KEBIJAKAN KEPABEANAN

PMK 26/2024 Resmi Berlaku, DJBC Harap Rush Handling Sesuai Kebutuhan

Dian Kurniati | Rabu, 29 Mei 2024 | 10:30 WIB
PMK 26/2024 Resmi Berlaku, DJBC Harap Rush Handling Sesuai Kebutuhan

Kepala Subdirektorat Impor DJBC Chotibul Umam.

JAKARTA, DDTCNews –Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 26/2024 yang mengubah ketentuan terkait dengan pelayanan segera (rush handling) di bidang kepabeanan resmi berlaku mulai hari ini, Rabu (29/5/2024).

Kepala Subdirektorat Impor DJBC Chotibul Umam mengatakan PMK 26/2024 diterbitkan untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang belum diakomodasi dalam peraturan sebelumnya, yaitu PMK 74/2021.

"Semoga ke depan, proses pelayanan segera ini tidak ada kendala lagi," katanya dalam sosialisasi PMK 26/2024, dikutip pada Rabu (29/5/2024).

Baca Juga:
Jokowi Bentuk Satgas Untuk Berantas Judi Online, Begini Perinciannya

Chotibul menuturkan terdapat beberapa pokok perubahan dalam PMK 26/2024. Pertama, adanya penambahan 3 jenis barang yang bisa diimpor menggunakan rush handling, yakni daging, ikan, dan tanaman potong.

Pengaturan soal jenis barang yang bisa diimpor menggunakan rush handling harus dituangkan dalam PMK. Berdasarkan masukan para pengguna jasa, jenis barang yang bisa diimpor menggunakan rush handling akhirnya ditambahkan melalui PMK 26/2024.

Kemudian, pemerintah juga melakukan beberapa penyesuaian ketentuan rush handling agar selaras dengan undang-undang. Misal, pengaturan sanksi denda kini berdasarkan Pasal 10B ayat (6) UU Kepabeanan agar lebih memberikan kepastian hukum. Sebelumnya, pengaturan sanksi denda berdasarkan PP 28/2008.

Baca Juga:
Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB

Ketentuan soal jaminan dalam pelayanan rush handling juga diatur sesuai dengan PMK 168/2022. Jumlah jaminan untuk pelayanan rush handling kini paling sedikit sebesar bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Sebelumnya, jumlahnya sebesar bea masuk, cukai, dan PDRI.

Selain itu, kini juga termuat ketentuan terkait dengan bentuk jaminan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan.

"Sebelumnya tidak diatur jaminan apa saja yang boleh digunakan untuk barang dengan pelayanan segera ini. Kini sudah teratur. Lebih jelas, lebih tegas sehingga nanti Bapak-Ibu bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan segera dengan cepat dan mudah," ujar Chotibul.

Baca Juga:
DPR: Defisit APBN Transisi Perlu Ditekan Serendah Mungkin

Dia menambahkan PMK 26/2024 juga mengubah ketentuan soal pemeriksaan fisik yang semula dilakukan untuk seluruh barang rush handling. Kini, pemeriksaan fisik dilaksanakan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Dengan ketentuan tersebut, pada layanan rush handling juga bakal diterapkan mekanisme jalur merah dan hijau sebagaimana dalam pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor umum.

Terakhir, PMK 26/2024 mengatur pengeluaran sebagian untuk barang yang sedang diajukan permohonan rush handling untuk lebih memberikan keadilan. Sebab, mekanisme pengeluaran sebagian ini juga sudah ada dalam ketentuan impor umum. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB