BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Majelis Nasional Vietnam resmi menyetujui perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga Juni 2025.
Perpanjangan periode pemangkasan tarif PPN semestinya berakhir pada Desember 2024. Namun berdasarkan usulan Kementerian Keuangan, Majelis Nasional akhirnya menyetujui periode insentif tersebut diperpanjang.
"Barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10% akan terus menikmati tarif 8% selama 6 bulan ke depan," bunyi persetujuan Majelis Nasional, dikutip pada Senin (2/12/2024).
PPN bertarif 8% dikenakan atas semua barang dan jasa, kecuali barang dan jasa tertentu. Namun, pemotongan tarif PPN tidak akan diberikan pada beberapa sektor usaha termasuk perbankan dan keuangan, sekuritas, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta barang dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.
Perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat membantu mendorong kegiatan konsumsi dan produksi.
Kemenkeu menyatakan perpanjangan periode pemangkasan tarif PPN bertujuan menjaga kinerja kinerja perekonomian pada tahun depan. Pemotongan tarif pajak dinilai akan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dan ekonomi.
Kemenkeu memperkirakan pemotongan tarif PPN ini akan menyebabkan hilangnya penerimaan negara sekitar VND26,1 triliun atau Rp16,33 triliun pada semester I/2025. Meski demikian, peningkatan kegiatan produksi juga akan menjadi sumber penerimaan baru bagi negara.
Dilansir vietnamnews.vn, pemotongan tarif PPN telah diberikan sejak 2022 untuk mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.
Pada tahun 2022, pengurangan PPN mencapai VND51,4 triliun, yang dinilai mampu membantu mendorong konsumsi domestik. Total penjualan eceran barang dan jasa pada saat itu meningkat sebesar 19,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (sap)
