Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Rabu (29/11) kabar datang dari ekonom yang menilai target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun akan sulit tercapai.
Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal pun meyakini hal itu meskipun program pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan salah satu pendorong terbesar target penerimaan di dua tahun terakhir ini. Dia memprediksi, sepanjang tahun ini akan mengalami kekurangan pajak (shortfall) hingga Rp135 triliun, atau lebih rendah bila dibanding 2016 yang sebesar Rp254 triliun.
Faisal mengatakan target tahun ini sudah realistis, tidak setinggi pada tahun lalu. Namun, program pengampunan pajak tidak membantu banyak. Sepanjang Januari hingga Oktober 2017, target penerimaan pajak baru mencapai Rp882,8 triliun atau 68,7% dari target dalam APBNP 2017 sebesar Rp1.283,57 triliun.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan pajak tetap tumbuh dengan baik meski tak sesuai target di kuartal III-2017. Namun demikian secara umum pengaruh pengampunan pajak masih terasa. Terbukti dari realisasi penerimaan pajak pada Oktober 2017 tumbuh 25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, PPN dalam negeri juga tercatat tumbuh 15% pada Oktober dan PPN impor tumbuh 20%. Sehingga secara agregat, PPN masih tumbuh sekitar 16% year on year.
Berita lainnya adalah mengenai harapan pengusaha untuk Direktur Jendral (Dirjen) Pajak yang baru. Berikut ulasan ringkas beritanya:
Bursa pemimpin Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang panas. Tiga sosok dijagokan bersaing untuk menduduki kursi dirjen. Pengusaha berharap, sosok dirjen pajak mendatang tidak hanya fokus mengejar penerimaan negara tetapi juga dapat membantu sektor usaha. Sementara itu, pengamat perpajakan menilai, Ditjen Pajak membutuhkan pemimpin yang mumpuni. Pasalnya, target dirjen pajak saat ini semakin besar. Kandidat yang telah diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah robert Pakpahan (dirjen pengelolaan pembiayaan dan risiko Kemenkeu), Awan Nurmawan Nuh (staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak), dan Suryo Utomo (staf ahli bidang kepatuhan pajak Kemenkeu).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengumpulkan kalangan dunia usaha dan profesi dalam rangka sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 yang merupakan revisi atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dunia Usaha diwakili dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Real Estat Indonesia (REI), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dan Ikatan Notaris Indonesia. Pada kesempatan ini Menkeu mengingatkan, dengan kepatuhan dari wajib pajak akan membantu segala aktivitas lebih mudah. Petugas pajak dipastikan tidak akan mempersulit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, maraknya masyarakat yang doyan pamer harta kekayaan memudahkan Ditjen Pajak dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengungkapan harta secara sukarela (voluntary disclosure). Setelah wajib pajak memamerkan kekayaannya, Ditjen bisa menggunakan itu sebagai basis informasi pemeriksaan jika hartanya tak dilaporkan secara lengkap di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Meski demikian, Kemenkeu tetap menghormati wajib pajak dengan tidak memberitahu identitas wajib pajak yang tengah diperiksa. Selain itu, Ditjen juga tetap memberi ruang bagi wajib pajak untuk melaporkan hartanya mengingat sistem pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) adalah mengisi SPT secara mandiri (self assesment).
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 10,5 miliar data Wajib Pajak yang yang dikelola Sistem Informasi Ditjen Pajak (SIDJP) sejak tahun 2004. Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah mengatakan, data itu dipastikan akan bertambah terus. Oleh karena itu, sebagai salah satu agenda utamanya reformasi perpajakan, Ditjen sedang dalam proses pembangunan sistem informasi terpadu yang dapat digunakan untuk mengelola miliaran data tersebut. Asal tahu saja, saat ini Ditjen Pajak memiliki sistem informasi Ditjen coretax, namun kemampuannya belum optimal karena sistem yang sudah usang. Nantinya, dengan sistem yang baru, Ditjen Pajak bisa memetakan wajib pajak berdasarkan risiko, yaitu tinggi, sedang, dan rendah atau disebut dengan Compliance Risk Management (CRM). Dengan sistem ini, Ditjen Pajak memiliki formula tersendiri dalam hal kategorisasi risiko dari wajib pajak, seperti histori perilaku kepatuhan dan pembayaran pajak. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
