AUSTRALIA

Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Agustus 2019 | 11:40 WIB
Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis

Ilustrasi.

ADELAIDE, DDTCNews – Banyak pebisnis dan pemilik properti yang terpaksa akan menjual propertinya sebelum terjadi perubahan kontroversial terhadap pajak tanah di Australia Selatan.

Kamar Dagang dan Industri Australia Selatan (Business SA) mengatakan berdasarkan survei, sebanyak 60% dari operator bisnis properti percaya perubahan pajak tanah akan mempengaruhi operasi bisnis mereka. Sebanyak 76% dari mereka percaya harus menjual properti tersebut sebelum perubahan terjadi.

“Peningkatan pajak tanah akan memengaruhi seluruh negara, dari yang menyewakan ruang mereka kepada pengemudi truk, dan ibu dan ayah pemilik usaha kecil yang membeli properti sewaan,” kata Kepala Eksekutif Business SA Martin Haese di Adelaide, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Seluruh Mata Uang Mitra

Dia menambahkan bisnis properti dianggap sebagai pilihan investasi yang aman untuk tabungan pensiun dan untuk menurunkan risiko. Namun, adanya wacana perubahan pajak atas tanah membuat pemilik bisnis berencana menjual aset mereka dan banyak yang mempertimbangkan untuk berinvestasi di negara bagian lain.

Dengan perubahan pajak atas tanah yang diumumkan dalam anggaran tahun ini, pemerintah berusaha menutup celah kemungkinan orang memiliki banyak property tapi membayar pajak minimal dengan menggunakan struktur kepemilikan yang kompleks termasuk trust.

Haese mengatakan perubahan lain pada tarif pajak akan mengurangi pendapatan pajak tanahnya di tahun-tahun mendatang. Padahal, pemerintah berharap untuk mendapatkan tambahan AUS$40 juta setara dengan Rp386 miliar per tahun dengan langkah-langkah baru yang diambil.

Baca Juga:
Australia Cabut Bea Masuk Antidumping Produk Kertas Asal Indonesia

Business SA bersedia untuk menampung dan mempertimbangkan keluhan-keluhan para pemangku kepentingan, terutama pelaku bisnis dan pemilik properti sebelum pemerintah memperkenalkan tarif baru pada bulan Juli tahun depan.

“Jika pemerintah tidak menunda pemberlakuan pajak atau bisa juga memperkenalkan tarif yang bersaing dengan negara bagian lain, bisnis properti di SA akan mengalami penurunan signifikan jika mereka menghadapi biaya operasional yang tinggi,” imbuh Haese seperti dilansir au.news.yahoo. (MG-dnl/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 13 Maret 2024 | 09:05 WIB KURS PAJAK 13 MARET 2024 - 19 MARET 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Seluruh Mata Uang Mitra

Jumat, 08 Maret 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Australia Cabut Bea Masuk Antidumping Produk Kertas Asal Indonesia

Rabu, 06 Maret 2024 | 15:25 WIB KERJA SAMA BILATERAL

Empat Poin Utama Pembahasan Jokowi dan PM Albanese di Australia

Rabu, 06 Maret 2024 | 09:15 WIB KURS PAJAK 06 MARET 2024 - 13 MARET 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah Terhadap Mayoritas Mitra

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

Senin, 18 Maret 2024 | 18:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat

Senin, 18 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PKBE dalam Konsolidasi Barang Ekspor?

Senin, 18 Maret 2024 | 17:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Percepat Penyelesaian Sengketa Pajak, Data Analytics Dikembangkan

Senin, 18 Maret 2024 | 17:20 WIB LAPORAN KINERJA SETJEN 2023

Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak, Fokus 5 Hal Ini Tahun Lalu

Senin, 18 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dapat Hadiah, Bagaimana Cara Melaporkannya di SPT Tahunan?

Senin, 18 Maret 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Simpanan Emas Bertambah, Isi SPT Perlu Tambah Baris Harta yang Baru

Senin, 18 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Submit SPT Tahunan Gagal karena Token Tidak Valid, DJP Sarankan Ini