Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Realisasi Pajak Rokok Semester I Baru Capai 32%

0
0
(Foto: Kretek.co)

MATARAM, DDTCNews – Hingga semester I berakhir, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi penerimaan pajak rokok baru mencapai 32% atau Rp80,96 miliar dari target Rp253 miliar.

Sekretaris Dispenda Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Aziz, memperkirakan realisasi penerimaan pajak rokok akan meningkat pada triwulan IV atau sekitar bulan November dan Desember 2016.

"Realisasi pajak rokok semester I kondisinya memang masih rendah, hal ini pun biasa terjadi setiap tahunnya," katanya seperti dikutip DDTCNews, Selasa (30/8).

Baca Juga: Inovasi Layanan Pajak Daerah Ini Dapat Penghargaan

NTB mengalami peningkatan pendapatan dari pajak rokok karena penghitungannya tidak lagi menggunakan jumlah penduduk hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi berdasarkan perhitungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Namun, lanjut Aziz, jika pemerintah jadi memberlakukan kebijakan harga rokok Rp50.000 per bungkus, maka potensi terpangkasnya PAD NTB dari pajak rokok cukup besar. Sebab, kenaikan harga rokok memang menaikkan nilai cukai yang harus dibayarkan perusahaan rokok kepada pemerintah, namun volume cukai rokok yang teregistrasi dan harus dibayarkan belum tentu meningkat.

Ia memperkirakan jumlah cukai rokok yang teregistrasi di Ditjen Bea dan Cukai akan berkurang disebabkan menurunnya volume produksi rokok oleh perusahaan sebagai dampak berkurangnya permintaan pasar.

Baca Juga: Tingkatkan PAD, Tarif Parkir Naik 30%

"Bisa saja perokok yang biasa menghabiskan dua bungkus dalam satu hari mengubah konsumsinya menjadi setengah bungkus per hari kalau harganya naik hingga mencapai Rp50.000 per bungkus," tuturnya.

Bagi NTB, seperti dilansir dalam lombokita.com, penerimaan dari pajak rokok cukup membantu dalam hal pembiayaan pembangunan bagi Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari 10 kabupaten/kota.

Pajak rokok yang dibagikan oleh pemerintah pusat ke daerah dimanfaatkan sesuai peruntukan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, yakni untuk bidang kesehatan dan penegakan hukum 50% dan 50% lagi dimanfaatkan sesuai kondisi daerah.

Baca Juga: Pemkot Beri Diskon PBB Pada 173.000 WP

"Dari total pajak rokok yang diterima, sebesar 70% diberikan kepada kabupaten/kota untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, sisanya ke pemerintah provinsi," pungkas Azis.

"Realisasi pajak rokok semester I kondisinya memang masih rendah, hal ini pun biasa terjadi setiap tahunnya," katanya seperti dikutip DDTCNews, Selasa (30/8).

Baca Juga: Inovasi Layanan Pajak Daerah Ini Dapat Penghargaan

NTB mengalami peningkatan pendapatan dari pajak rokok karena penghitungannya tidak lagi menggunakan jumlah penduduk hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi berdasarkan perhitungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Namun, lanjut Aziz, jika pemerintah jadi memberlakukan kebijakan harga rokok Rp50.000 per bungkus, maka potensi terpangkasnya PAD NTB dari pajak rokok cukup besar. Sebab, kenaikan harga rokok memang menaikkan nilai cukai yang harus dibayarkan perusahaan rokok kepada pemerintah, namun volume cukai rokok yang teregistrasi dan harus dibayarkan belum tentu meningkat.

Ia memperkirakan jumlah cukai rokok yang teregistrasi di Ditjen Bea dan Cukai akan berkurang disebabkan menurunnya volume produksi rokok oleh perusahaan sebagai dampak berkurangnya permintaan pasar.

Baca Juga: Tingkatkan PAD, Tarif Parkir Naik 30%

"Bisa saja perokok yang biasa menghabiskan dua bungkus dalam satu hari mengubah konsumsinya menjadi setengah bungkus per hari kalau harganya naik hingga mencapai Rp50.000 per bungkus," tuturnya.

Bagi NTB, seperti dilansir dalam lombokita.com, penerimaan dari pajak rokok cukup membantu dalam hal pembiayaan pembangunan bagi Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari 10 kabupaten/kota.

Pajak rokok yang dibagikan oleh pemerintah pusat ke daerah dimanfaatkan sesuai peruntukan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, yakni untuk bidang kesehatan dan penegakan hukum 50% dan 50% lagi dimanfaatkan sesuai kondisi daerah.

Baca Juga: Pemkot Beri Diskon PBB Pada 173.000 WP

"Dari total pajak rokok yang diterima, sebesar 70% diberikan kepada kabupaten/kota untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, sisanya ke pemerintah provinsi," pungkas Azis.

Topik : pajak daerah, pajak rokok, nusa tenggara barat
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Senin, 04 September 2017 | 10:45 WIB
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rabu, 06 September 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR