stadion Kanjuruhan, pajaknya hanya sebesar 5%, sedangkan jika bermain di Kota Malang pajaknya bisa dikenai 15%.

“Namun hal tersebut tidak baku dan bisa diupayakan menjadi sebesar 5%, dan jika pihak Arema mengajukan surat permohonan keringanan pajak kepada Wali Kota Malang, saya yakin pasti akan dibantu, demi tim Arema,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Setoran Minim, Ini Cara Pemkab Optimalkan Pajak Parkir

“Diketahui bahwa pihak penyelenggara pertandingan adalah Panpel (panitia pelaksana) Persik Kediri, namun ternyata kepanpelan (kepanitiaan pelaksana) diserahkan ke Arema. Akhirnya kami jadi ragu-ragi siapa wajib pajak yang bertanggung jawab, sehingga panpel waktu itu yang dimintai jaminan,” ujar Ade, kemarin (27/7).

Baca Juga: Tukar Data, Kanwil DJP Riau Gandeng Pemkab Siak

Ade menjelaskan dasar dari kasus ini hanyalah kesalahpahaman karena beberapa kasus serupa juga terjadi pada saat yang sama, di mana pihak pelaksana justru melarikan diri dari kewajibannya membayar pajak hiburan.

Dispenda Malang memberi kekhususan untuk Arema dengan tidak meminta pembayaran pajak sebelum pertandingan dimulai karena kantor dan sekretariat tim Arema sudah jelas. Bahkan, seperti dikutip melalui malangvoice.com, tim ini boleh membayar satu hari setelah pertandingan.

Selain itu, Ade juga menyebutkan semua jenis pajak daerah di Malang telah menggunakan sistem online sehingga setelah dilakukan perforasi sesuai standar operasional prosedur, maka tidak ada pembayaran pajak dengan sistem uang muka.

Baca Juga: Gara-gara Menafsir Putusan MK, Begini Setoran Pajak Alat Berat

Sebagai catatan, ada perbedaan persentase besaran pajak bagi Arema. Jika mereka bermain di Stadion Kanjuruhan, pajaknya hanya sebesar 5%, sedangkan jika bermain di Kota Malang pajaknya bisa dikenai 15%.

“Namun hal tersebut tidak baku dan bisa diupayakan menjadi sebesar 5%, dan jika pihak Arema mengajukan surat permohonan keringanan pajak kepada Wali Kota Malang, saya yakin pasti akan dibantu, demi tim Arema,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Setoran Minim, Ini Cara Pemkab Optimalkan Pajak Parkir
Topik : pajak daerah, arema, kota malang
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO
Rabu, 24 Januari 2018 | 10:47 WIB
KABUPATEN BANYUMAS
Senin, 10 September 2018 | 11:11 WIB
KOTA MALANG