Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak Jadi Batu Sandungan Perda Kawasan Tanpa Rokok

0
0

MAGELANG, DDTCNews – Masih ada beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah yang belum seluruhnya menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kontribusi pajak rokok terhadap penerimaan menjadi salah satu penyebab beberapa daerah tersebut belum menerapkan KTR.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Agus Tri Cahyono mengatakan pajak rokok di Jawa Tengah sangat berperan terhadap pendapatan daerah. Terlebih tingginya ketergantungan daerah terhadap pajak rokok kerap terjadi di beberapa daerah.

“Persoalan pajak inilah yang menjadi penghambat Perda KTR di Kabupaten atau Kota wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, penerimaan pajak rokok ini pastinya cukup besar,” ujarnya dalam acara Training and Workshop KTR di Gran Artos Hotel Magelang, Selasa (17/4).

Baca Juga: Inovasi Layanan Pajak Daerah Ini Dapat Penghargaan

Sementara, Agus memaparkan sejauh ini baru 14 dari 35 kabupaten atau kota di wilayah Jawa Tengah yang sudah memiliki Perda KTR. Meski begitu, menurutnya sudah ada aturan tersebut di beberapa daerah namun berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

Sayangnya regulasi yang sudah terbit itu dinilai masih belum optimal dalam mewujudkan kabupaten atau kota sebagai kawasan tanpa rokok. Untuk itu dia menyarankan agar regulasi itu diterbitkan dari ranah terkecil yaitu Peraturan Desa (Perdes), sehingga bisa lebih optimal implementasinya.

“Kenapa tidak dimulai dari tingkat desa terlebih dulu dan berupa Perdes? Padahal sudah ada dusun yang bebas dari rokok,” ungkapnya seperti dilansir infomenarik-terbaru.com.

Baca Juga: Tingkatkan PAD, Tarif Parkir Naik 30%

Lebih lanjut Agus menjelaskan penerbitan aturan KTR dalam bentuk Perdes terlebih dulu akan memudahkan penerbitan kawasan tanpa rokok dalam bentuk Perda baik di tingkat kabupaten maupun kota pada masa mendatang. (Amu)

“Persoalan pajak inilah yang menjadi penghambat Perda KTR di Kabupaten atau Kota wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, penerimaan pajak rokok ini pastinya cukup besar,” ujarnya dalam acara Training and Workshop KTR di Gran Artos Hotel Magelang, Selasa (17/4).

Baca Juga: Inovasi Layanan Pajak Daerah Ini Dapat Penghargaan

Sementara, Agus memaparkan sejauh ini baru 14 dari 35 kabupaten atau kota di wilayah Jawa Tengah yang sudah memiliki Perda KTR. Meski begitu, menurutnya sudah ada aturan tersebut di beberapa daerah namun berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

Sayangnya regulasi yang sudah terbit itu dinilai masih belum optimal dalam mewujudkan kabupaten atau kota sebagai kawasan tanpa rokok. Untuk itu dia menyarankan agar regulasi itu diterbitkan dari ranah terkecil yaitu Peraturan Desa (Perdes), sehingga bisa lebih optimal implementasinya.

“Kenapa tidak dimulai dari tingkat desa terlebih dulu dan berupa Perdes? Padahal sudah ada dusun yang bebas dari rokok,” ungkapnya seperti dilansir infomenarik-terbaru.com.

Baca Juga: Tingkatkan PAD, Tarif Parkir Naik 30%

Lebih lanjut Agus menjelaskan penerbitan aturan KTR dalam bentuk Perdes terlebih dulu akan memudahkan penerbitan kawasan tanpa rokok dalam bentuk Perda baik di tingkat kabupaten maupun kota pada masa mendatang. (Amu)

Topik : pajak daerah, pajak rokok, provinsi jawa tengah
artikel terkait
Sabtu, 20 Juli 2019 | 16:11 WIB
KABUPATEN MALANG
Jum'at, 19 Juli 2019 | 20:33 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Jum'at, 19 Juli 2019 | 20:01 WIB
BALIKPAPAN
Kamis, 18 Juli 2019 | 18:38 WIB
KOTA PALEMBANG
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU