AMERIKA SERIKAT

Rombak Regulasi, Utang Perusahaan Dianggap Modal

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 September 2016 | 10:01 WIB
Rombak Regulasi, Utang Perusahaan Dianggap Modal Sekretaris Kementerian Keuangan Amerika Serikat Jack Lew. (Foto: The Hill)

WASHINGTON, DDTCNews – Setelah menunggu kurang lebih lima bulan, akhirnya Sekretaris Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) Jack Lew dapat bertemu dengan anggota House Ways and Means Committee, untuk membicarakan penyelesaian aturan terkait pemajakan penghasilan yang berasal dari luar negeri.

Juru bicara Kementerian Keuangan mengatakan usulan yang telah diajukan sejak April lalu tersebut telah menarik perhatian beberapa kelompok bisnis dan pembuat kebijakan dengan tinjauan kepentingan dari keduanya. Dalam proposal itu, utang antarperusahaan dalam suatu grup akan diperlakukan sebagai modal.

“Kami telah mengikutsertakan banyak pemegang saham terkait regulasi baru untuk mencegah adanya praktik penghindaran pajak dengan mengecilkan penghasilan. Kami juga telah mendengar komentar mereka terkait hal ini,” katanya, kemarin (14/9).

Baca Juga:
Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Menurut juru bicara tersebut, para pemegang saham merasa usulan regulasi yang baru tersebut kurang berpihak kepada mereka dan dapat melukai proses bisnis yang sudah terjadi selama ini. Dia juga mengatakan semuanya masih dalam proses.

Sementara itu, Ketua House Ways and Means Committee Kevin Brady menyatakan pertemuan tersebut sangat bermanfaat untuk membangun pemahaman. Pasalnya, dalam pertemuan itu Jack telah menjelaskan mengapa regulasi baru ini amat penting untuk direalisasikan.

“Saya sarankan kepada teman-teman di Kementerian Keuangan untuk mendengarkan apa komentar para pemegang saham dengan saksama,” kata Kevin seperti dilansir The Hill.

Baca Juga:
Soal Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara, Menko Sampaikan Ini

Selain itu, dia juga menyarankan untuk memperbaiki beberapa peraturan dalam proposal sehingga pemerintah bisa melihat umpan balik para pemegang saham tersebut sebelum akhirnya disahkan.

Kevin juga menekankan perlu adanya analisis biaya dan manfaat yang timbul dari pembuatan regulasi tersebut. Hal ini karena peraturan tersebut tergolong besar dan tentunya membutuhkan biaya yang besar pula. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Tunjuk Wajib Pajak, Uji Coba Kesiapan Coretax System

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024