Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Pajak Ponsel Timbulkan Pro dan Kontra

A+
A-
1
A+
A-
1
Pajak Ponsel Timbulkan Pro dan Kontra

Ilustrasi.

JEFFERSON, DDTCNews – Rencana penerapan pajak atas penggunaan telepon seluler prabayar mendapat respons pro dan kontra. Kabarnya, hasil pemajakan tersebut ditujukan untuk mendanai layanan telepon darurat 911.

Perwakilan Asosiasi Konsultan Penman and Winton Missouri D. Scott Penman menyebutkan Missouri menjadi salah satu negara bagian yang tidak mendanai layanan 911 melalui pajak dari penggunaan telepon seleluler prabayar.

"Seluruh perangkat yang digunakan untuk menelepon dan di mana pun berada, kami harus menemukan data penelepon untuk dipajaki," ujarnya di Jefferson, Selasa (1/1).

Baca Juga: Pewaris Bisnis Walt Disney Minta Dikenai Pajak Lebih Tinggi

Pajak ini sejatinya telah dibuat pada tahun 1999 dan 2002 dengan tarif bulanan hingga US$0,5 (Rp7.242). Sayangnya, kebijakan ini tidak mendapat dukungan yang kuat. Namun, kini kebijakan serupa muncul dengan tarif US$1 (Rp14.492).

Menanggapi hal ini, Presiden Asosiasi Pengecer Missouri David Overfelt menilai skema pajak ini akan berdampak pada puluhan ribu penjual layanan telepon seluler, department store, pedagang grosis, serta beberapa pedagang lainnya.

“Belum tentu semua pedagang bisa segera mematuhi aturan yang berlaku, bahkan beberapa lainnya mungkin tidak menyadari adanya undang-undang yang baru mengenai pajak telepion seluler,” tuturnya melansir Miami Herald.

Baca Juga: Hitungan USTR Soal Beban Perusahaan AS Jika Kena Pajak Digital Prancis

Kendati demikian, kebijakan terbaru ini akan memberi insentif pada pengecer untuk segera memungut pajak. Namun untuk bulan pertama, pengecer bisa memperoleh seluruh pendapatan yang diterima dari seluruh transaksinya.

Sementara mulai Februari 2019, negara bagian akan mendapat bagian dari pajak penggunaan seluler. Hingga akhirnya, dana tersebut akan terkumpul dan dimanfaatkan untuk mendanai layanan 911.

Di samping itu, seorang pengacara kota Warrenton Christopher Graville menegaskan Dewan Aldermen menolak kebijakan tersebut. penolakan ini didasari atas pengesahan distribusi pajak kepada pemerintah daerah tanpa dilakukan pemungutan suara rakyat dan berpotensi membebani masyarakat berpenghasilan rendah. (Amu)

Baca Juga: Aksi Balasan Pajak Digital, AS Bakal Pungut Bea Masuk Tambahan 25%
Topik : berita pajak internasional, pajak ponsel, missouri, amerika serikat
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 24 April 2020 | 11:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 19 April 2020 | 07:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:09 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:05 WIB
KABUPATEN KLUNGKUNG
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:47 WIB
RAPBN 2021
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:47 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Rabu, 15 Juli 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 14 Juli 2020 | 19:19 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:13 WIB
TPA MODUL RAS
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:06 WIB
KABUPATEN MIMIKA