Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Parlemen Eropa Minta Jerman Dorong Tiga Kebijakan Pajak Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Parlemen Eropa Minta Jerman Dorong Tiga Kebijakan Pajak Ini

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (foto: europe.eu)

BRUSSELS. DDTCNews—Jerman resmi mengambil alih posisi Presiden Dewan Eropa pada Juli 2020. Setumpuk harapan disematkan kepada Negeri Bavaria untuk memimpin Uni Eropa keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19.

Anggota Parlemen Eropa Martin Schirdewan mengatakan Jerman perlu menekankan rasa solidaritas di antara negara-negara Eropa dalam memulihkan ekonomi, tak terkecuali dalam urusan perpajakan.

“Setiap orang harus menyumbangkan bagian (dari penghasilan) dengan adil untuk pemulihan sosial dan ekonomi serta membangun kembali masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (6/7/2020).

Baca Juga: Tangani Pandemi Corona, Negara Ini Perkenalkan Pajak Solidaritas

Oleh karena itu, Schirdewan mengusulkan Jerman untuk mendorong wacana pengenaan pajak digital, memungut satu kali pajak untuk orang super kaya, dan menyempurnakan pajak atas transaksi finansial di kawasan Uni Eropa.

Menurutnya, pajak transaksi finansial harus disempurnakan dan diperluas dengan tidak hanya berdasarkan jumlah saham dan efek yang diperjualbelikan. Sementara itu, pajak untuk orang super kaya yang hanya tau kali dipungut juga harus diterapkan.

“Uni Eropa harus dapat memaksa 1% orang super kaya di Eropa untuk menyumbangkan 10% kekayaannya dalam membiayai program pemulihan ekonomi,” tutur Schirdewan dilansir dari Tax Notes International.

Baca Juga: Ini Daftar Negara Dengan Tarif Pajak Properti Paling Tinggi di Eropa

Pendapat serupa diutarakan anggota Parlemen Eropa lainnya, Philippe Lamberts. Menurutnya, masa kepemimpinan Jerman sebagai Presiden Dewan Eropa akan menentukan proses pemulihan ekonomi.

Lamberts juga menilai paket stimulus ekonomi Eropa harus berdasarkan prinsip solidaritas, menjamin kesetaraan gender, berbasis perlindungan iklim, berorientasi kepada digitalisasi, inovasi dan menjunjung supremasi hukum.

Sementara itu, anggota Parlemen Eropa Philippe Lamberts menilai Jerman harus konsisten mendorong upaya pengurangan anggaran Uni Eropa untuk menekan utang yang semakin membesar.

Baca Juga: Menghubungkan Teori dengan Kebijakan Pajak

“Saya juga meminta Dewan Eropa melakukan redistribusi keuangan secara adil kepada negara anggota untuk pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Usulan dari parlemen perihal perpajakan kemungkinan besar akan diakomodir Jerman. Untuk diketahui, Jerman merupakan salah satu negara yang cukup lantang membicarakan isu pajak, terutama pajak digital.

Jerman sempat meminta OECD untuk segera melakukan pembahasan terkait konsensus global pajak digital. Jalan menuju konsensus yang diterima secara internasional adalah melakukan revisi atas proposal dalam pilar I yakni penentuan alokasi laba global dan juga pilar II terkait kebijakan pajak minimum untuk korporasi multinasional. (rig)

Baca Juga: Perlakuan PPN atas Barang-Barang Ini Bakal Disederhanakan, Apa Saja?

Topik : jerman, uni eropa, pajak digital, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK