BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MALANG, DDTCNews – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di 21 titik pengguna tanah air untuk mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Sidak ini menggandeng Kejaksaan Negeri, Polres, dan institusi terkait lainnya. Operasi gabungan terkait pajak air tanah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga tidak melanggar kebijakan yang berlaku.
Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengatakan target pajak air tanah tergolong rendah dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Karena itu, petugas BP2D melakukan sidak terhadap penggunaan air tanah untuk mendorong pendapatan dan melestarikan sumber daya air.
“Petugas bisa menyegel 21 lokasi sasaran yang telah dipetakan. Pemetaan ini mengkategorikan wajib pajak nakal karena tidak menyetor pajak. Untuk itu, kami akan melakukannya dengan ramah dan sopan sebagai pelayan masyarakat, namun tetap berlaku tegas agar kepatuhan bisa membaik,” ujarnya di Kantor BP2D Kota Malang, Rabu (13/2/2019).
Alasan lain diberlakukannya sidak ini yakni karena BP2D mencatat ada ribuan titik pengeboran air bawah tanah yang tidak berizin dan tidak menyetor pajak. Berdasarkan temuan ini, BP2D akan melakukan tindakan tegas dengan merazia ribuan titik tersebut karena dianggap melanggar hukum.
Ketidakpatuhan itu membuat Ade merasa sangat kecewa terhadap perilaku wajib pajak. Terlebih, menurutnya, kelalaian menyetor pajak air tanah kebanyakan berasal dari wajib pajak kalangan pebisnis dan masyarakat mampu.
“Padahal pajak air tanah terbilang paling murah dibandingkan dengan tarif pajak daerah lainnya. Pajak ini hanya memungut sekitar ratusan ribu saja,” ungkapnya melansir Jatim Times.
Hingga saat ini, penerimaan dari pajak air tanah merupakan pendapatan terendah dibandingkan dengan 9 sektor pajak lainnya. Pada 2018, realisasinya hanya tercatat Rp800 juta atau 0,19% terhadap PAD Kota Malang.
Realisasi itu terkumpul dari sekitar 400 titik pengeboran air bawah tanah yang sudah tercatat oleh BP2D. Ade memperdiksi jumlah titik tersebut akan meningkat signifikan karena semakin maraknya masyarakat yang membuka berbagai jenis usaha.
“Tahun ini merupakan tahun penegakan hukum maka tidak ada ampun bagi para pelanggar hukum. Mengingat, jika dibiarkan seperti itu saja maka bukan tidak mungkin 20 tahun ke depan kita akan kehabisan air bawah tanah,” tegasnya. (kaw)
