Otoritas Pajak Diizinkan Tagih Rp5,8 Triliun ke Mantan PM Najib

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pengadilan Tinggi memutuskan  mendukung langkah otoritas pajak (Inland Revenue of Board/IRB) menagih tunggakan pajak dari mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak senilai RM1,69 miliar atau Rp5,8 triliun.

Hakim Datuk Ahmad Bache dalam putusannya menyebut semua wajib pajak di Malaysia diharuskan membayar pajak, terlepas dari posisi atau kedudukan mereka. Oleh karena itu, kewajiban membayar pajak juga harus dipenuhi oleh mantan perdana menteri.

"Dengan demikian, untuk penghitungan di bawah skema pajak nasional Malaysia, pajak harus dibayarkan sebelum jatuh tempo," katanya dalam putusannya, Rabu (22/7/2020).

Meski demikian, Ahmad menyatakan pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan nilai tunggakan pajak yang harus dibayarkan oleh tergugat.

Keberatan Najib atas nilai tunggakan yang harus dibayarkan tidak bisa disampaikan kepada pengadilan, tetapi disampaikan kepada Komisaris Khusus Pajak Penghasilan (Special Commissioners of Income Tax/SCIT).

Menurut Bagian 99 UU Pajak Penghasilan (PPh), jika seseorang tidak puas dengan penilaian pajak yang diajukan IRB, dapat mengajukan banding kepada SCIT.

Akan tetapi, jika ternyata nantinya Najib tidak puas dengan keputusan SCIT atas ketetapan nilai pajaknya, maka dia dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam gugatan perdata, Najib menyatakan ketetapan pajak IRB tidak akurat karena nilainya terlalu besar. Pendapatan itu berasal dari sumbangan seorang donor asal Arab, yang sebagian dia klaim telah dikembalikan. Najib berkilah uang itu sumbangan politik, sisanya pendapatannya sendiri.

Ia juga berpendapat Pasal 106 UU PPh 1967 bertentangan dengan Pasal 13 tentang Hak atas Properti dan Pasal 121 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi. Namun, Ahmad dalam putusannya menyatakan argumen Najib itu salah.

"Pengadilan Tinggi berkali-kali menolak pertentangan konstitusional skema pemulihan pajak berdasarkan UU PPh, saat Pengadilan Federal memutus tidak ada yang sewenang-wenang mengenakan PPh untuk tujuan meningkatkan pendapatan nasional," ujarnya, seperti dilansir malaymail.com.

Ahmad juga memerintahkan Najib membayar biaya RM15.000 atau Rp51,5 juta kepada IRB. Dalam sidang pembacaan putusan, Najib diwakili kuasa hukum Muhammad Farhan Shafee dan Wee Yeong Kang. (Bsi)