BERITA TERKINI
Ilustrasi.
NEW DELHI, DDTCNews – Otoritas pajak India telah meluncurkan portal yang akan menghimpun seluruh informasi terkait dengan pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI).
Ketua Dewan Pusat Pajak Langsung (Central Board of Direct Taxes/CBDT) PC Mody meresmikan portal tersebut di situs web pajak penghasilan. Portal itu akan menggabungkan seluruh informasi pajak pada satu wadah agar lebih mudah diakses oleh lembaga keuangan, pejabat departemen, maupun masyarakat.
“Portal ini tidak hanya berguna bagi lembaga keuangan domestik tetapi juga membantu otoritas pajak dan lembaga keuangan asing untuk mendapatkan informasi tentang undang-undang, aturan, dan prosedur pajak di India terkait dengan AEoI di bawah Common Reporting Standard (CRS)," ujar Mody dalam pernyataan resminya, Jumat (22/11/2019)
Portal itu juga akan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dokumen teknis serta aturan yang dikeluarkan oleh CBDT. Selain itu, portal itu menyediakan akses pada surat edaran yang dikeluarkan oleh otoritas perancang kebijakan di India serta badan internasional.
AEoI merupakan sistem pertukaran informasi otomatis yang digunakan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak dalam dan luar negeri. Melalui AEoI, pemerintah suatu yuridiksi dapat melakukan pertukaran data keuangan wajib pajaknya.
Sementara itu, CRS adalah standar yang berisi pelaporan, prosedur identifikasi rekening keuangan, dan pertukaran informasi yang dirujuk atau diatur dalam perjanjian internasional untuk melakukan pertukaran informasi antarnegara.
CRS sendiri dikembangkan sebagai tanggapan terhadap permintaan G20 dan disetujui sejak Juli 2014. Menurut Economic Co-operation and Development (OECD), CRS mengharuskan suatu yurisdiksi mendapat informasi dari lembaga keuangan mereka dan melaporkannya pada otoritas pajak setiap tahun.
Kemudian, guna menerapkan standar AEoI, India menerapkan kerangka hukum domestik yang diperlukan sejak 2015. Selain itu, pada tahun yang sama pemerintah merilis pedoman untuk memandu lembaga keuangan, regulator, dan pejabat departemen pajak penghasilan.
Secara lebih terperinci, pedoman tersebut disusun untuk memastikan kepatuhan lembaga tersebut terhadap persyaratan pelaporan berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan. Selain itu, regulator India juga merilis pemberitahuan penting agar lembaga keuangan mematuhi pedoman itu.
Lebih lanjut, CBDT juga melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mendidik lembaga keuangan tentang kewajiban pelaporannya. Kemudian, pada 2017 India secara resmi berkomitmen untuk bertukar informasi keuangan melalui AEoI berdasarkan CRS.
Komitmen tersebut membuat lembaga keuangan, regulator, dan pejabat Departemen Pajak Penghasilan wajib melaporkan informasi keuangan setiap tahunnya. Kemudian, seperti dilansir timesofindia.indiatimes.com, informasi keuangan tersebut akan dipertukarkan oleh pemerintah dengan yurisdiksi lain. (kaw)
