BERITA TERKINI
MATARAM, DDTCNews – Hingga semester I berakhir, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi penerimaan pajak rokok baru mencapai 32% atau Rp80,96 miliar dari target Rp253 miliar.
Sekretaris Dispenda Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Aziz, memperkirakan realisasi penerimaan pajak rokok akan meningkat pada triwulan IV atau sekitar bulan November dan Desember 2016.
"Realisasi pajak rokok semester I kondisinya memang masih rendah, hal ini pun biasa terjadi setiap tahunnya," katanya seperti dikutip DDTCNews, Selasa (30/8).
NTB mengalami peningkatan pendapatan dari pajak rokok karena penghitungannya tidak lagi menggunakan jumlah penduduk hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi berdasarkan perhitungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Namun, lanjut Aziz, jika pemerintah jadi memberlakukan kebijakan harga rokok Rp50.000 per bungkus, maka potensi terpangkasnya PAD NTB dari pajak rokok cukup besar. Sebab, kenaikan harga rokok memang menaikkan nilai cukai yang harus dibayarkan perusahaan rokok kepada pemerintah, namun volume cukai rokok yang teregistrasi dan harus dibayarkan belum tentu meningkat.
Ia memperkirakan jumlah cukai rokok yang teregistrasi di Ditjen Bea dan Cukai akan berkurang disebabkan menurunnya volume produksi rokok oleh perusahaan sebagai dampak berkurangnya permintaan pasar.
"Bisa saja perokok yang biasa menghabiskan dua bungkus dalam satu hari mengubah konsumsinya menjadi setengah bungkus per hari kalau harganya naik hingga mencapai Rp50.000 per bungkus," tuturnya.
Bagi NTB, seperti dilansir dalam lombokita.com, penerimaan dari pajak rokok cukup membantu dalam hal pembiayaan pembangunan bagi Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari 10 kabupaten/kota.
Pajak rokok yang dibagikan oleh pemerintah pusat ke daerah dimanfaatkan sesuai peruntukan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, yakni untuk bidang kesehatan dan penegakan hukum 50% dan 50% lagi dimanfaatkan sesuai kondisi daerah.
"Dari total pajak rokok yang diterima, sebesar 70% diberikan kepada kabupaten/kota untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, sisanya ke pemerintah provinsi," pungkas Azis.
