Perguruan Tinggi Minta Pembebasan Pajak Properti Lokal

JAKARTA, DDTCNews – Trinity College Dublin meminta pembebasan pajak properti lokal yang membebani perguruan tinggi lebih dari 100.000 euro (sekitar Rp1,5 miliar). Adanya pajak properti lokal ini telah direspons dengan menaikkan biaya akomodasi.

Dalam surat yang dikirimkan kepada Departemen Keuangan pada 10 Mei 2018, Kepala Staf Keuangan Trinity College Ian Mathews mengatakan pajak properti lokal adalah biaya tambahan yang harus dipulihkan dari siswanya.

“Karena perguruan tinggi berupaya untuk mempertahankan biaya akomodasi bagi siswa dengan harga terjangkau,” papar Mathews, seperti dikutip pada Senin (22/7/2019).

Mathews juga menjelaskan pajak akan membebani biaya kuliah 105.000 euro (sekitar Rp1,6 miliar). Nilai tersebut tergolong signifikan bagi Universitas Trinity, meskipun tidak signifikan dibandingkan dengan total penerimaan bendaharawan untuk Licensed Professional Teachers (LPT).

Siswa, sambungnya, menghadapi biaya akomodasi yang terus meningkat. Menurut dia, pembebasan untuk semua lembaga perguruan tinggi akan menelan biaya pemerintah sekitar 2,4 juta euro (sekitar Rp37,6 miliar).

Besaran nominal tersebut kurang dari 0,5% dari jumlah penerimaan pajak. Pembebasan pajak properti untuk Trinity College Dublin akan memberikan sejumlah bantuan bagi siswa dan bagi sektor pendidikan nirlaba.

Presiden Serikat Mahasiswa Trinity College Dublin Laura Beston mengatakan permohonan pembebasan ini sangat berarti bagi siswa Trinity agar dapat memanfaatkan akomodasi yang semurah mungkin.

Beston menjelaskan bagi Trinity College Dublin, 105.000 euro (sekitar Rp1,7 miliar) adalah angka yang tidak rasional karena hanya untuk akomodasi bagi para siswanya. Dia menekankan Trinity College bukanlah bisnis, melainkan pusat pendidikan pertama dan terkemuka.

Adapun dilansir universitytimes.ie, pengajuan pembebasan oleh Trinity College Dublin adalah salah satu dari beberapa pengajuan kepada pemerintah tentang pajak properti tersebut. Seluruh pengajuan ini akan dipertimbangkan oleh Komite Pengawasan Anggaran Oireachtas. (MG-nor/kaw)