Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

PPN DTP Kertas Koran Membantu, Tapi..

A+
A-
2
A+
A-
2
PPN DTP Kertas Koran Membantu, Tapi..

Ilustrasi. (Foto: newyorkbannerstands.com)

PEKAN lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2020 mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas impor dan penyerahan kertas koran/majalah pada tahun anggaran 2020.

PMK ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 terhadap media massa, khususnya media cetak. “Bentuk dukungan pemerintah bagi industri media massa cetak,” demikian bunyi salah satu pertimbangan PMK tersebut, Selasa (15/9/2020).

PPN DTP ini diberikan atas impor keras koran dan/atau kertas majalah oleh perusahaan pers, baik yang dilakukan sendiri atau sebagai indentor/menggunakan importir. Selain itu, ada pula penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah kepada perusahaan pers.

Baca Juga: Di Balik Tingginya Serapan Insentif Pajak

Perusahaan pers yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, yaitu perusahaan media cetak yang menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan insentif ini diberikan karena kondisi industri media cetak yang tertekan. “Di samping itu, ini sehubungan dengan meningkatnya media online, termasuk yang dari luar negeri,” ujarnya.

Insentif ini tentu disambut hangat oleh insan pers di Indonesia. Maklum, sudah sejak lama para pekerja pers menuntut pembebasan PPN kertas koran dan majalah. Bahkan, setiap ada pertemuan dengan Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan, usulan tersebut hampir selalu disampaikan.

Baca Juga: Orientasi Bukan pada Penerimaan Pajak

Serikat Perusahaan Surat Kabar—sebelum berganti nama menjadi Serikat Perusahaan Pers—juga sudah menyampaikan usulan tersebut sejak puluhan tahun silam. Organisasi yang berdiri setahun setelah Indonesia merdeka ini seperti tak pernah bosan mengusulkan pembebasan PPN itu.

Wartawan senior Parni Hadi, ketika menjadi moderator pertemuan pemimpin redaksi media massa dengan Dirjen Pajak Darmin Nasution pada 2007, juga menyampaikan usulan tersebut. Saat itu, ia mengatakan hanya 30% pers di Indonesia yang sehat. “Sisanya hidup segan mati tak mau.” katanya.

Memang, tuntutan tersebut hingga kini belum dipenuhi. PPN kertas koran/majalah tidak dibebaskan seperti yang diminta, tetapi menjadi ditanggung pemerintah. Ini langkah yang taktis, karena itu berarti PPN-nya masih ada, sehingga produsen kertas di hulu tetap bisa mengajukan restitusi.

Baca Juga: (Bukan) Angka dari Langit

Dari sisi operasional, relaksasi tersebut sangat membantu perusahaan penerbit koran dan majalah dalam menjaga keberlangsungan usahanya. Beban belanja kertas bagi perusahaan pers mencapai 30%-50% dari biaya produksi. Karena itu, peran PPN DTP kertas koran/majalah ini signifikan.

Dengan relaksasi tersebut diharapkan perusahaan pers bisa bertahan, dan menjadi pilar demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tentu prihatin, ketika hari-hari ini mendengar ada media massa cetak yang—selain makin terpepet oleh media online—mem-PHK wartawannya.

Namun, meski relaksasi itu bisa meringankan kinerja perusahaan pers, insentif ini praktis tidak cukup kuat membantu memperbesar margin bisnis perusahaan. Marginnya tetap tipis. Apalagi pada masa pandemi ini. Iklan menurun, sirkulasi menurun, aktivitas offprint juga berkurang drastis.

Baca Juga: RUU HPP, Jalan Tengah yang Belum Berujung

Sayup-sayup kita juga mendengar bank-bank di Indonesia sudah memasukkan perusahaan pers ke dalam sunset industry. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi sudah semakin tidak terbendung. Media online, media sosial, video streaming, adalah ‘lawan berat’ bagi media cetak sekarang.

Itu berarti, media cetak kian kehilangan pembaca, aset terpentingnya. Imbasnya, wartawan jaman now seperti kehilangan kebanggaan profesi, yang kuat tertanam di benak wartawan jaman old. Narasumber yang dulu harus menggelar konferensi, kini juga cukup mengumumkan rilis di media sosial.

Perkembangan ini tentu perlu direspons bijak. PPN kertas koran/majalah ditanggung pemerintah tidak cukup menyelesaikan permasalahan itu, yang sudah mendera 5 tahun terakhir ini. Perlu strategi matang perusahaan media cetak untuk tetap bertahan di tengah badai transformasi teknologi ini.

Baca Juga: Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

Topik : PPN DTP kertas koran, tajuk pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

mona

Kamis, 24 September 2020 | 14:52 WIB
Sebenarnya media cetak lebih bagus daripada media online. Semoga insentif ini bisa berguna
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK

Bila e-Bupot Diwajibkan Penuh

Kamis, 11 Juni 2020 | 17:29 WIB
TAJUK PAJAK

Musim Puncak Insentif Pajak

Selasa, 05 Mei 2020 | 10:26 WIB
TAJUK PAJAK

Kecil Tapi Bernilai

Selasa, 28 April 2020 | 09:47 WIB
TAJUK PAJAK

Mencegah Tahun Vivere Pericoloso Pajak

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim