Petugas Pajak Sisir Jalanan, Catat Bisnis Kuliner yang Bermunculan

DENPASAR, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) melalui unit vertikalnya terus mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan dan pengawasan wilayah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL), dengan turun langsung ke jalanan protokol dan mencatat bisnis-bisnis baru yang tumbuh.

KPP Pratama Denpasar Timur, Bali misalnya, belum lama ini menerjunkan petugas account representative (AR) untuk mengidentifikasi usaha baru yang bermunculan di Jalan Tukad Badung, Renon. Perekaman usaha baru ini dilakukan sejalan dengan perekonomian Bali yang mulai menggeliat setelah sempat dihantam pandemi Covid-19.

"Kegiatan pengamatan lapangan dilaksanakan karena kegiatan ekonomi sudah mulai bergerak," tulis otoritas dilansir dari laman resminya, Senin (6/6/2022).

Account representative KPP Pratama Denpasar Timur I Dewa Gede Agung Praindra Putra mengatakan beberapa usaha yang mulai muncul adalah bisnis kuliner. Pergerakan ekonomi yang positif ini, ujarnya, perlu ditindaklanjuti melalui kunjungan ke lokasi usaha.

Dalam pelaksanaan kunjungan ke lokasi usaha, selain mengumpulkan data, petugas pajak juga memberikan edukasi perpajakan. Pelaku usaha, imbuh Dewa Gede, diingatkan tentang adanya kewajiban untuk menyampaikan kegiatan usaha ke KPP sesuai lokasi usaha dilakukan.

Dewa Gede menambahkan, pengamatan lapangan ini akan dilakukan secara berkala khususnya di lokasi-lokasi yang kegiatan ekonominya mulai tumbuh seiring membaiknya penanganan Covid-19. Dia mengingatkan wajib pajak bahwa setiap kegiatan ekonomi wajib memenuhi kewajiban perpajakan.

"Karena sesuai undang-undang perpajakan, siapa saja yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif maka wajib mendaftarkan diri dan usahanya baik di tempat tinggal ataupun di tempat kedudukan usaha," kata Dewa Gede.

Sebenarnya KDPL merupakan aktivitas rutin yang dilakukan unit vertikal DJP. Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-11/PJ/2020, KPDL dilaksanakan melalui teknik pengamatan potensi pajak, tagging, pengambilan gambar, dan/atau wawancara.

Tujuan dari KPDL di antaranya untuk perluasan basis data, potensi pajak, penambahan wajib pajak baru, pembangunan profil wajib pajak, serta peningkatan kemampuan penguasaan wilayah.

KPDL dapat dilakukan untuk melaksanakan 3 hal. Pertama, KPDL untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tusi). Kedua, KPDL di luar pelaksanaan tugas dan fungsi (non-tusi). Ketiga, KPDL untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal. (sap)