Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Negara Bagian Dapat Jatah 50% Pajak Pariwisata

1
1

Ilustrasi Malaysia. (foto: travelbulletinme)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah negara bagian di Malaysia akan mendapatkan jatah 50% dari pajak pariwisata (tourism tax).

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan Dewan Keuangan Nasional (The National Finance Council/NFC) telah memutuskan bahwa ada alokasi 50% yang dapat diterima oleh pemerintah negara bagian dari penerimaan pajak pariwisata yang dikumpulkan oleh setiap negara bagian itu sendiri. 

“NFC telah setuju untuk mengembalikan 50% pajak pariwisata yang dikumpulkan dari masing-masing negara bagian ke tiap negara bagian mulai 2019,” ujarnya, seperti dikutip pada Rabu (29/5/2019).

Baca Juga: Mantan PM Najib Digugat Pajak Rp5,7 Triliun

Menurutnya, alokasi tersebut akan bisa membantu pemerintah negara bagian untuk mempertahankan, mempromosikan, dan memasarkan tujuan wisata mereka. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan mampu menaikkan aktivitas pariwisata di tiap negara bagian.

Selain memberikan jatah 50% dari pajak pariwisata, NFC juga telah setuju untuk menambah alokasi dana sekitar RM60 juta (setara dengan Rp205,9 miliar) ke setiap negara bagian. Dana tersebut digunakan untuk melindungi lingkungan, terutama cadangan hutan dan kehidupan laut.

Alokasi RM60 juta yang diberikan pada 2019 tersebut juga diproyeksi akan mampu membantu negara-negara bagian yang memiliki penghasilan rendah untuk melaksanakan proyek-proyek yang berpotensi mengerek pendapatan negara.

Baca Juga: Penggantian Pajak Pariwisata dengan Retribusi Keberangkatan Ditentang

Mahathir menambahkan NFC juga telah mengerek anggaran pemeliharaan untuk Malaysian Roads Records Information System(MARRIS) untuk jalan, jembatan dan saluran air yang belum mencapai persyaratan minimum Departemen Transportasi Jalan dan tidak terdaftar di bawah MARRIS.

Seperti dilansir Malay Mail, alokasi anggaran tersebut tidak boleh lebih dari 15% dari biaya perawatan aktual pada tahun sebelumnya atau lebih dari RM15 juta (sekitar Rp51,5 miliar). Alokasi dana yang diambil merupakan nilai yang lebih rendah. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Didesak Perluas Basis Pajak Gula

“NFC telah setuju untuk mengembalikan 50% pajak pariwisata yang dikumpulkan dari masing-masing negara bagian ke tiap negara bagian mulai 2019,” ujarnya, seperti dikutip pada Rabu (29/5/2019).

Baca Juga: Mantan PM Najib Digugat Pajak Rp5,7 Triliun

Menurutnya, alokasi tersebut akan bisa membantu pemerintah negara bagian untuk mempertahankan, mempromosikan, dan memasarkan tujuan wisata mereka. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan mampu menaikkan aktivitas pariwisata di tiap negara bagian.

Selain memberikan jatah 50% dari pajak pariwisata, NFC juga telah setuju untuk menambah alokasi dana sekitar RM60 juta (setara dengan Rp205,9 miliar) ke setiap negara bagian. Dana tersebut digunakan untuk melindungi lingkungan, terutama cadangan hutan dan kehidupan laut.

Alokasi RM60 juta yang diberikan pada 2019 tersebut juga diproyeksi akan mampu membantu negara-negara bagian yang memiliki penghasilan rendah untuk melaksanakan proyek-proyek yang berpotensi mengerek pendapatan negara.

Baca Juga: Penggantian Pajak Pariwisata dengan Retribusi Keberangkatan Ditentang

Mahathir menambahkan NFC juga telah mengerek anggaran pemeliharaan untuk Malaysian Roads Records Information System(MARRIS) untuk jalan, jembatan dan saluran air yang belum mencapai persyaratan minimum Departemen Transportasi Jalan dan tidak terdaftar di bawah MARRIS.

Seperti dilansir Malay Mail, alokasi anggaran tersebut tidak boleh lebih dari 15% dari biaya perawatan aktual pada tahun sebelumnya atau lebih dari RM15 juta (sekitar Rp51,5 miliar). Alokasi dana yang diambil merupakan nilai yang lebih rendah. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Didesak Perluas Basis Pajak Gula
Topik : Malaysia, pajak pariwisata, tourism tax
artikel terkait
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS