Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Reklasifikasi Pembayaran Jasa Teknik dan Bunga Jadi Pembayaran Dividen

A+
A-
1
A+
A-
1
Reklasifikasi Pembayaran Jasa Teknik dan Bunga Jadi Pembayaran Dividen

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa reklasifikasi pembayaran jasa teknik dan biaya bunga menjadi pembayaran dividen.

Sebagai informasi, wajib pajak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan dan merupakan afiliasi dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan yang berdomisili di Amerika Serikat (X Co) dan Singapura (Y Co).

Dalam perkara ini, untuk mengembangkan bisnisnya, wajib pajak telah menerima jasa teknik dari X Co dan Y Co. Selain itu, wajib pajak juga melakukan pembelian hak pengelolaan usaha perhotelan di Indonesia. Adapun dana pembelian tersebut berasal dari pinjaman yang diberikan X Co.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 23 atas Pembayaran Royalti kepada Pemerintah

Otoritas pajak menyatakan transaksi pemberian jasa teknis dan pinjaman yang dilakukan wajib pajak dengan X Co dan Y Co tidak wajar. Oleh karena itu, otoritas pajak melakukan reklasifikasi pembayaran jasa teknik dan bunga pinjaman menjadi pembayaran dividen.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan transaksi jasa teknik yang dilakukannya dengan X Co dan Y Co benar-benar dilakukan dan mencerminkan kewajaran. Selain itu, peminjaman sejumlah dana untuk pembelian hak pengelolaan hotel juga terbukti memberikan manfaat ekonomis. Dengan demikian, reklasifikasi pembayaran jasa teknik dan bunga menjadi pembayaran dividen yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dibenarkan.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan wajib pajak.

Baca Juga: Hadapi Sengketa Pajak? Jangan Lupa Baca Yurisprudensi di Perpajakan ID

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Berdasarkan pada data dan fakta dalam persidangan, terdapat 2 pokok sengketa dalam perkara ini.

Pertama, reklasifikasi pembayaran jasa teknik menjadi pembayaran dividen. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan data dan fakta di persidangan, tidak ada kegiatan penyerahan jasa teknik dari X Co kepada wajib pajak.

Baca Juga: Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

Kedua, reklasifikasi pembayaran biaya bunga menjadi pembayaran dividen. Wajib pajak menyatakan peminjaman dana ke X Co untuk membeli membeli hak pengelolaan jaringan hotel di Indonesia.

Majelis Hakim menilai transaksi tersebut tidak wajar dan tidak memberikan manfaat ekonomis bagi wajib pajak. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menyatakan transaksi tersebut sebenarnya adalah pembayaran dividen dan seharusnya dikenakan PPh Pasal 26.

Selanjutnya, terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak permohonan banding wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put.47845/PP/M.VI/13/2013 tanggal 22 Oktober 2013, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 5 Februari 2014.

Baca Juga: Sengketa Pajak Berakhir, Perusahaan Tambang Ini Bayar Rp10 Triliun

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi PPh Pasal 26 senilai Rp727.561.664 atas biaya jasa dan bunga yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan tidak sepakat dengan koreksi Termohon PK dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam perkara ini terdapat 2 pokok sengketa. Pertama, reklasifikasi pembayaran jasa teknik menjadi dividen.

Berkaitan dengan pokok sengketa tersebut, Pemohon PK menyatakan tidak ada duplikasi jasa yang diberikan oleh X Co dan Y Co. Jasa yang diberikan X Co ke Pemohon PK adalah asistensi yang bersifat strategis dalam pengelolaan usaha dan standar operasional.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 21 Akibat Berpindahnya Lokasi Kantor

Sementara itu, jasa yang diberikan Y Co ke Pemohon PK ialah berupa jasa konsultasi agar pelaksanaan usaha berstandar global. Untuk membuktikan dalil ketiadaan duplikasi jasa dari pihak afiliasi, Pemohon PK dalam persidangan memberikan perincian perbedaan jasa yang diberikan.

Terhadap jasa yang diberikan tersebut, Pemohon PK berkewajiban untuk membayar jasa teknik kepada X Co dan Y Co. Adapun pembayaran jasa tekniks tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26.

Kedua, reklasifikasi pembayaran bunga menjadi dividen. Dalam perkara ini, Pemohon PK meminjam dana dari X Co untuk membeli hak atas pengelolaan jaringan hotel di Indonesia. Adapun pengelolaan jaringan hotel tersebut sebelumnya dimiliki oleh pihak lain dan Pemohon PK bermaksud membelinya.

Baca Juga: Modal Bergerak Bebas, Keanggotaan Tetap FATF Menjadi Penting

Besaran harga pembelian atas hak pengelolaan jaringan hotel tersebut dihitung berdasarkan potensi penerimaan pada masa mendatang sampai berakhirnya kontrak. Penghitungan dilakukan oleh independent appraiser.

Oleh karena itu, pembayaran bunga yang dilakukan Pemohon PK kepada X Co sudah jelas berkaitan dengan kegiatan usahanya. Menurut Pemohon PK, transaksi tersebut telah mencerminkan prinsip kewajaran usaha karena menghasilkan tambahan penghasilan baginya.

Menurut Pemohon PK, atas transaksi pembayaran jasa teknik dan bunga tersebut tidak dapat direklasifikasi menjadi dividen. Pemohon PK tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung, karena saldo laba ditahannya masih negatif (defisit).

Baca Juga: Indonesia Kejar Keanggotaan FATF, Ini Manfaatnya dari Sisi Perpajakan

Sebaliknya, Termohon PK menilai jasa teknik yang diberikan oleh X Co merupakan duplikasi dari jasa teknik yang telah diberikan oleh Y Co sebelumnya. Selain itu, menurut Termohon PK, jasa yang diberikan X Co ke Pemohon PK merupakan bentuk stewardship activity karena untuk kepentingan X Co sebagai induk perusahaan.

Transaksi yang dilakukan Pemohon PK dengan X Co dan Y Co tidak mencerminkan prinsip kewajaran usaha. Atas duplikasi jasa yang diberikan oleh pihak afiliasi tersebut, Termohon PK menilai pembayaran jasa teknik tersebut sebenarnya merupakan pembayaran dividen,

Lebih lanjut, Termohon PK juga menilai peminjaman sejumlah dana kepada X Co untuk pembelian hak pengelolaan jaringan hotel adalah hal yang tidak memiliki manfaat ekonomis dan tidak wajar dilakukan.

Baca Juga: Sengketa Pembuatan Faktur Pajak Sederhana Tanpa NPWP Pembeli

Oleh karena itu, peminjaman dana dan transaksi pembelian hak pengelolaan jaringan hotel yang dilakukan Pemohon PK tersebut tidak diakui Termohon PK. Dengan demikian, Termohon PK juga mereklasifikasi transaksi pembayaran bunga menjadi pembayaran dividen.

Pertimbangan Hakim

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK yang diajukan Pemohon PK dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding tidak dapat dipertahankan. Terdapat 2 pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, alasan-alasan reklasifikasi pembayaran jasa teknik dan biaya bunga menjadi pembayaran dividen tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa Pajak yang Belum Diputus Capai Ratusan Triliun, Ini Detailnya

Kedua, dalam perkara a quo, transaksi yang dilakukan Pemohon PK dengan pihak afiliasi telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan memiliki manfaat ekonomis. Oleh sebab itu, koreksi Termohon PK dan Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, alasan-alasan permohonan PK cukup berdasar. Termohon PK menyatakan mengabulkan permohonan PK yang diajukan Termohon PK. Dengan demikian, Termohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara. Putusan PK ini diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 24 Juni 2015. (kaw)

Baca Juga: Kembangkan e-Tax Court, Pengadilan Pajak Studi Banding ke Luar Negeri
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 Juni 2022 | 11:06 WIB
ANALISIS PAJAK

Mengurai Penyebab Sengketa Pajak dan Solusi Pencegahannya

Minggu, 12 Juni 2022 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terseret Kasus Sengketa Pajak, Coca-Cola Ajukan Banding

Jum'at, 10 Juni 2022 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pembuktian Pembelian TBS Sawit dari Kelompok Tani

Jum'at, 10 Juni 2022 | 11:30 WIB
HASIL ANALISIS PPATK

PPATK Rampungkan 265 Analisis Pidana Pencucian Uang, Didominasi Pajak

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan