Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Momentum Menyuarakan Kepentingan Pajak Negara Berkembang

A+
A-
2
A+
A-
2
Momentum Menyuarakan Kepentingan Pajak Negara Berkembang

Ilustrasi. Sejumlah pekerja dan panitia berjalan di area Jakarta Convention Center tempat Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 FMCBG) di Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 akan berlangsung pada 17-18 Februari. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.

ROH konsolidasi fiskal di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah mendorong pencepatan pembahasan berbagai agenda perpajakan pada level G-20. Selama 2 tahun terakhir, kesepakatan yang biasanya terkendala secara politik menjadi relatif lebih mudah dicapai.

Contohnya, lihat saja pembahasan pencapaian konsensus global solusi 2 pilar (two pillar solution) atas tantangan pajak akibat digitalisasi ekonomi. Pencepatan pembahasan tentu baik dan patut diapresiasi karena sistem pajak harus segera menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi.

Dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 pada 17-18 Februari 2022 juga muncul kembali seruan komitmen implementasi solusi 2 pilar pada 2023. Seruan yang tertuang dalam communiqué itu makin menguatkan keinginan solusi multilateral.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Namun demikian, mengingat pentingnya posisi G-20 sebagai driver perubahan lanskap pajak global, kita tentu perlu melihat perbedaan karakteristik tantangan agenda memobilisasi penerimaan di setiap negara. Sederhananya, kepentingan politik tiap negara tidak boleh diabaikan.

Sebagai contoh, tantangan negara berkembang yang memiliki penerimaan berbasis sumber daya alam dan perdagangan internasional tentu berbeda dengan emerging economies dan negara maju. Jangan sampai isu pajak global yang diinisiasi G-20 justru kehilangan relevansinya bagi mayoritas negara di dunia.

Salah satu kesepakatan yang menarik dicermati dalam communiqué adalah dukungan bagi negara-negara berkembang. Selain memobilisasi sumber daya domestik, pemberian dukungan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas untuk memastikan implementasi solusi 2 pilar berjalan mulus.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

OECD juga sedang mempersiapkan peta jalan (roadmap) untuk melacak kemajuan yang dibuat negara-negara berkembang dalam reformasi pajak internasional. Roadmap itu akan disampaikan dalam G-20 Ministerial Symposium pada tahun ini.

Roadmap tersebut juga akan membahas prioritas lebih lanjut yang diidentifikasi negara berkembang. Prioritas yang dimaksud juga mencakup dampak kebijakan insentif pajak untuk investasi dengan adanya implementasi pajak internasional, terutama pilar 2 yang memuat pajak minimum global.

Komitmen dalam communiqué ini menjadi menarik karena pembahasan solusi 2 pilar pada tahun ini akan dipimpin Indonesia sebagai pemegang Presidensi G-20. Bagaimanapun, selain menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar, Indonesia juga representasi negara berkembang lainnya.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Oleh karena itu, Indonesia juga diharapkan mampu membawa kegelisahan negara-negara berkembang dalam meja perundingan. Persoalan teknis implementasi memang perlu solusi. Namun, perlu juga memanfaatkan momentum untuk membawa usulan terkait dengan kebijakan.

Indonesia perlu menganalisis lebih dalam berbagai kesepakatan yang akan diambil tahun ini. Kesepakatan yang cukup strategis tentu saja mengenai solusi 2 pilar. Simak ‘Catatan Soal Agenda Perpajakan Internasional Presidensi G-20 Indonesia’.

Pernah disampaikan sebelumnya, memang tidak mudah untuk mencapai sebuah konsensus multilateral yang menguntungkan semua pihak. Jika tidak bisa benar-benar mencapai titik keseimbangan, setidaknya mendekati. Mumpung masih ada waktu untuk membahas.

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Indonesia tentu perlu berorientasi pada kepentingan skala internasional. Namun, Indonesia juga perlu untuk membawa agenda-agenda yang selama ini melekat pada karakteristik permasalahan pajak dan kepentingan negara berkembang. (kaw)

Topik : tajuk, tajuk pajak, fokus, G-20, konsensus global, pajak, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus