Review
Jum'at, 05 Maret 2021 | 08:55 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis

A+
A-
1
A+
A-
1
Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis

Ilustrasi.

ADELAIDE, DDTCNews – Banyak pebisnis dan pemilik properti yang terpaksa akan menjual propertinya sebelum terjadi perubahan kontroversial terhadap pajak tanah di Australia Selatan.

Kamar Dagang dan Industri Australia Selatan (Business SA) mengatakan berdasarkan survei, sebanyak 60% dari operator bisnis properti percaya perubahan pajak tanah akan mempengaruhi operasi bisnis mereka. Sebanyak 76% dari mereka percaya harus menjual properti tersebut sebelum perubahan terjadi.

“Peningkatan pajak tanah akan memengaruhi seluruh negara, dari yang menyewakan ruang mereka kepada pengemudi truk, dan ibu dan ayah pemilik usaha kecil yang membeli properti sewaan,” kata Kepala Eksekutif Business SA Martin Haese di Adelaide, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga: Pengusaha Minta Kenaikan Tarif Cukai Minol Disetop Sementara

Dia menambahkan bisnis properti dianggap sebagai pilihan investasi yang aman untuk tabungan pensiun dan untuk menurunkan risiko. Namun, adanya wacana perubahan pajak atas tanah membuat pemilik bisnis berencana menjual aset mereka dan banyak yang mempertimbangkan untuk berinvestasi di negara bagian lain.

Dengan perubahan pajak atas tanah yang diumumkan dalam anggaran tahun ini, pemerintah berusaha menutup celah kemungkinan orang memiliki banyak property tapi membayar pajak minimal dengan menggunakan struktur kepemilikan yang kompleks termasuk trust.

Haese mengatakan perubahan lain pada tarif pajak akan mengurangi pendapatan pajak tanahnya di tahun-tahun mendatang. Padahal, pemerintah berharap untuk mendapatkan tambahan AUS$40 juta setara dengan Rp386 miliar per tahun dengan langkah-langkah baru yang diambil.

Baca Juga: PPN DTP Hanya untuk Rumah yang Diserahkan pada Maret-Agustus 2021

Business SA bersedia untuk menampung dan mempertimbangkan keluhan-keluhan para pemangku kepentingan, terutama pelaku bisnis dan pemilik properti sebelum pemerintah memperkenalkan tarif baru pada bulan Juli tahun depan.

“Jika pemerintah tidak menunda pemberlakuan pajak atau bisa juga memperkenalkan tarif yang bersaing dengan negara bagian lain, bisnis properti di SA akan mengalami penurunan signifikan jika mereka menghadapi biaya operasional yang tinggi,” imbuh Haese seperti dilansir au.news.yahoo. (MG-dnl/kaw)

Baca Juga: PPN Rumah Ditanggung Pemerintah, Sri Mulyani Sudah Siapkan Anggarannya
Topik : Australia, pajak tanah, properti, Business SA
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 27 November 2020 | 09:30 WIB
HONG KONG
Senin, 23 November 2020 | 11:52 WIB
AUSTRALIA
Minggu, 22 November 2020 | 12:01 WIB
AUSTRALIA
berita pilihan
Jum'at, 05 Maret 2021 | 18:03 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:08 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 05 Maret 2021 | 16:20 WIB
PER-03/PJ/2021
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:30 WIB
AUSTRALIA
Jum'at, 05 Maret 2021 | 15:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 05 Maret 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN ASAHAN