Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Pemerintah Tawarkan ORI020 dengan Kupon 4,95%, Tertarik?

A+
A-
4
A+
A-
4
Pemerintah Tawarkan ORI020 dengan Kupon 4,95%, Tertarik?

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri Obligasi Negara Ritel 020 (ORI020). Imbal hasil atau kupon yang ditawarkan sebesar 4,95% per tahun.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan ORI020 akan menjadi instrumen investasi yang aman, menguntungkan, dan dapat dipesan secara mudah melalui sistem online. Menurutnya, penawaran tersebut menjadi bagian dari pemenuhan target pembiayaan APBN 2021.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Kuartal II/2022 Turun Jadi Rp5.931 Triliun

"Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan ORI020 akan digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN 2021," katanya dalam Virtual Launching ORI020, Senin (4/10/2021).

Luky mengatakan penggunaan dana APBN tersebut termasuk untuk upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 seperti program vaksinasi. Menurutnya, pembelian ORI020 akan menjadi bentuk dukungan masyarakat terhadap penanganan dan pemulihan dampak pandemi di Indonesia.

Selain memenuhi target pembiayaan APBN, Luky menyebut penawaran ORI020 juga untuk memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat.

Baca Juga: Siap-Siap! Transaksi SUN Khusus PPS Dibuka Lagi pada 22 Agustus 2022

Pemerintah menawarkan ORI020 mulai hari ini sampai 21 Oktober 2021. Masyarakat dapat mulai memesannya dengan minimum nomimal pemesanan Rp1 juta dan maksimum Rp2 miliar.

Proses pemesanan pembelian ORI020 dilakukan secara online melalui 4 tahap yakni registrasi/pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan konfirmasi. Pemesanan pembelian dapat disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.

Pemerintah telah menunjuk 27 mitra distribusi yang terdiri atas 17 bank umum, 4 perusahaan efek, 3 agen penjual efek reksa dana, serta 3 perusahaan teknologi berbasis finansial.

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, Pemerintah Godok Fasilitas Kepabeanan

ORI020 jatuh tempo pada 15 Oktober 2024, tapi dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

"Salah satu keistimewaan dari ORI020 sebagai salah satu SBN ritel yaitu masyarakat selain dapat kauntungan investasi juga sekaligus ikut berpartisipasi dalam membangun negeri," ujar Luky. (sap)

Baca Juga: Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun
Topik : ORI020, SBN, investasi, surat utang, utang pemerintah, Kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Agustus 2022 | 15:30 WIB
APBN 2022

Posisi Utang Pemerintah pada Akhir Juni 2022 Capai Rp7.123 Triliun

Senin, 01 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Transaksi Kripto Makin Ramai, Bappebti Peringatkan Investor 5 Hal Ini

Minggu, 31 Juli 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pantau Wajib Pajak, DJP Sebut CRM Bisa Dipakai untuk Joint Analysis

Jum'at, 29 Juli 2022 | 10:30 WIB
KERJA SAMA BILATERAL

Oleh-oleh dari Korea, Jokowi Bawa Komitmen Investasi Pembangunan IKN

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor