BERITA TERKINI
Foto bersama di sela-sela pertemuan. (foto: OECD)
JAKARTA, DDTCNews – Para pejabat pajak dan pemangku kepentingan di Asia-Pasifik telah bertemu di Filipina untuk membahas proposal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengenai tantangan pajak ekonomi digital.
Berdasarkan Co-Chairs' Statement yang dipublikasikan dalam laman resmi OECD, pertemuan regional tentang pajak dan digitalisasi di Asia-Pasifik ini diselenggarakan oleh OECD yang bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) pada 19—20 November 2019.
John Versantvoort, Kepala Kantor Antikorupsi dan Integritas ADB yang membuka acara tersebut mengatakan ada perubahan mendasar dalam cara kerja ekonomi yang berdampak pada sistem pajak. Dia menekankan adanya urgensi untuk mengadaptasi sistem pajak yang baru.
“Dengan realitas baru, yaitu ekonomi digital. Dunia telah berubah dan begitu juga dengan sistem pajak kita,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi OECD, Rabu (27/11/2019).
Dalam kesempatan tersebut, Versantvoort juga mengapresiasi adanya pertemuan regional ini setelah adanya dokumen konsultasi yang berkaitan dengan proposal OECD. Proposal tersebut difokuskan untuk mengatasi alokasi hak pemajakan dan pengenaan tarif pajak minimum.
Dia pun mendorong para peserta untuk mengambil kesempatan sekali dalam satu generasi untuk berkontribusi pada pengembangan standar pajak internasional baru yang bisa mengatasi tantangan digitalisasi ekonomi.
Co-Chairs sekaligus Wakil Menteri Keuangan Filipina Antonette Tionko mengatakan tujuan pertemuan ini memang untuk memberikan informasi sekaligus meminta masukan terkait proposal pilar pertama dan pilar kedua OECD terkait pemajakan ekonomi digital.
“Pertemuan tersebut mencakup garis besar dari masing-masing proposal. Kemudian, diikuti oleh masukan dari masyarakat sipil dan komunitas bisnis, serta wakil pemerintah tentang topik-topik tersebut,” katanya.
Adapun kesimpulan dalam pertemuan regional tersebut adalah pertama, menawarkan kesempatan bagi peserta, baik anggota maupun nonanggota Inclusive Framework, masyarakat sipil, dan komunitas bisnis, untuk secara aktif menyumbangkan pandangan mereka.
Kedua, pertemuan ini berlangsung segera sebelum pertemuan Task Force on the Digital Economy (TFDE) dan konsultasi publik tentang pilar pertama di Paris. Konsultasi publik lebih lanjut mengenai proposal kedua akan diadakan pada Desember 2019.
Hasil dari pertemuan Manila akan disampaikan kepada TFDE untuk menjadi bagian dari pertimbangan mereka ketika pekerjaan pada proposal di bawah kedua pilar berlanjut. Peserta mendukung adanya pertemuan region
Lebih dari 100 delegasi dari 33 negara hadir. Peserta termasuk pejabat senior dari kementerian administrasi keuangan dan pajak dari Australia, Armenia, Bhutan, Kamboja, Republik Rakyat Cina, Kepulauan Cook, Georgia, Indonesia, India, Jepang, Kiribati, Laos, Malaysia, dan Maladewa.
Ada pula dari Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Filipina, Samoa, Kepulauan Solomon, Cina Taipei, Tajikistan, Thailand, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu dan Vietnam. (kaw)
