Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Hotel dan Restoran Masih Dipungut di Daerah, Konsumen Protes

A+
A-
1
A+
A-
1
Pajak Hotel dan Restoran Masih Dipungut di Daerah, Konsumen Protes

Ilustrasi Kawasan Bebas Batam. 

BATAM, DDTCNews—Kebijakan penghapusan sementara pajak hotel dan restoran mulai 1 Maret 2020 dari pemerintah pusat ternyata masih belum diterapkan di daerah, di antaranya di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Hal ini terlihat dari sejumlah hotel dan restoran yang tetap memungut pajak pada konsumen mereka. Masih diterapkannya pajak hotel dan restoran ini sontak memicu protes dari para konsumen.

“Kemarin sempat makan di kafe, ternyata masih dipungut pajak restoran dengan tarif 10%. Padahal, sudah jelas pemerintah pusat menerapkan aturan itu per 1 Maret lalu,” ungkap Reni, warga Batam, Minggu (8/3/2020).

Baca Juga: Hingga April 2021, Tunggakan Pajak Kendaraan Tembus Belasan Miliar

Dia pun mempertanyakan alasan mengapa pajak hotel dan restoran masih dipungut di Kota Batam pada pihak restoran yang dia kunjungi. Namun, kata Reni, karyawan restoran itu justru tidak tahu dengan wacana penghapusan pajak hotel dan restoran itu.

Alhasil, pungutan terhadap pajak hotel dan restoran masih tetap berlaku. Ketidakselarasan informasi ini sangat disayangkan oleh Reni. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat dan daerah seharusnya berjalan beriringan.

“Karyawannya malah tak tahu adanya aturan tersebut. Dan itu tidak hanya satu kafe, namun sejumlah kafe juga begitu,” ujar Reni.

Baca Juga: Genjot Ekspor Sarang Walet, Begini Program Ditjen Peternakan

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata mengakui bahwa kebijakan penghapusan pajak hotel dan restoran yang dicanangkan pemerintah pusat memang belum diberlakukan di Batam.

Hal itu dikarenakan belum ada kebijakan teknis dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait pemberlakuan penghapusan pajak hotel dan restoran. Saat ini, Pemkot Batam masih menunggu regulasi terkait dengan teknis pelaksanaannya

Apabila pemerintah pusat telah menerbitkan aturan yang jelas, lanjut Ardiwinata, Pemkot Batam akan segera memastikan bahwa pemungut pajak tidak lagi memungut pajak hotel dan restoran hingga 6 bulan ke depan.

Baca Juga: Cari Sumber PAD Baru, Pemda Disarankan Perluas Retribusi

“Memang masih berlaku pajak 10%, kami dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah juga masih menunggu kebijakan teknis dari pemerintah pusat, karena belum ada aturan jelasnya,” tutur Ardi dilansir dari Batampos. (rig)

Topik : pajak hotel dan restoran, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pajak daerah, stimulus ekonomi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 07 Mei 2021 | 17:01 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jum'at, 07 Mei 2021 | 13:29 WIB
KOTA PADANG PANJANG
Jum'at, 07 Mei 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 07 Mei 2021 | 09:33 WIB
KABUPATEN SIMALUNGUN
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL