Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Peraturan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah Terbit, Ini Harapan BKF

A+
A-
3
A+
A-
3
Peraturan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah Terbit, Ini Harapan BKF

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Youtube BKF Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas sewa unit toko.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan PMK 102/2021 mengatur PPN yang terutang atas penyerahan jasa sewa ruangan/bangunan kepada pedagang eceran akan ditanggung pemerintah. Dia berharap insentif itu dapat membantu sektor ritel.

"Pemerintah berharap insentif ini dapat makin membantu beban sektor ritel selama pandemi," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Febrio mengatakan insentif PPN sewa unit mal DTP tersebut menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Insentif tersebut berlaku selama 3 bulan, yakni sejak Agustus hingga Oktober 2021.

Febrio menjelaskan pemerintah telah merespons peningkatan kasus Covid-19 akibat merebaknya varian Delta dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Akibatnya, aktivitas masyarakat, termasuk kunjungan ke pusat perbelanjaan, menurun selama Juli 2021.

Menurut Febrio, insentif PPN atas sewa unit mal DTP tersebut akan membantu pelaku sektor ritel yang sangat terdampak PPKM, khususnya pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir.

Baca Juga: Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

Pemberian insentif tidak terbatas pada pedagang eceran yang berada di pusat perbelanjaan, tetapi juga di pasar rakyat, komplek pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan fasilitas transportasi publik.

Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pedagang eceran secara luas. Pasalnya, sektor perdagangan telah mempekerjakan 25,16 juta pekerja.

Febrio menilai dukungan pada sektor ritel tersebut pada akhirnya akan membantu pengusaha mempertahankan keberlangsungan bisnis dan tenaga kerja. Dia pun berharap pelaku usaha memanfaatkan insentif tersebut agar bisa pulih lebih cepat dari tekanan pandemi.

Baca Juga: Pagu Insentif Pajak Hampir Habis, Wamenkeu: Sinyal Ekonomi Pulih Pesat

"Diharapkan PPN DTP atas sewa ruangan dimanfaatkan secara optimal dan dapat menjadi pelengkap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dan pemulihan ekonomi secara nasional," ujarnya. Simak beberapa ulasan mengenai PMK 102/2021 di sini. (kaw)

Topik : PMK 102/2021, sewa toko, mal, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, PPN DTP, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah

Jum'at, 17 September 2021 | 16:30 WIB
BELGIA

Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan

Jum'at, 17 September 2021 | 13:00 WIB
KOTA BATAM

Masih Jauh dari Target, Warga Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak PBB

Jum'at, 17 September 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerima Insentif Pajak Jadi Sasaran Pemeriksaan? Ini Penjelasan DJP

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%