Revisi Tarif PPh Final UMKM Gerus Penerimaan Pajak Rp1,5 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah secara resmi menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi 0,5%. Kebijakan yang efektif berlaku pada 1 Juli 2018 ini berpotensi menggerus penerimaan negara dari sektor pajak hingga Rp1,5 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat menghadiri rilis APBNKita edisi Mei 2018. Namun, tergerusnya penerimaan negara ini menurutnya hanya akan terjadi dalam jangka pendek.

"Dampaknya ke ekonomi di jangka pendek tentu, karena tarifnya turun itu akan berkurang jumlah penerimaan, kurang lebih Rp1-Rp1,5 triliun pada 2018. Hanya setengah tahun kan berlakunya awal Juli," katanya di Kementerian Keuangan, Senin (25/6).

Meski menggerus penerimaan negara dalam jangka pendek, orang nomor satu di otoritas pajak RI itu meyakini pemangkasan tarif PPh Final akan berdampak positif dalam jangka panjang. 

"Kalau jangka menengah ke panjang, kami harapkan karena tujuan ini adalah mengurangi beban pajak pelaku UMKM, harusnya ada beban kerja yang baru dimiliki pelaku UMKM yang kami harapkan itu dipakai untuk melakukan usaha yang lebih menggerakkan ekonomi," terangnya.

Selain itu, Ditjen Pajak memprediksi basis pajak dari pelaku UMKM akibat penurunan tarif pajak ini bisa bertambah 50% hingga akhir tahun. Hal ini pula nantinya yang akan menggerakan ekonomi dan akhirnya mengkompensasi penerimaan yang hilang dalam jangka pendek.

"Harusnya basis pajaknya nambah, ikut UMKM yang porsinya di PDB (Produk Domesti Bruto) itu lebih dari 50%, harus berkembang lagi sehingga menggerakkan ekonomi," jelas Robert.

Seperti yang diketahui, pemangkasan tarif PPh final 0,5% ini berlaku atas omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam setahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23/2018. (Amu)