Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Tak Menarik untuk Asing

A+
A-
0
A+
A-
0
RUU Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Tak Menarik untuk Asing

JAKARTA, DDTCNews - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tak cukup menarik untuk mendatangkan investor asing ke Indonesia seperti yang diinginkan pemerintah.

Menurut Faisal, draf RUU Cipta Kerja lebih banyak berisi tentang perizinan berusaha, tenaga kerja, dan pengadaan lahan. Padahal investor asing lebih sering menyoroti isu korupsi dan ruwetnya birokrasi pemerintah Indonesia. Ia juga menilai aliran investasi asing ke Indonesia tergolong bagus meski tanpa Omnibus Law Cipta Kerja.

"Investasi kita itu tidak jelek-jelek amat. Investasi tidak turun, bahkan naik di atas rata-rata negara yang menjadi pesaing kita. Jadi siapa yang diuntungkan? Korporasi dalam negeri," katanya di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca Juga: Menkeu: Rencana Penghapusan PPh Dividen Gerus Penerimaan Pajak 2020

Dia menambahkan pengusaha asing kebanyakan tak terlalu mempermasalahkan isu perburuhan di Indonesia. Adapun soal penyediaan lahan, Faisal menilai mereka justru menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat ketimbang Indonesia.

Faisal menyebut upaya pemerintah memperbesar investasi asing dengan RUU Cipta Kerja sebagai kebijakan yang keliru. Menurutnya, strategi paling efektif mendatangkan investor asing adalah dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi dan membenahi birokrasi pemerintah.

Dia kemudian menilai RUU Cipta Kerja lebih ditujukan untuk memberi banyak menguntungkan pada pengusaha lokal. Alasannya, isu buruh hingga lahan selama ini lebih banyak dikeluhkan oleh pengusaha di dalam negeri yang menginginkan keuntungan maksimal.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Turun, DJP Pastikan Angsuran PPh Pasal 25 Berkurang

Jika tak mungkin menarik RUU Cipta Kerja yang terlanjur dikirimkan pada DPR, Faisal meminta pemerintah lebih berhati-hati sebelum beleid itu disahkan. Ia ingin pemerintah dan DPR sama-sama memastikan RUU itu berpihak pada masyarakat.

Adapun pada draf RUU yang dipublikasikan pemerintah, Faisal merasa kerugian terbesar justru akan ditanggung buruh, masyarakat dalam bentuk kerusakan lingkungan, dan pemerintah daerah yang kewenangannya diambil pemerintah pusat. "Omnibus law ini memang ada urgensinya, tapi bukan urgensi rakyat kecil," ujarnya.(Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Alasan Penurunan Tarif PPh Badan Masuk Perpu

"Investasi kita itu tidak jelek-jelek amat. Investasi tidak turun, bahkan naik di atas rata-rata negara yang menjadi pesaing kita. Jadi siapa yang diuntungkan? Korporasi dalam negeri," katanya di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca Juga: Menkeu: Rencana Penghapusan PPh Dividen Gerus Penerimaan Pajak 2020

Dia menambahkan pengusaha asing kebanyakan tak terlalu mempermasalahkan isu perburuhan di Indonesia. Adapun soal penyediaan lahan, Faisal menilai mereka justru menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat ketimbang Indonesia.

Faisal menyebut upaya pemerintah memperbesar investasi asing dengan RUU Cipta Kerja sebagai kebijakan yang keliru. Menurutnya, strategi paling efektif mendatangkan investor asing adalah dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi dan membenahi birokrasi pemerintah.

Dia kemudian menilai RUU Cipta Kerja lebih ditujukan untuk memberi banyak menguntungkan pada pengusaha lokal. Alasannya, isu buruh hingga lahan selama ini lebih banyak dikeluhkan oleh pengusaha di dalam negeri yang menginginkan keuntungan maksimal.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Turun, DJP Pastikan Angsuran PPh Pasal 25 Berkurang

Jika tak mungkin menarik RUU Cipta Kerja yang terlanjur dikirimkan pada DPR, Faisal meminta pemerintah lebih berhati-hati sebelum beleid itu disahkan. Ia ingin pemerintah dan DPR sama-sama memastikan RUU itu berpihak pada masyarakat.

Adapun pada draf RUU yang dipublikasikan pemerintah, Faisal merasa kerugian terbesar justru akan ditanggung buruh, masyarakat dalam bentuk kerusakan lingkungan, dan pemerintah daerah yang kewenangannya diambil pemerintah pusat. "Omnibus law ini memang ada urgensinya, tapi bukan urgensi rakyat kecil," ujarnya.(Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Alasan Penurunan Tarif PPh Badan Masuk Perpu
Topik : faisal basri, RUU Cipta Kerja, omnibus law
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Jum'at, 28 Februari 2020 | 16:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:00 WIB
RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
Kamis, 27 Februari 2020 | 15:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 27 Februari 2020 | 12:15 WIB
AGENDA PAJAK
berita pilihan
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Rabu, 08 April 2020 | 15:45 WIB
KABUPATEN JENEPONTO
Rabu, 08 April 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 15:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 15:05 WIB
MALAYSIA