ARAB SAUDI

Penerapan PPN Disinyalir Tekan Inflasi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 24 April 2019 | 17:03 WIB
Penerapan PPN Disinyalir Tekan Inflasi

Salah satu toko ritel di Saudi Arabia. (Foto: Farmlandgrab.org)

RIYADH, DDTCNews – Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi Arab Saudi menurun pada Maret 2019 akibat dari lesunya harga perumahan, air dan energi. Kabarnya, penerapan kebijakan pajak menjadi pemicu lesunya IHK pada 3 bulan pertama 2019.

Ekonom Senior Timur Tengah Oxford Economics Maya Senussi menjelaskan deflasi akan bertahan di Arab Saudi sepanjang 2019. Namun, pemerintah harus berupaya untuku menormalisasi deflasi tersebut dalam jangka waktu menengah.

“Saat ini sebagian besar hambatan datang dari pelemahan sektor perumahan dan utilitas, hal yang tidak unik di Arab Saudi,” paparnya seperti dilansir gulfbusiness.com, Rabu (23/4).

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Otoritas Umum Statistik menunjukkan IHK Maret 2019 menurun 2,1% dibanding tahun sebelumnya, begitu pun pada Februari lalu yang menurun 0,1%. Sektor perumahan, air, listrik dan bahan bakar menurun 8,1% dibanding tahun sebelumnya. Sektor alas kaki dan pakaian pun turun menurun 1,5% terhadap tahun sebelumnya.

Sementara itu, sub-indeks yang mencakup restoran dan perhotelah justru mengalami peningkatan sebanyak 1,5%. Peningkatan ini juga diterima oleh sektor pendidikan, makanan dan minuman sekitar 1,2% terhadap tahun sebelumnya.

Lesunya IHK tahunan Arab Saudi pada Januari lalu merupakan yang pertama kalinya sejak 2017. Berdasarkan kabar yang beredar, hal ini merupakan dampak dari penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% sejak tahun lalu.

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Tak hanya Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) pun mulai menerapkan PPN pada awal 2018. Pasca penerapan PPN, UAE mengalami penurunan IHK sebanyak 2,39% pada Januari 2019 terhadap periode sama tahun sebelumnya.

Lesunya IHK di UEA pun tercermin pada harga sewa properti yang menurun, seperti halnya Arab Saudi –negara dengan perekonomian terbesar di kawasan itu– sebagai akibat dari kelebihan pasokan real estat, serta menyebabkan banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M