Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dipatok 5,3%, Juga Perhitungkan Risiko Resesi

A+
A-
1
A+
A-
1
Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dipatok 5,3%, Juga Perhitungkan Risiko Resesi

Sejumlah penumpang berjalan menuju pintu keluar stasiun commuter line di Jakarta, Jumat (19/8/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR sepakat mematok target pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyatakan penetapan target itu sudah mempertimbangkan berbagai ketidakpastian pada 2023, termasuk ancaman resesi global. Meski demikian, desain APBN 2023 juga menggambarkan optimisme perekonomian akan membaik.

Baca Juga: Tren Surplus Berakhir, Kinerja APBN Akhirnya Defisit Rp169,5 Triliun

"Pasti ada risikonya. Makanya, sewaktu kita desain APBN pasti dengan ketidakpastian yang akan terus terjadi. Kita bilang optimis, iya, tapi juga waspada," katanya, dikutip pada Jumat (29/9/2022).

Febrio mengatakan pengelolaan APBN 2023 masih akan menghadapi tantangan berat seperti tahun-tahun sebelumnya. Setelah pandemi Covid-19, kini pengelolaan dihadapkan pada ketidakpastian akibat naiknya tensi geopolitik global.

Kenaikan harga komoditas pangan dan energi telah menyebabkan banyak negara telah mengalami lonjakan inflasi, termasuk Amerika Serikat (AS). Kondisi itu kemudian direspons AS dengan menaikkan suku bunga acuan, sehingga pada akhirnya bakal memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: OECD Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh Hanya 4,7% Tahun Depan

Dia menjelaskan APBN akan tetap memainkan peran sebagai shock absorber di tengah berbagai ketidakpastian global. Meski dunia dihadapkan pada ancaman resesi, APBN akan bekerja agar ekonomi Indonesia tetap dapat tumbuh positif.

Selain mendorong pemulihan ekonomi, Febrio menyebut pemerintah juga akan menggunakan APBN 2023 sebagai instrumen untuk menangani persoalan seperti kemiskinan. Dalam hal ini, APBN akan melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan dari tekanan kenaikan harga pangan dan energi.

Pada 2023, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 7,5% hingga 8,5%. Dia menilai target tersebut cukup realistis dan dapat dicapai melalui penguatan berbagai program bantuan sosial.

Baca Juga: Ada Ancaman Reflasi pada 2023, Begini Respons Sri Mulyani

"Memang fleksibilitas dari APBN menjadi fitur yang cukup berharga. Kita sudah 2 tahun terakhir selalu mengatakan bahwa tema utama dari APBN adalah shock absorber," ujarnya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pertumbuhan ekonomi, perekonomian nasional, kinerja fiskal, PDB, inflasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 02 November 2022 | 13:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Dampak BBM Tak Signifikan, Inflasi Oktober Lebih Rendah dari Perkiraan

Rabu, 02 November 2022 | 10:47 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah Upayakan Inflasi Tetap di Bawah 6% Hingga Akhir 2022

Selasa, 01 November 2022 | 14:07 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Laju Inflasi Melambat, Tapi Harga Beras dan Tahu Mulai Merangkak Naik

Selasa, 01 November 2022 | 12:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Catat Inflasi Oktober 2022 Capai 5,71 Persen

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya