Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Partai Republik AS Usul Kenaikan Tarif Pajak Marginal Orang Pribadi

2
2

Ilustrasi.

WASHINGTON, DDTCNews – Partai Republik di pemerintahan Amerika Serikat (AS) sedang mengajukan proposal tentang kenaikan tarif pajak marginal (marginal tax rate) bagi orang pribadi. Usulan tersebut diyakini oleh Partai Republik akan memperoleh dukungan dari Presiden Trump.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun CBS, Alexandria Ocasia-Cortez, politisi dari Partai Republik, mengatakan bahwa proposal yang diajukannya berisi kenaikan marginal tax rate bagi orang pribadi dari 60% menjadi 70%. Kenaikan tarif tersebut hanya akan dikenakan pada orang pribadi yang berpenghasilan lebih dari US$10 juta per tahun.

“Kenaikan tingkat tarif pajak ini memang dibenarkan. Penyebabnya, marginal tax rate orang pribadi tertinggi di AS, yaitu 90% pada 1950-an. Bahkan, usulan kenaikan tarif tersebut memperoleh banyak dukungan khususnya ekonom terkemuka, pemenang hadiah Nobel Paul Krugman” demikian informasi yang disampaikan Ocasio-Cortez dalam Tax Notes International Volume 93 No. 4, (4/2/2019). 

Baca Juga: Selamatkan Perekonomian, OECD Minta AS & China Hentikan Perang Tarif

Usulan pengenaan marginal tax rate sebesar 70% tidak mengganggu produktivitas orang-orang super kaya. Penyebabnya, yaitu mereka cenderung akan merespon kenaikan tarif dengan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Orang pribadi yang berpenghasilan super kaya, misalnya, US$9 juta per tahun, mereka akan bekerja lebih keras lagi. Tujuannya, yaitu agar perusahaan mereka bisa berkembang lebih besar dan mereka dapat mempertahankan penghasilannya setelah membayar pajak dengan jumlah yang tinggi.

Ketika AS menerapkan marginal tax rate bagi orang pribadi, ia melakukannya tidak “sendirian”. Inggris, contohnya. Kenaikan marginal tax rate diperkenalkan oleh pemerintah Inggris kepada warganya setahun lebih awal dari pada tahun penetapannya, yaitu pada  2010.

Baca Juga: Kejelasan Kebijakan Pajak Cryptocurrency Dipertanyakan

Pada awal April 2010, pemerintah Inggris menaikkan marginal tax rate orang pribadi dari 45% menjadi 50%. Meski demikian, tarif tersebut hanya ditujukan bagi orang pribadi yang berpenghasilan melebihi 150.000 poundsterling. Hal senada juga diterapkan di Kuba. Negara tersebut mengenakan tarif sebesar 50%.

Partai Republik berpendapat bahwa akan selalu ada ketidakpastian tentang sejauh mana wajib pajak meresposn ketika kenaikan marginal tax rate diterapkan kepada merekaKetidakpastian tersebut muncul karena ada terlalu banyak variabel yang dipertimbangkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan sangat tinggi.

Terlepas dari ketidakpastian tersebut, Partai Republik tetap menyatakan bahwa kenaikan marginal tax rate sebesar 70% merupakan hal yang baik tidak melanggar moral dan bersifat efisien. Orang pribadi yang berpenghasilan rendah hanya dapat mempertahankan kurang dari 50% penghasilan atas setiap tambahan US$ yang mereka peroleh.

Baca Juga: Pajak Soda Sebabkan Penjualan Minuman Berpemanis Turun 51%

“Kenaikan tingkat tarif pajak ini memang dibenarkan. Penyebabnya, marginal tax rate orang pribadi tertinggi di AS, yaitu 90% pada 1950-an. Bahkan, usulan kenaikan tarif tersebut memperoleh banyak dukungan khususnya ekonom terkemuka, pemenang hadiah Nobel Paul Krugman” demikian informasi yang disampaikan Ocasio-Cortez dalam Tax Notes International Volume 93 No. 4, (4/2/2019). 

Baca Juga: Selamatkan Perekonomian, OECD Minta AS & China Hentikan Perang Tarif

Usulan pengenaan marginal tax rate sebesar 70% tidak mengganggu produktivitas orang-orang super kaya. Penyebabnya, yaitu mereka cenderung akan merespon kenaikan tarif dengan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Orang pribadi yang berpenghasilan super kaya, misalnya, US$9 juta per tahun, mereka akan bekerja lebih keras lagi. Tujuannya, yaitu agar perusahaan mereka bisa berkembang lebih besar dan mereka dapat mempertahankan penghasilannya setelah membayar pajak dengan jumlah yang tinggi.

Ketika AS menerapkan marginal tax rate bagi orang pribadi, ia melakukannya tidak “sendirian”. Inggris, contohnya. Kenaikan marginal tax rate diperkenalkan oleh pemerintah Inggris kepada warganya setahun lebih awal dari pada tahun penetapannya, yaitu pada  2010.

Baca Juga: Kejelasan Kebijakan Pajak Cryptocurrency Dipertanyakan

Pada awal April 2010, pemerintah Inggris menaikkan marginal tax rate orang pribadi dari 45% menjadi 50%. Meski demikian, tarif tersebut hanya ditujukan bagi orang pribadi yang berpenghasilan melebihi 150.000 poundsterling. Hal senada juga diterapkan di Kuba. Negara tersebut mengenakan tarif sebesar 50%.

Partai Republik berpendapat bahwa akan selalu ada ketidakpastian tentang sejauh mana wajib pajak meresposn ketika kenaikan marginal tax rate diterapkan kepada merekaKetidakpastian tersebut muncul karena ada terlalu banyak variabel yang dipertimbangkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan sangat tinggi.

Terlepas dari ketidakpastian tersebut, Partai Republik tetap menyatakan bahwa kenaikan marginal tax rate sebesar 70% merupakan hal yang baik tidak melanggar moral dan bersifat efisien. Orang pribadi yang berpenghasilan rendah hanya dapat mempertahankan kurang dari 50% penghasilan atas setiap tambahan US$ yang mereka peroleh.

Baca Juga: Pajak Soda Sebabkan Penjualan Minuman Berpemanis Turun 51%
Topik : berita pajak internasional, tarif pajak, amerika serikat, pajak orang kaya, pajak orang super kaya
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS
Jum'at, 19 Januari 2018 | 15:09 WIB
SWISS