Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pembayaran Pajak WP OP Nonkaryawan Baru pada Tahun Kedua Turun

A+
A-
5
A+
A-
5
Pembayaran Pajak WP OP Nonkaryawan Baru pada Tahun Kedua Turun

Ilustrasi. Gedung DJP. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Jumlah wajib pajak orang pribadi nonkaryawan (WP OP NK) hasil ekstensifikasi pada 2018 yang membayar pajak pada 2019 tercatat mengalami penurunan. Penurunan ini menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (27/5/2020).

Dalam Laporan Kinerja 2019 Ditjen Pajak (DJP) dipaparkan jumlah WP OP NK terdaftar pada 2018 yang melakukan pembayaran pajak pada 2019 tercatat sebanyak 214.449 WP. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar 67,39% dibandingkan pembayaran pada 2018 sebanyak 657.716 WP.

“Kepatuhan WP OPNK terdaftar 2018 tidak tercapai karena sulitnya menjaga komunikasi dengan WP di tahun kedua. [Selain itu], terdapat WP yang hanya membayar pada saat melalukan pendaftaran kemudian berhenti melakukan pembayaran,” demikian pernyataan DJP dalam laporan tersebut.

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Sudah Tersedia

Selain kepatuhan WP OPNK, media nasional juga membahas masih rendahnya rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selama 2015-2019, rasio perpajakan terhadap PDB (dalam arti sempit) mengalami penurunan, yaitu dari 10,76% pada 2015 menjadi 9,76% pada 2019.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Daftar Sasaran Ekstensifikasi

DJP menyatakan untuk meningkatkan jumlah WP yang melakukan pembayaran, WP yang baru terdaftar harus merupakan WP yang berpotensi sehingga WP tersebut memiliki kemampuan membayar pajak secara berkesinambungan.

Baca Juga: Penyelesaian Keberatan: Permintaan Data/Informasi Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kualitas WP Baru, dibutuhkan data yang berkualitas sebagai bahan pembentukan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). Pada 2020 sumber DSE dari data ILAP diharapkan lebih mencerminkan potensi WP sehingga dapat menambah WP yang berkualitas.

“Selain itu akan diturunkan DSE dari data internal,” imbuh DJP dalam Laporan Kinerja 2019. (DDTCNews)

  • Penguasaan Wilayah

Selain meningkatkan kualitas data, DJP berharap penguasaan wilayah dapat dioptimalkan. Selain itu data yang dikumpulkan dari lapangan diharapkan juga dapat membantu pengawasan terhadap WP Baru dan WP Tidak Lapor dan Tidak Bayar (TLTB) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP.

Baca Juga: Realisasi Penerimaan PPh Badan Masih Minus

Rencana aksi lainnya adalah penyempurnaan Aplikasi SIDJP NINE Modul Ekstensifikasi (sesuai SE14/PJ/2019), sebagai alat pengawasan WP belum terdaftar. (DDTCNews)

  • Kepatuhan Peserta Amnesti Pajak

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama memastikan proses pengawasan WP OP pascapengampunan pajak tetap menjadi prioritas. Hingga saat ini, menurutnya, kepatuhan peserta amnesti pajak juga masih terjaga baik. (Bisnis Indonesia)

  • Gap Kebijakan & Kepatuhan

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021, pemerintah mengatakan bila dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio perpajakan di Indonesia masih relatif rendah.

Baca Juga: Simak di Sini, Sri Mulyani Paparkan Data Pemanfaat Insentif Pajak

“Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terjadinya gap kebijakan dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan nasional,” demikian pernyatan pemerintah dalam dokumen tersebut. Simak artikel ‘Tax Ratio Rendah, Pemerintah: Indikasi Ada Gap Kebijakan & Kepatuhan’. (DDTCNews)

  • PPN Transaksi Digital

Tanpa menyebut nominal penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan dari pengenaan pajak tidak langsung – seperti PPN – atas transaksi digital, Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan sejumlah negara telah sukses menerapkannya. Beberapa negara yang dimaksud seperti Australia, Korea Selatan, dan Jepang.

“Australia itu sukses sekali. Begitu menerapkan pajak tidak langsung, realisasi penerimaanya sangat luar biasa di tahun 2017. Banyak negara lain, seperti Korea dan Jepang juga menerapkan itu dan berhasil. Kita ingin menerapkan itu lewat Perpu 1/2020,” jelas John.

Baca Juga: Untuk Juni 2020 Saja, Penerimaan PPh OP Tumbuh 144,3%
  • Cukai Karbon

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) masih terus mengkaji wacana penggantian pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor menjadi cukai emisi karbon.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian apakah wacana tersebut akan terealisasi atau justru dibatalkan, meski direncanakan berlaku pada 2021.

“Masih belum selesai kajiannya, mana yang akan diimplementasikan. Memang ada tujuan untuk mengganti, tapi kami masih belum tahu,” katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Situs Web DJP, e-Billing, dan e-Bupot Tak Bisa Diakses Sore Ini
  • Cukai Hasil Tembakau

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada dua permasalahan dalam pengelolaan cukai hasil tembakau (CHT) atau yang sering dikenal sebagai cukai rokok.

Laporan BPK terkait pengelolaan cukai hasil tembakau menyimpulkan kinerja Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dalam pengaturan CHT telah sesuai dengan kriteria. Namun demikian, terdapat dua pengecualian pada permasalahan signifikan yang ditemukan.

Adapun permasalahan signifikan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (DDTCNews)

Baca Juga: Duh, Realisasi Penerimaan Pajak Semester I/2020 Minus 12%
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, kepatuhan pajak, WP OP nonkaryawan, DJP, ekstensifikasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

abdul rozak

Rabu, 27 Mei 2020 | 16:52 WIB
kesadaran membayar pajak dimulai dari diri sendiri dan harus optimal sosialisasikan kepada wajib pajak
1
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:22 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL