Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pembayaran Pajak WP OP Nonkaryawan Baru pada Tahun Kedua Turun

A+
A-
7
A+
A-
7
Pembayaran Pajak WP OP Nonkaryawan Baru pada Tahun Kedua Turun

Ilustrasi. Gedung DJP. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Jumlah wajib pajak orang pribadi nonkaryawan (WP OP NK) hasil ekstensifikasi pada 2018 yang membayar pajak pada 2019 tercatat mengalami penurunan. Penurunan ini menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (27/5/2020).

Dalam Laporan Kinerja 2019 Ditjen Pajak (DJP) dipaparkan jumlah WP OP NK terdaftar pada 2018 yang melakukan pembayaran pajak pada 2019 tercatat sebanyak 214.449 WP. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar 67,39% dibandingkan pembayaran pada 2018 sebanyak 657.716 WP.

“Kepatuhan WP OPNK terdaftar 2018 tidak tercapai karena sulitnya menjaga komunikasi dengan WP di tahun kedua. [Selain itu], terdapat WP yang hanya membayar pada saat melalukan pendaftaran kemudian berhenti melakukan pembayaran,” demikian pernyataan DJP dalam laporan tersebut.

Baca Juga: Dapatkan Meterai Elektronik, Peruri Jelaskan Dua Saluran Ini

Selain kepatuhan WP OPNK, media nasional juga membahas masih rendahnya rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selama 2015-2019, rasio perpajakan terhadap PDB (dalam arti sempit) mengalami penurunan, yaitu dari 10,76% pada 2015 menjadi 9,76% pada 2019.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Daftar Sasaran Ekstensifikasi

DJP menyatakan untuk meningkatkan jumlah WP yang melakukan pembayaran, WP yang baru terdaftar harus merupakan WP yang berpotensi sehingga WP tersebut memiliki kemampuan membayar pajak secara berkesinambungan.

Baca Juga: Sederet Program Perluasan & Penguatan Basis Pajak Selama 2011-2020

Untuk meningkatkan kualitas WP Baru, dibutuhkan data yang berkualitas sebagai bahan pembentukan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). Pada 2020 sumber DSE dari data ILAP diharapkan lebih mencerminkan potensi WP sehingga dapat menambah WP yang berkualitas.

“Selain itu akan diturunkan DSE dari data internal,” imbuh DJP dalam Laporan Kinerja 2019. (DDTCNews)

  • Penguasaan Wilayah

Selain meningkatkan kualitas data, DJP berharap penguasaan wilayah dapat dioptimalkan. Selain itu data yang dikumpulkan dari lapangan diharapkan juga dapat membantu pengawasan terhadap WP Baru dan WP Tidak Lapor dan Tidak Bayar (TLTB) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP.

Baca Juga: Soal Rencana WP UMKM Diwajibkan Lapor Omzet, Ini Kata DJP

Rencana aksi lainnya adalah penyempurnaan Aplikasi SIDJP NINE Modul Ekstensifikasi (sesuai SE14/PJ/2019), sebagai alat pengawasan WP belum terdaftar. (DDTCNews)

  • Kepatuhan Peserta Amnesti Pajak

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama memastikan proses pengawasan WP OP pascapengampunan pajak tetap menjadi prioritas. Hingga saat ini, menurutnya, kepatuhan peserta amnesti pajak juga masih terjaga baik. (Bisnis Indonesia)

  • Gap Kebijakan & Kepatuhan

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021, pemerintah mengatakan bila dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio perpajakan di Indonesia masih relatif rendah.

Baca Juga: Dapat Surat dari Menteri Keuangan, Pemda Datangi KP2KP

“Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terjadinya gap kebijakan dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan nasional,” demikian pernyatan pemerintah dalam dokumen tersebut. Simak artikel ‘Tax Ratio Rendah, Pemerintah: Indikasi Ada Gap Kebijakan & Kepatuhan’. (DDTCNews)

  • PPN Transaksi Digital

Tanpa menyebut nominal penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan dari pengenaan pajak tidak langsung – seperti PPN – atas transaksi digital, Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan sejumlah negara telah sukses menerapkannya. Beberapa negara yang dimaksud seperti Australia, Korea Selatan, dan Jepang.

“Australia itu sukses sekali. Begitu menerapkan pajak tidak langsung, realisasi penerimaanya sangat luar biasa di tahun 2017. Banyak negara lain, seperti Korea dan Jepang juga menerapkan itu dan berhasil. Kita ingin menerapkan itu lewat Perpu 1/2020,” jelas John.

Baca Juga: Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Untuk Perkuat Basis Data
  • Cukai Karbon

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) masih terus mengkaji wacana penggantian pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor menjadi cukai emisi karbon.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian apakah wacana tersebut akan terealisasi atau justru dibatalkan, meski direncanakan berlaku pada 2021.

“Masih belum selesai kajiannya, mana yang akan diimplementasikan. Memang ada tujuan untuk mengganti, tapi kami masih belum tahu,” katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: 21 Proses Bisnis DJP Dirancang Ulang, Ini Daftarnya
  • Cukai Hasil Tembakau

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada dua permasalahan dalam pengelolaan cukai hasil tembakau (CHT) atau yang sering dikenal sebagai cukai rokok.

Laporan BPK terkait pengelolaan cukai hasil tembakau menyimpulkan kinerja Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dalam pengaturan CHT telah sesuai dengan kriteria. Namun demikian, terdapat dua pengecualian pada permasalahan signifikan yang ditemukan.

Adapun permasalahan signifikan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (DDTCNews)

Baca Juga: Mohammad Ahsan Sambangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, kepatuhan pajak, WP OP nonkaryawan, DJP, ekstensifikasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

abdul rozak

Rabu, 27 Mei 2020 | 16:52 WIB
kesadaran membayar pajak dimulai dari diri sendiri dan harus optimal sosialisasikan kepada wajib pajak
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pedagang Online Dapat ‘Surat Cinta’ dari Kantor Pajak? Ini Imbauan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 16:18 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Ini 7 Program DJP dalam Memperkuat Integritas Pegawai Pajak

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:46 WIB
UU HPP

Keberatan dan Banding Tahun Pajak Ini Harus Dicabut Saat Ikut PPS

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim