SELANDIA BARU

Pemerintah Diminta Terapkan Pajak Minuman Berpemanis

Redaksi DDTCNews
Senin, 09 Juli 2018 | 16.58 WIB
Pemerintah Diminta Terapkan Pajak Minuman Berpemanis

WELLINGTON, DDTCNews – Untuk mengurangi risiko kematian lebih cepat dan obesitas, Badan Kesehatan (District Health Boards/DHB) Selandia Baru menginginkan pemerintah memajaki minuman berpemanis (sugar tax).

Ketua Capital & Coast dan Hutt Valley DHBs Selandia Baru Andrew Blair mengatakan pemajakan itu akan memberi dampak positif pada anak-anak, karena meminimalisir potensi kematian, mengurangi angka obesitas dan kerusakan gigi.

“Kami mendorong Menteri Kesehatan Selandia Baru David Clark untuk bergerak seaktif mungkin dalam menjaga kesehatan warga, terutama dalam hal memajaki minuman berpemanis,” ungkapnya dalam surat yang dikirimkan kepada Menkes di Wellington, Senin (9/7).

Komitmen Menkes dalam membangun klinik di sekolah dan berbagai layanan kesehatan pun dianggap sebagai dukungan untuk menggapai program keluarga sehat. Dukungan itu bisa diterapkan melalui pengurangan jumlah minuman berpemanis dan minuman energi yang tidak terlalu dibutuhkan.

Sejalan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), DHB menilai ada bukti jelas pajak dan subsidi mempengaruhi perilaku pembelian, sehingga dapat mengekang konsumsi minuman berpemanis. Sekaligus membantu memerangi obesitas dan diabetes.

Kabarnya, permintaan DHB kepada pemerintah untuk memajaki minuman berpemanis itu juga didukung oleh NZ Dental Association dan Australian Medical Association.

Berlandaskan kesehatan gigi, Menkes Selandia Baru pun didesak untuk mengenalkan pajak minuman berpemanis kepada masyarakat. Desakan DHB terhadap pemerintah kian diperkuat dengan dukungan dari institut teknologi Nelson Marlborough yang menilai minuman berpemanis layak dikenakan cukai 20%.

Pada 2015, Anggota DHB Hauora Tairawhiti sempat menulis surat kepada Mantan Menkes Selandia Baru Jonathan Coleman mengenai pemajakan pada minuman berpemanis. Surat ini berisi catatan hampir 40% populasi penduduk mengalami obesitas dan harus segera diatasi.

Sayangnya, David Clark sejauh ini belum berencana untuk segera memajaki makanan maupun minuman berpemanis.

"Kami tidak akan memperkenalkan pajak baru dalam masa jabatan pertama kami. Sebaliknya, kami mencari cara untuk mengurangi jumlah gula dalam makanan dan minuman olahan,” ungkap Clark melalui keterangan tertulisnya.

Meski begitu Clark mengklaim telah bertemu dengan industri makanan. Industri makanan pun sepakat atas kekhawatirannya mengenai obesitas dan berkeinginan untuk mengurangi kadar gula dalam makanan.

"Sudah jelas dari pertemuan itu, beberapa pebisnis sudah mulai bergerak memproduksi produk dengan kadar gula rendah. Mereka telah melakukannya di luar negeri, mereka tahu seperti apa bentuknya dan mereka ingin melihat dunia bergerak lebih cepat ke arah itu" pungkas Clark. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.