BERITA TERKINI
Ilustrasi. Aset negara.
JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap tata kelola aset negara atau barang milik negara (BMN) dikonsolidasikan.
Suahasil mengatakan seluruh BMN berasal dari uang rakyat, baik dari pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurutnya, setiap kementerian/lembaga memiliki tanggung jawab untuk BMN dikelola dengan baik sehingga bermanfaat untuk rakyat.
"BMN dibeli dari uang rakyat, dia tidak tiba-tiba muncul. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, melalui penerimaan negara bukan pajak, mengumpulkan penerimaan dan pendapatan negara, lalu sebagian pendapatan negara itu digunakan untuk mendapatkan BMN," katanya dalam Anugerah Reksa Bandha 2024, dikutip pada Sabtu (7/12/2024).
Suahasil mengatakan seluruh K/L dan pemda perlu terus mengoptimalkan pengelolaan BMN. Menurutnya, BMN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebab, masyarakat yang mendapat pelayanan baik dari BMN bakal menjalankan kegiatan ekonominya lebih cepat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraannya.
Menurutnya, BMN juga menjadi kunci dalam mendukung mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh BMN harus dikonsolidasikan secara terus menerus dengan tata kelola yang baik.
"Kita masih punya pekerjaan rumah untuk mengonsolidasikan dan memastikan seluruh tata kelola atas barang milik negara, baik yang dikelola pemerintah pusat maupun dikelola pemerintah daerah berada dalam satu tata kelola yang baik," ujarnya.
Suahasil menambahkan kolaborasi di antara K/L juga dibutuhkan untuk meningkatkan pengelolaan BMN. Misal, kolaborasi antara Kemenkeu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan K/L lainnya dalam program percepatan sertifikasi BMN sehingga mampu mensertifikatkan 182.042 bidang tanah.
Setelah disertifikasi, lanjutnya, tanah-tanah tersebut juga harus dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan pemerintah sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat. (sap)
