Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Proposal Pemajakan Ekonomi Digital OECD Untungkan Indonesia

A+
A-
6
A+
A-
6
Proposal Pemajakan Ekonomi Digital OECD Untungkan Indonesia

B. Bawono Kristiaji, Partner DDTC Fiscal Research saat peluncuran Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’, Kamis (2/5/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tengah menggodok opsi pemajakan atas ekonomi digital. Sejumlah opsi yang menyeruak dan semuanya cenderung menguntungkan negara dengan pasar besar seperti Indonesia.

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan opsi untuk memajaki ekonomi digital sedang dibicarakan di tingkat internasional. Proposal yang diajukan oleh OECD tersebut berisi dua pilar utama.

Pilar pertama bertujuan untuk mengatur alokasi pemajakan secara lebih adil dengan memperluas hak pemajakan bagi yurisdiksi pasar melalui tiga alternatif pendekatan yakni user participation, marketing intangibles, dan sufficient economic presence. Pilar kedua fokus pada ketersediaan global anti-base erosion rule.

Baca Juga: Bukan Juli, Pemungutan PPN Produk Netflix Cs Paling Cepat Agustus 2020

“Seluruh opsi tersebut pada dasarnya akan menguntungkan Indonesia sebagai yurisdiksi pasar yang memiliki banyak pengguna. Walau demikian, tiap opsi itu memiliki derajat keuntungan dan tingkat kesulitan implementasi yang berbeda-beda pula,” ujarnya saat peluncuran Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’, Kamis (2/5/2019)

Pendekatan user participation juga relatif menguntungkan bagi Indonesia bila diimplementasikan karena berbasis jumlah pengguna. Namun, tantangan akan hadir dari negara maju yang selama ini menjadi sumber dan basis operasional raksasa ekonomi digital.

“Yang paling menguntungkan dan mudah diterapkan di Indonesia adalah user participation tapi cenderung ditentang negara yang menjadi domisili ekonomi digital seperti contohnya Irlandia dan Belanda,” imbuhnya.

Baca Juga: Ratusan Pelaku Usaha 11 Yurisdiksi Ikuti Sosialisasi Pajak Digital DJP

Namun, pendekatan marketing intangibles merupakan kandidat terkuat sebagai solusi pemajakan ekonomi digital dalam skala global. Hal ini akan menentukan arah konsensus yang ditargetkan sudah mulai ada pada 2020.

“Yang lebih bisa diterima secara global adalah marketing intangibles. Jadi konsensusnya ke arah sana walaupun secara administrasi lebih sulit diimplementasikan karena bicara nilai ekonomis dari harta tak berwujud sepert merek dagang,” paparnya.

Topik mengenai perkembangan ekonomi digital dalam konteks global ini menjadi bahasan dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’ yang bisa diunduh di sini. (kaw)

Baca Juga: Soal Pemungutan PPN Produk Digital dari Dalam Negeri, Ini Kata DJP
Topik : ekonomi digital, OECD, DDTC Fiscal Research
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 19 Mei 2020 | 10:12 WIB
KONSULTASI
Senin, 18 Mei 2020 | 08:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 15 Mei 2020 | 15:36 WIB
PMK 48/2020
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 31 Mei 2020 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN