Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak Penjualan Naik, Menkeu Jepang: Langkah Tambahan Belum Dibutuhkan

1
1

Menteri Keuangan Jepang Taro Aso.

TOKYO, DDTCNews – Pemerintah Jepang siap menerapkan langkah-langkah stimulus fiskal secara fleksibel. Ini dilakukan jika perekonomian melemah dan membutuhkan dukungan untuk menangkal risiko dari penurunan permintaan global dan perang dagang AS-China.

Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan berkat permintaan domestik yang kuat, ekonomi Jepang masih tetap pada jalur untuk pemulihan. Hal ini menandakan tidak dibutuhkan langkah tambahan segera untuk meringankan ‘rasa sakit’ atas kenaikan pajak penjualan (sales tax) beberapa minggu lalu.

“Mengingat ketidakpastian atas ekonomi global, ekspor jatuh dan membebani output produsen. Namun, penurunannya belum menyebar ke permintaan nonprodusen atau domestik,” ujarnya, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga: Soal Sistem Baru Setelah Tarif Pajak Penjualan Naik, Ini Janji PM Abe

Sejauh ini, sambungnya, risiko global jauh dari yang terlihat sejak jatuhnya Lehman Brothers pada 2008. Namun, Jepang harus mengarahkan campuran langkah-langkah stimulus fiskal dan moneter ketika memerangi krisis berikutnya.

“Ketika Anda melihat kembali masalah-masalah yang dihadapi Jepang, termasuk deflasi, mereka tidak dapat diperbaiki dengan kebijakan moneter saja. Anda memerlukan respons moneter dan fiskal yang terkoordinasi,” paparnya.

Terkait ekonomi global, Aso mengaku masih berharap pemulihan moderat berlanjut hingga tahun depan. Namun, dia setuju dengan Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda yang mengatakan waktu pengambilan pertumbuhan global kemungkinan tertunda.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Berlaku Tarif Pajak Penjualan Baru di Jepang

Seperti diketahui, pada 1 Oktober 2019 lalu, Perdana Menteri Shinzo Abe menaikkan tarif pajak penjualan menjadi 10% dari yang sebelumnya 8%. Kenaikan tarif tersebut dilakukannya sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan utang publik Jepang yang besar.

Namun, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban konsumen atas kenaikan tarif pajak tersebut. Keringanan tersebut seperti menawarkan voucer belanja. Hal ini dilakukan karena kenaikan sebelumnya dari 5% menjadi 8% mengakibatkan resesi ekonomi.

Seperti dilansir businesstimes.com, beberapa analis khawatir pungutan yang lebih tinggi dapat menambah rasa sakit bagi ekonomi Jepang yang bergantung pada ekspor. Terlebih, ekspor jepang telah merasakan sedikit dampak dari perang dagang Amerika Serikat—China.

Baca Juga: Perang Dagang dengan China, AS Kini Gandeng Jepang

Deputi Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Mitsuhiro Furusawa mengatakan Jepang dapat meningkatkan stimulus fiskal jika pukulan terhadap ekonomi dari kenaikan pajak penjualan terbukti lebih besar dari yang diharapkan. (MG-anp/kaw)

“Mengingat ketidakpastian atas ekonomi global, ekspor jatuh dan membebani output produsen. Namun, penurunannya belum menyebar ke permintaan nonprodusen atau domestik,” ujarnya, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga: Soal Sistem Baru Setelah Tarif Pajak Penjualan Naik, Ini Janji PM Abe

Sejauh ini, sambungnya, risiko global jauh dari yang terlihat sejak jatuhnya Lehman Brothers pada 2008. Namun, Jepang harus mengarahkan campuran langkah-langkah stimulus fiskal dan moneter ketika memerangi krisis berikutnya.

“Ketika Anda melihat kembali masalah-masalah yang dihadapi Jepang, termasuk deflasi, mereka tidak dapat diperbaiki dengan kebijakan moneter saja. Anda memerlukan respons moneter dan fiskal yang terkoordinasi,” paparnya.

Terkait ekonomi global, Aso mengaku masih berharap pemulihan moderat berlanjut hingga tahun depan. Namun, dia setuju dengan Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda yang mengatakan waktu pengambilan pertumbuhan global kemungkinan tertunda.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Berlaku Tarif Pajak Penjualan Baru di Jepang

Seperti diketahui, pada 1 Oktober 2019 lalu, Perdana Menteri Shinzo Abe menaikkan tarif pajak penjualan menjadi 10% dari yang sebelumnya 8%. Kenaikan tarif tersebut dilakukannya sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan utang publik Jepang yang besar.

Namun, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban konsumen atas kenaikan tarif pajak tersebut. Keringanan tersebut seperti menawarkan voucer belanja. Hal ini dilakukan karena kenaikan sebelumnya dari 5% menjadi 8% mengakibatkan resesi ekonomi.

Seperti dilansir businesstimes.com, beberapa analis khawatir pungutan yang lebih tinggi dapat menambah rasa sakit bagi ekonomi Jepang yang bergantung pada ekspor. Terlebih, ekspor jepang telah merasakan sedikit dampak dari perang dagang Amerika Serikat—China.

Baca Juga: Perang Dagang dengan China, AS Kini Gandeng Jepang

Deputi Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Mitsuhiro Furusawa mengatakan Jepang dapat meningkatkan stimulus fiskal jika pukulan terhadap ekonomi dari kenaikan pajak penjualan terbukti lebih besar dari yang diharapkan. (MG-anp/kaw)

Topik : Jepang, sales tax, pajak penjualan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG