BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews—Rencana Menteri Keuangan Vietnam menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi VND11 juta/bulan dari sebelumnya VND9 juta/bulan dinilai terlampau kecil menurut sejumlah ahli.
Baru-baru ini, pemerintah Vietnam mengajukan proposal untuk menaikkan angka PTKP dan pengurang pajak untuk tanggungan. Untuk tanggungan, nilai pengurang pajaknya naik dari VND3,6 juta/bulan menjadi VND4,4 juta/bulan.
Angka dalam proposal itu dikalkulasikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di mana Consumer Price Index (CPI) Vietnam tercatat menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 23,2% dari Juli 2013 hingga Desember 2019.
Kepala Departemen Keuangan Universitas Ekonomi HCMC Nguyen Khac Quoc Bao menilai perhitungan Menkeu dalam menentukan kenaikan PTKP tersebut terlalu sederhana. Padahal, ada faktor-faktor lainnya yang juga harus diperhitungkan.
“Metode perhitungan pemerintah terlalu sederhana hingga terkesan dingin dan tanpa pikir panjang,” kata Bao di Hanoi, Rabu (04/03/2020). Padahal, kebijakan tersebut menyangkut 90 juta penduduk.
Tak hanya itu, Bao juga menyindir bahwa perhitungan dan perencanaan penentuan PTKP oleh pemerintah juga lebih sederhana ketimbang persoalan statistik yang dihadapi mahasiswa di tahun pertama.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Menkeu terlampau fokus dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan melanggar prinsip pembinaan aliran pendapatan para warganya.
“Menkeu tampaknya ingin standar hidup penduduk stagnan, atau bisa dibilang mundur ke belakang. Setelah 10 tahun ekonomi Vietnam terus tumbuh, hasil yang didapat justru tidak dirasakan bagi kehidupan warga,” tutur Bao.
Ketimbang memakai pertumbuhan CPI, Bao menilai pertumbuhan GDP lebih tepat untuk dipakai dalam menyesuaikan PTKP. Menurutnya, pertumbuhan PDB lebih merefleksikan kinerja pendapatan per kapita penduduk.
Sementara itu, Ketua Vietnam Lawyers Commercial Arbitration Center (VLCAC) Nguyen Van Hau menilai proposal Menkeu tersebut membuat geliat ekonomi Vietnam dalam jangka panjang menjadi kurang prospektif.
“Proposal Menkeu ini belum diimplementasikan, tetapi sudah dianggap using dan tidak pantas. Pembayar pajak tentu yang menderita. Proposal baru ini harus dihitung ulang dan harus rasional,” ujarnya dilansir dari vnexpress. (rig)
