Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Panja Rekomendasikan Pemerintah Naikkan Tax Ratio Jadi 9,45%-10,0%

A+
A-
3
A+
A-
3
Panja Rekomendasikan Pemerintah Naikkan Tax Ratio Jadi 9,45%-10,0%

Pimpinan Panja Penerimaan Komisi XI DPR Amir Uskara. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Panja Penerimaan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023 merekomendasikan pemerintah meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) menjadi di rentang 9,45% hingga 10,0%.

Pimpinan Panja Penerimaan Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendukung upaya konsolidasi fiskal pada tahun depan. Dengan langkah reformasi yang dilakukan pemerintah, termasuk implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tax ratio diharapkan juga dapat terus meningkat.

"[Panja merekomendasikan pemerintah] meningkatkan tax ratio penerimaan perpajakan tahun 2023 menjadi 9,45% sampai 10,0%," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (8/6/2022).

Baca Juga: Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Menurut Amir, pemerintah perlu melanjutkan reformasi perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi 2023 melalui pemberian insentif yang tepat dan terarah. Selain itu, pemerintah juga harus mengoptimalkan penerimaan perpajakan dengan berbagai kebijakan.

Kebijakan optimalisasi perpajakan tersebut di antaranya melanjutkan tren peningkatan pajak dengan implementasi UU HPP. Kemudian, ada upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis yang memiliki multiplier effect kuat pada perekonomian.

Penggalian potensi penerimaan juga dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, penguatan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Wah! APBN Harus Bersiap Hadapi Krisis Lanjutan Setelah Pandemi

Di sisi lain, ada langkah optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai melalui ekstensifikasi barang kena cukai, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai rekomendasi yang disampaikan Panja Penerimaan Komisi XI DPR juga sejalan dengan langkah reformasi fiskal yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pemerintah akan melakukan berbagai langkah optimalisasi penerimaan perpajakan dengan mengimplementasikan UU HPP.

"Saya rasa yang direkomendasi sesuai dengan arah reform yang kita lakukan, pelaksanaan UU HPP, dan berbagai langkah-langkah yang harus kita terus perbaiki," ujarnya.

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Pada dokumen KEM-PPKF 2023, termuat data kinerja penerimaan perpajakan yang secara umum mengalami fluktuasi pada kurun waktu 2017-2021, dengan titik terendah terjadi pada 2020 atau pada saat pandemi Covid-19. Tax ratio pada 2019 tercatat sebesar 9,76%, tetapi kemudian turun ke level 8,33% pada 2020.

Angka itu kemudian naik menjadi 9,12% pada 2021 dan diproyeksi kembali turun menjadi 8,44% pada 2022. (sap)

Baca Juga: Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak
Topik : tax ratio, rasio pajak, penerimaan pajak, pemulihan ekonomi, Kemenkeu, DPR, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 14:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Wamenkeu Beberkan Syarat agar Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,2% Tahun Ini

Selasa, 09 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jadi Chairmanship Asean, Indonesia Ingin Redakan Tensi Politik Dunia

Selasa, 09 Agustus 2022 | 09:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Skenario Bila Kondisi Global Memburuk

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka