PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Muhamad Wildan | Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Ilustrasi. Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (8/8/2021). Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/wsj.

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 3,7% pada tahun ini dari sebelumnya sebesar 4,7%.

Dalam laporan terbaru berjudul Economic Outlook - Interim Report September 2021, OECD menilai pemulihan ekonomi global masih akan berlanjut. Namun, pemulihan ekonomi negara berkembang diperkirakan tidak akan sekencang negara maju.

"Perbedaan tingkat vaksinasi membuat pemulihan ekonomi antarnegara menjadi tak setara. Adanya gelombang kedua pandemi memaksa pemerintah membatasi aktivitas sehingga mengganggu rantai pasok," tulis OECD dalam laporannya, Selasa (21/9/2021).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Di negara berkembang, penghasilan riil rumah tangga menurun akibat kenaikan harga energi dan bahan pangan. Pemulihan ekonomi negara berkembang dengan tingkat vaksinasi rendah berpotensi terhambat apabila gelombang kedua pandemi terjadi.

Berbanding terbalik, negara maju seperti AS dan negara Eropa mampu menyokong pemulihan ekonomi melalui kebijakan ekonomi makro dan keuangan yang akomodatif. Tahun ini, perekonomian AS diperkirakan tumbuh hingga 6% dan Eropa tumbuh hingga 5,3%.

Secara umum, perekonomian global diperkirakan akan tumbuh hingga 5,7% pada 2021 dan akan mencapai 4,5% pada 2022.

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu

Untuk menciptakan pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, OECD menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah untuk dalam melakukan vaksinasi.

Sementara itu, Sekjen OECD Mathias Cormann menuturkan diperlukan komitmen dari setiap pihak untuk menciptakan pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif.

"Dengan vaksinasi yang tak merata maka pemulihan juga berjalan secara tak merata. Pemulihan yang berkelanjutan memerlukan vaksinasi yang efektif di semua negara serta investasi publik yang terpadu untuk masa depan," ujar Cormann. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara