Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Paceklik Ekonomi, Sektor Pajak Digenjot

0
0

SAMARINDA, DDTCNews – Pemangkasan kembali Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah, mengakibatkan paceklik ekonomi melanda Bumi Etam. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mencari pendapatan daerah lain dengan cara menggenjot penerimaan pajak atau retribusi.

Pengamat Ekonomi FEB Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi pun pesimis Kaltim bisa cepat keluar dari cobaan paceklik yang sedang terjadi ini. Kondisi demikian akan membuat efek berantai terutama dalam pembangunan infrastruktur.

“Ini efek domino. Dampaknya terhadap belanja infrastruktur akan sangat terlihat karena terjadi pengurangan APBD murni 2017 nantinya,” ujarnya.

Baca Juga: Tak Gubris Tapping Box, Wajib Pajak Ditindak

Namun, Aji menambahkan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai tetap tidak akan berubah. “Untuk yang satu ini, pemerintah tetap wajib menganggarkan karena bersentuhan dengan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan ikut terpangkas dikhawatirkan bakal mengurangi daya beli yang juga tidak baik untuk perputaran ekonomi di Kaltim,” tuturnya.

Aji memprediksi, dalam kurun waktu terdekat APBD-P Kaltim juga akan menyusut drastis. Dari semula sekitar Rp9,1 triliun menjadi Rp5,5 triliun. Beragam upaya untuk mencari pundi-pundi rupiah pun dilakukan. Di antaranya melalui penggunaan Surat Berharga Negara (SBN).

SBN sendiri merupakan kebijakan pemerintah untuk mengirim dana transfer ke daerah dengan sejumlah ketentuan. Daerah yang ingin mendapatkan dana transfer harus memberikan SBN. “Tapi itu kan harus ada laporan pertanggungjawaban dulu sebelumnya. Jadi berapa anggaran pusat yang dipakai dilampirkan. Untuk hal ini saya kira belum bisa dijadikan sumber pemasukan,” tukasnya.

Baca Juga: Baru Beberapa Hari, Pemutihan Pajak Raup Rp6,7 Miliar

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Edi Kurniawan membenarkan adanya penyusutan nilai APBD-P 2016. Oleh karena itu, Edi mewacanakan kenaikan retribusi dan pajak, seperti pajak rokok. Ia optimistis Kaltim bisa mencari sumber pendapatan lain seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pindah nama dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Namun, wacana tersebut disambut pesimis oleh Aji. Pasalnya, seperti dilansir radarkaltim.prokal.co, jika rokok diterapkan pajak di daerah tentu akan berimbas terhadap pedagang kecil yang menjajakannya. “Pajak rokok itu domainnya pusat. Lagi pula di Kaltim tidak ada pabrik rokok yang dipunguti pajak, apa yang mau ditarik?” katanya. (Amu)

Baca Juga: Mangkir Pajak, 32 Reklame Ditutup Paksa

“Ini efek domino. Dampaknya terhadap belanja infrastruktur akan sangat terlihat karena terjadi pengurangan APBD murni 2017 nantinya,” ujarnya.

Baca Juga: Tak Gubris Tapping Box, Wajib Pajak Ditindak

Namun, Aji menambahkan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai tetap tidak akan berubah. “Untuk yang satu ini, pemerintah tetap wajib menganggarkan karena bersentuhan dengan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan ikut terpangkas dikhawatirkan bakal mengurangi daya beli yang juga tidak baik untuk perputaran ekonomi di Kaltim,” tuturnya.

Aji memprediksi, dalam kurun waktu terdekat APBD-P Kaltim juga akan menyusut drastis. Dari semula sekitar Rp9,1 triliun menjadi Rp5,5 triliun. Beragam upaya untuk mencari pundi-pundi rupiah pun dilakukan. Di antaranya melalui penggunaan Surat Berharga Negara (SBN).

SBN sendiri merupakan kebijakan pemerintah untuk mengirim dana transfer ke daerah dengan sejumlah ketentuan. Daerah yang ingin mendapatkan dana transfer harus memberikan SBN. “Tapi itu kan harus ada laporan pertanggungjawaban dulu sebelumnya. Jadi berapa anggaran pusat yang dipakai dilampirkan. Untuk hal ini saya kira belum bisa dijadikan sumber pemasukan,” tukasnya.

Baca Juga: Baru Beberapa Hari, Pemutihan Pajak Raup Rp6,7 Miliar

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Edi Kurniawan membenarkan adanya penyusutan nilai APBD-P 2016. Oleh karena itu, Edi mewacanakan kenaikan retribusi dan pajak, seperti pajak rokok. Ia optimistis Kaltim bisa mencari sumber pendapatan lain seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pindah nama dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Namun, wacana tersebut disambut pesimis oleh Aji. Pasalnya, seperti dilansir radarkaltim.prokal.co, jika rokok diterapkan pajak di daerah tentu akan berimbas terhadap pedagang kecil yang menjajakannya. “Pajak rokok itu domainnya pusat. Lagi pula di Kaltim tidak ada pabrik rokok yang dipunguti pajak, apa yang mau ditarik?” katanya. (Amu)

Baca Juga: Mangkir Pajak, 32 Reklame Ditutup Paksa
Topik : pajak daerah, pajak rokok, kalimantan timur
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM