BERITA TERKINI
Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire tertawa saat bertemu dengan pemilik restoran dan kafe yang dibuka kembali di Cafe des Phares di lapangan Bastille, ditengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Paris, Prancis, Selasa (2/6/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Christian Hartmann/hp/djo
PARIS, DDTCNews—Amerika Serikat (AS) kembali membuat kejutan dengan mengusulkan penundaan pembahasan konsensus global atas pajak digital. Keputusan AS tersebut membuat negara mitra di Uni Eropa menjadi berang.
Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan pihaknya telah menerima surat yang berisikan keputusan AS yang tidak akan melanjutkan pembahasan konsensus global. Menurut Bruno, surat tersebut merupakan bentuk provokasi.
"Saya mengonfirmasi bahwa kami telah menerima surat dari Menkeu AS Steven Mnuchin yang menegaskan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan pembicaraan OECD tentang pajak digital. Surat ini adalah bentuk provokasi," katanya dikutip Kamis (18/6/2020).
Selain Prancis, negara Eropa lainnya yang menerima surat dari AS tersebut antara lain Italia, Spanyol, dan Inggris. Bruno menegaskan bahwa Prancis berkomitmen untuk mewujudkan pajak digital yang adil.
Untuk itu, konsensus global atas pajak digital tersebut sangat ditunggu. Saat ini, perumusan konsensus global sudah mendekati final. Adapun Prancis merupakan bagian dari 137 negara yang bersepakat menuntaskan isu pajak digital pada akhir tahun ini.
"Kami tinggal beberapa sentimeter untuk mencapai kesepakatan tentang pajak raksasa digital yang mungkin menjadi satu-satunya sektor usaha di dunia yang mendapatkan manfaat yang sangat besar dari pandemi Covid-19," ujar Bruno dilansir dari Daily Mail.
Untuk diketahui, administrasi Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengusulkan untuk menunda pembahasan konsensus global untuk pemajakan ekonomi digital. Pandemi virus Corona disebut sebagai alasan AS untuk penundaan tersebut.
"Kami menyarankan jeda dalam pembicaraan OECD tentang perpajakan internasional agar fokus menangani pandemi Covid-19 dan upaya untuk membuka kegiatan ekonomi mereka dengan aman," kata Jubir Kemenkeu AS Monica Crowley. (rig)
