Berita
Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI
Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Data & Alat
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:11 WIB
UNIVERSITAS TRISAKTI
Selasa, 04 Oktober 2022 | 15:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 09:00 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Momentum Menyuarakan Kepentingan Pajak Negara Berkembang

A+
A-
2
A+
A-
2
Momentum Menyuarakan Kepentingan Pajak Negara Berkembang

Ilustrasi. Sejumlah pekerja dan panitia berjalan di area Jakarta Convention Center tempat Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 FMCBG) di Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 akan berlangsung pada 17-18 Februari. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.

ROH konsolidasi fiskal di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah mendorong pencepatan pembahasan berbagai agenda perpajakan pada level G-20. Selama 2 tahun terakhir, kesepakatan yang biasanya terkendala secara politik menjadi relatif lebih mudah dicapai.

Contohnya, lihat saja pembahasan pencapaian konsensus global solusi 2 pilar (two pillar solution) atas tantangan pajak akibat digitalisasi ekonomi. Pencepatan pembahasan tentu baik dan patut diapresiasi karena sistem pajak harus segera menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi.

Dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 pada 17-18 Februari 2022 juga muncul kembali seruan komitmen implementasi solusi 2 pilar pada 2023. Seruan yang tertuang dalam communiqué itu makin menguatkan keinginan solusi multilateral.

Baca Juga: Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? Ini Kata Pemerintah

Namun demikian, mengingat pentingnya posisi G-20 sebagai driver perubahan lanskap pajak global, kita tentu perlu melihat perbedaan karakteristik tantangan agenda memobilisasi penerimaan di setiap negara. Sederhananya, kepentingan politik tiap negara tidak boleh diabaikan.

Sebagai contoh, tantangan negara berkembang yang memiliki penerimaan berbasis sumber daya alam dan perdagangan internasional tentu berbeda dengan emerging economies dan negara maju. Jangan sampai isu pajak global yang diinisiasi G-20 justru kehilangan relevansinya bagi mayoritas negara di dunia.

Salah satu kesepakatan yang menarik dicermati dalam communiqué adalah dukungan bagi negara-negara berkembang. Selain memobilisasi sumber daya domestik, pemberian dukungan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas untuk memastikan implementasi solusi 2 pilar berjalan mulus.

Baca Juga: Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

OECD juga sedang mempersiapkan peta jalan (roadmap) untuk melacak kemajuan yang dibuat negara-negara berkembang dalam reformasi pajak internasional. Roadmap itu akan disampaikan dalam G-20 Ministerial Symposium pada tahun ini.

Roadmap tersebut juga akan membahas prioritas lebih lanjut yang diidentifikasi negara berkembang. Prioritas yang dimaksud juga mencakup dampak kebijakan insentif pajak untuk investasi dengan adanya implementasi pajak internasional, terutama pilar 2 yang memuat pajak minimum global.

Komitmen dalam communiqué ini menjadi menarik karena pembahasan solusi 2 pilar pada tahun ini akan dipimpin Indonesia sebagai pemegang Presidensi G-20. Bagaimanapun, selain menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar, Indonesia juga representasi negara berkembang lainnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

Oleh karena itu, Indonesia juga diharapkan mampu membawa kegelisahan negara-negara berkembang dalam meja perundingan. Persoalan teknis implementasi memang perlu solusi. Namun, perlu juga memanfaatkan momentum untuk membawa usulan terkait dengan kebijakan.

Indonesia perlu menganalisis lebih dalam berbagai kesepakatan yang akan diambil tahun ini. Kesepakatan yang cukup strategis tentu saja mengenai solusi 2 pilar. Simak ‘Catatan Soal Agenda Perpajakan Internasional Presidensi G-20 Indonesia’.

Pernah disampaikan sebelumnya, memang tidak mudah untuk mencapai sebuah konsensus multilateral yang menguntungkan semua pihak. Jika tidak bisa benar-benar mencapai titik keseimbangan, setidaknya mendekati. Mumpung masih ada waktu untuk membahas.

Baca Juga: Tagih Utang Pajak, KPP Sita Motor Sport Kawasaki Ninja

Indonesia tentu perlu berorientasi pada kepentingan skala internasional. Namun, Indonesia juga perlu untuk membawa agenda-agenda yang selama ini melekat pada karakteristik permasalahan pajak dan kepentingan negara berkembang. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tajuk, tajuk pajak, fokus, G-20, konsensus global, pajak, OECD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:00 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Apa Saja Keuntungan Berkarier di Bidang Transfer Pricing? Cek di Sini

Selasa, 04 Oktober 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dunia Hadapi Krisis, Jokowi: Semua Negara Sekarang Rebutan Investasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 09:25 WIB
INGGRIS

Tenangkan Pasar, Inggris Batalkan Relaksasi Pajak untuk Orang Kaya

Selasa, 04 Oktober 2022 | 09:00 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Dies Natalis ke-41, Untirta Gelar Kuliah Umum & Teken MoU dengan DDTC

berita pilihan

Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? Ini Kata Pemerintah

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai 2022 Bakal Tembus Rp300 Triliun

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA JOMBANG

Tagih Utang Pajak, KPP Sita Motor Sport Kawasaki Ninja

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekspor Melonjak, Restitusi Sektor Manufaktur dan Tambang Ikut Naik

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022

KMK Baru! Ini Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Oktober 2022

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:11 WIB
UNIVERSITAS TRISAKTI

Kanwil DJP Jakarta Barat dan Usakti Perpanjang Kerja Sama Tax Center

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tren Kenaikan Harga Komoditas, DJP Bakal Lakukan Dinamisasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 15:30 WIB
IHPS I/2022

BPK Sebut Insentif Pajak Rp15,3 Triliun Belum Dikelola secara Memadai