Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak Tambahan CPO Dibatalkan

0
0

PARIS, DDTCNews – Majelis Nasional Prancis membatalkan rencananya mengenakan pajak tambahan atas minyak kelapa sawit, menyusul protes dari negara-negara produsen utama kelapa sawit, setelah pemerintah mengatakan akan mengajukan sebuah skema pajak baru untuk penggunaan minyak sayuran dalam makanan. 

Pemerintah mengajukan perubahan di saat terakhir, yang menyatakan bahwa Negara akan mengajukan skema baru dalam waktu 6 bulan setelah adanya pengumuman pembatalan tersebut, untuk mengharmonisasi pajak atas minyak sayuran dan memasukkan perkecualian pajak untuk sustainable oils (minyak yang dapat dipertahankan/berkelanjutan) berdasarkan ‘kriteria obyektif’.

Seperti dikutip dari businesstimes.com, sebagai dua produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia mengecam adanya pengenaan pajak tambahan atas minyak kelapa sawit. “Pajak tersebut bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan aturan-aturan perdagangan internasional," demikian pernyataan resmi asosiasi sawit di kedua negara.”

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak sayuran yang lebih sedikit terkena pajak di Prancis. Alasan utama dari langkah pemerintah untuk mengenakan pajak tambahan ini karena adanya  ketidakpastian hukum mengenai pajak yang hanya berfokus kepada salah satu tipe minyak sayuran dan adanya perkecualian pajak berdasarkan kriteria sustainability yang tidak diidentifikasi secara jelas.

"Tidak ada pertanyaan untuk satu negara atau negara lainnya, kami di sini untuk membantu menemukan aturan-aturan jangka panjang yang mendukung perkembangan yang dapat dipertahankan untuk mensertifikasi sektor-sektor yang berasal dari negara lain," ujar Sekretaris Negara Prancis Barbara Pompili memberitahu the National Assembly.

Proposal awal Prancis untuk pengenaan pajak tambahan atas minyak kelapa sawit dalam makanan telah diperlunak oleh the National Assembly pada bulan Maret dengan memperkecualikan minyak kelapa sawit yang dapat dipertahankan dan secara tajam menurunkan jumlah retribusi. 

Baca Juga: OECD Rilis Catatan Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

Tapi tidak lolosnya undang-undang biodiversifikasi, memaksa kedua majelis untuk menemukan sebuah persetujuan. Pengenalan ulang dari pajak dalam undang-undang biodiversifikasi minggu lalu mengakibatkan sebuah reaksi yang keras dari produsen-produsen Malaysia.

Dalam sebuah pernyataan mereka mengklaim bahwa pajak adalah pelanggaran dari aturan-aturan perdagangan World Trade Organisation (WTO) dan EU, bahwa hal ini akan menyebabkan 300,000 petani kecil kehilangan pekerjaan dan akan berdampak negative dalam hubungan antara Prancis dan Malaysia.

Ini bukan kali pertama  para pembuat hukum di Prancis mengusulkan pegenaan pajak tambahan atas minyak kelapa sawit. Usaha pertama, pada tahun 2012, pemerintah menyarankan untuk menaikkan 4 kali lipat pajak atas minyak kelapa sawit namun, usaha-usaha tersebut gagal karena adanya lobi yang kuat dari negara-negara produsen. (Bsi)

Baca Juga: Perlunya Standarisasi Laporan Transparansi Pajak

Seperti dikutip dari businesstimes.com, sebagai dua produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia mengecam adanya pengenaan pajak tambahan atas minyak kelapa sawit. “Pajak tersebut bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan aturan-aturan perdagangan internasional," demikian pernyataan resmi asosiasi sawit di kedua negara.”

Baca Juga: Tax Havens, Mesin Global Pelanggaran HAM Internasional

Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak sayuran yang lebih sedikit terkena pajak di Prancis. Alasan utama dari langkah pemerintah untuk mengenakan pajak tambahan ini karena adanya  ketidakpastian hukum mengenai pajak yang hanya berfokus kepada salah satu tipe minyak sayuran dan adanya perkecualian pajak berdasarkan kriteria sustainability yang tidak diidentifikasi secara jelas.

"Tidak ada pertanyaan untuk satu negara atau negara lainnya, kami di sini untuk membantu menemukan aturan-aturan jangka panjang yang mendukung perkembangan yang dapat dipertahankan untuk mensertifikasi sektor-sektor yang berasal dari negara lain," ujar Sekretaris Negara Prancis Barbara Pompili memberitahu the National Assembly.

Proposal awal Prancis untuk pengenaan pajak tambahan atas minyak kelapa sawit dalam makanan telah diperlunak oleh the National Assembly pada bulan Maret dengan memperkecualikan minyak kelapa sawit yang dapat dipertahankan dan secara tajam menurunkan jumlah retribusi. 

Baca Juga: OECD Rilis Catatan Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

Tapi tidak lolosnya undang-undang biodiversifikasi, memaksa kedua majelis untuk menemukan sebuah persetujuan. Pengenalan ulang dari pajak dalam undang-undang biodiversifikasi minggu lalu mengakibatkan sebuah reaksi yang keras dari produsen-produsen Malaysia.

Dalam sebuah pernyataan mereka mengklaim bahwa pajak adalah pelanggaran dari aturan-aturan perdagangan World Trade Organisation (WTO) dan EU, bahwa hal ini akan menyebabkan 300,000 petani kecil kehilangan pekerjaan dan akan berdampak negative dalam hubungan antara Prancis dan Malaysia.

Ini bukan kali pertama  para pembuat hukum di Prancis mengusulkan pegenaan pajak tambahan atas minyak kelapa sawit. Usaha pertama, pada tahun 2012, pemerintah menyarankan untuk menaikkan 4 kali lipat pajak atas minyak kelapa sawit namun, usaha-usaha tersebut gagal karena adanya lobi yang kuat dari negara-negara produsen. (Bsi)

Baca Juga: Perlunya Standarisasi Laporan Transparansi Pajak
Topik : pajak internasional, pajak CPO, kelapa sawit
artikel terkait
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Senin, 30 Mei 2016 | 11:39 WIB
ZAMBIA
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA