Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Mulai Ada Perusahaan yang Ajukan Insentif Pajak Kegiatan Vokasi

A+
A-
2
A+
A-
2
Mulai Ada Perusahaan yang Ajukan Insentif Pajak Kegiatan Vokasi

Ilustrasi gedung Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews – Insentif terbaru berupa super tax deduction untuk kegiatan vokasi mulai diminati pelaku usaha. Pemberitahuan dari pengusaha untuk mendapatkan insentif sudah mulai masuk kepada Ditjen Pajak (DJP).

Kasubdit PNBP SDA Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Syarief Ibrahim mengatakan sudah ada 11 permohonan dari pengusaha untuk mendapatkan super tax deduction kegiatan vokasi. Data tersebut akan digunakan BKF dalam menghitung belanja perpajakan (tax expenditure) pada tahun depan.

“Di BKF setahu saya ada 11 perusahaan yang mengajukan untuk mendapatkan fasilitas. Detailnya ada di DJP,” katanya dalam acara bertajuk 'Pemagangan dan Sosialisasi Insentif Pajak untuk Mendukung Vokasi', Selasa (22/10/2019).

Baca Juga: Ini Sebab Insentif Pajak di Italia Menyasar Warga Kelas Menengah

Syarief menjelaskan permohonan dari pengusaha tersebut saat ini masih disampaikan secara manual. Pasalnya, sistem Online Single Submission (OSS) belum bisa mendukung penyampaian permohonan wajib pajak untuk mendapatkan fasilitas super tax deduction kegiatan vokasi.

Dalam aturan teknis, pelaku usaha yang mendapatkan insentif pajak diwajibkan untuk melampirkan dua dokumen dalam sistem OSS. Pertama, perjanjian kerja sama untuk kegiatan vokasi dengan lembaga pendidikan dan kedua melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Kedua, dokumen yang mencakup data lain seperti NPWP, nama sekolah atau politeknik, serta estimasi biaya yang dikeluarkan untuk kegitan vokasi.

Baca Juga: Sri Mulyani Akui Pengamanan Penerimaan 2021 Hadapi Tantangan Berat

Karena sistem OSS belum mendukung, wajib pajak menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Kanwil di mana perusahaan terdaftar. Dengan demikian, kebijakan insentif dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha tanpa terkendala masalah yang bersifat teknis.

“Pemberitahuan melalui Kanwil untuk tidak membatasi kesempatan wajib pajak dalam mendapatkan fasilitas. Mereka tetap bisa mendapatkan fasiltas sepanjang mengajukan syarat yang ditentukan,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengaku belum memperbarui informasi terkait pelaku usaha yang mengajukan pemberitahuan untuk mendapatkan fasilitas super tax deduction kegiatan vokasi.

Baca Juga: Pacu Setoran PBB, Perangkat Desa Dijanjikan Insentif Umrah Gratis

“Saat ini belum kami cek datanya," katanya.

Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019 memberikan insentif pajak untuk pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja dan pemagangan alias vokasi dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Untuk kegiatan vokasi, otoritas fiskal sudah merilis petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.128/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia SDM.

Baca Juga: Syarat Pihak Lain Agar Dapat Manfaatkan Insentif PPN DTP

Adapun untuk wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia diberikan fasilitas fiskal serupa. Pelaku usaha dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. (kaw)

Topik : insentif, insentif pajak, super tax deduction, vokasi, pemagangan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 12:00 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 24 September 2020 | 10:25 WIB
KABUPATEN BEKASI
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 09:23 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:13 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 30 September 2020 | 08:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 08:05 WIB
ITALIA
Rabu, 30 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 07:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK