Pajak Plastik Berlaku Per 1 April, Negara Ini Hadapi Ancaman Inflasi

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris akan mengimplementasikan pajak atas produk plastik per 1 April 2022. Tetapi, kebijakan ini dinilai akan berdampak terhadap kenaikan inflasi.

Direktur Keberlanjutan Food and Drink Federation Inggris Nicki Hunt mengatakan jika pungutan pajak plastik diterapkan, bisa dipastikan terjadi kenaikan harga makanan dan minuman konsumen, sehingga berisiko memicu inflasi.

“Biaya bagi para pebisnis akan meningkat yang dapat menyebabkan harga lebih tinggi bagi konsumen. Industri kami akan lebih memilih langkah-langkah pemerintah untuk lebih mendukung dan mendorong inovasi dalam bahan kemasan yang dapat didaur ulang,” kata Hunt dilansir ft.com, Senin (21/3/2022).

Adapun otoritas pajak Inggris sebelumnya mengatur tarif pajak plastik kemasan sebesar £200 atau setara Rp3,7 juta per ton. Kebijakan ini berlaku bagi produsen atau importir kemasan plastik hingga 10 ton atau lebih dalam setahun.

Kemudian, jenis plastik yang dikenakan pajak yakni plastik yang mengandung kurang dari 30% plastik daur ulang. Apabila lebih dari 30% mengandung bahan plastik daur ulang maka dibebaskan dari pungutan pajak.

Hunt menilai, dengan kondisi saat ini, akan sulit bagi pengusaha untuk menyediakan plastik sesuai dengan ketentuan tersebut. Dia mengatakan kebijakan fiskal tersebut membuat pengusaha tidak punya pilihan selain membayar pajak.

“Produsen makanan dan minuman ingin melakukan hal yang benar dan mendaur ulang lebih banyak kemasan, sejalan dengan target pemerintah Inggris dan lingkungan kami sendiri. Tetapi upaya dibatasi oleh pembatasan [jenis plastik] yang dapat bersentuhan dengan makanan, bahan tersebut saat ini tidak dapat didaur ulang," ujarnya.

Menurutnya, beberapa jenis makanan dalam kemasan tidak dapat menggunakan plastik daur ulang, seperti panci sup. “Itu hanya akan menciptakan tekanan inflasi dalam rantai pasokan,” ujarnya. (sap)