RAPBN 2020

Pemerintah & DPR Sepakati Defisit Anggaran 1,76% PDB

Redaksi DDTCNews | Rabu, 04 September 2019 | 19:12 WIB
Pemerintah & DPR Sepakati Defisit Anggaran 1,76% PDB

Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara. 

JAKARTA, DDTCNews – Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pemerintah untuk memangkas defisit anggaran 2020 lebih rendah dari tahun ini. Legislatif tidak mengubah patokan defisit dan pembiayaan dari usulan awal pemerintah.

Defisit anggaran disepakati mencapai Rp307,2 triliun atau 1,76% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka defisit tersebut lebih rendah darioutlook tahun ini dengan defisit 1,93% terhadap PDB atau senilai Rp310,8 triliun.

“Kami terus melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan defisit yang terkendali dan keseimbangan primer yang diarahkan terus turun,” kata Koordinator Panja Pemerintah Suahasil Nazara di Ruang Rapat Banggar DPR, Rabu (4/9/2019).

Baca Juga:
Hindari Sanksi, Pemkot Wanti-Wanti WP Bayar Pajak Sebelum Jatuh Tempo

Selain sepakat dengan target defisit, Panja A Banggar DPR juga menyetujui besaran pembiayaan yang akan dilakukan pemerintah tahun depan. Porsi pembiayaan juga ditekan turun dari pelaksanaan anggaran tahun ini.

Suahasil menjelaskan total pembiayaan pada tahun depan senilai Rp307,2 triliun atau turun 1,2% dari outlook tahun ini Rp310,8 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pembiayaan utang senilai Rp351,8 triliun atau turun 5,9% dari outlook tahun ini yang senilai Rp373, 9 triliun.

Selain itu, pembiayaan nonutang yang juga dipangkas turun pada tahun depan menjadi Rp44,6 triliun. Angka pembiayaan nonutang tersebut tercatat turun dari outlook tahun ini senilai Rp63,1 triliun.

Baca Juga:
Kemenkeu Catat Realisasi Pembiayaan Utang Kuartal I Turun 53 Persen

Sementara itu, pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun fiskal 2020 ditetapkan senilai Rp389,3 triliun. Porsi SBN ini lebih tinggi darioutlook SBN tahun ini yang diestimasi senilai Rp381,8 triliun.

“Pemerintah akan melanjutkan upaya inovasi untuk mengembangkan potensi investor ritel di dalam negeri,” paparnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 04 Mei 2024 | 07:30 WIB KOTA PANGKALPINANG

Hindari Sanksi, Pemkot Wanti-Wanti WP Bayar Pajak Sebelum Jatuh Tempo

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:21 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Piutang Kepabeanan-Cukai Capai Rp46 Triliun, DJBC Optimalkan Penagihan

Selasa, 30 April 2024 | 09:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.262,1 Triliun pada Akhir Maret 2024

BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jenis Barang yang Dapat Layanan Rush Handling Ditambah, Apa Saja?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

Proses Masuk OECD, RI Rampungkan Initial Memorandum Tahun Depan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 07:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Memulai Penelitian Komprehensif, Ikuti Daftar Prioritas Pengawasan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 07:30 WIB KOTA PANGKALPINANG

Hindari Sanksi, Pemkot Wanti-Wanti WP Bayar Pajak Sebelum Jatuh Tempo

Jumat, 03 Mei 2024 | 19:49 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Masih Bisa Sampaikan Laporan Keuangan secara Manual Jika Ini

Jumat, 03 Mei 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Harga Minyak Mentah RI Naik, Imbas Ketegangan di Timur Tengah

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Siapkan Insentif untuk Mobil Hybrid, Seperti Apa?