Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

Menimbang Teknologi Blockchain untuk Sistem Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Menimbang Teknologi Blockchain untuk Sistem Pajak

PADA 2008, mata uang digital Bitcoin yang berbasis teknologi blockchain diperkenalkan. Bitcoin langsung menjadi isu internasional. Teknologi blockchain ternyata memiliki potensi luar biasa untuk merevolusi proses bisnis melalui percepatan transfer data, informasi, dan transaksi.

Era digital tidak hanya mengubah hubungan wajib pajak dan otoritas pajak, tetapi cara membayar, mengirim, dan menyimpan informasi. Teknologi blockchain dapat menjadi terobosan bagi administrasi perpajakan untuk membuat sistem perpajakan menjadi lebih akurat, transparan, dan terpercaya.

Blockchain adalah buku besar terdistribusi. Komunikasi dalam jaringan dihubungkan dengan menggunakan kriptografi untuk identifikasi pengirim data dan penerima data. Terdapat dua jenis blockchain ledger, yaitu permission-less (public) ledger dan permissioned (private) ledger.

Mata uang digital (cryptocurrency) seperti Bitcoin dan Ethereum adalah permission-less ledger. Pada permissioned ledger, hanya pihak yang memiliki otorisasi akses yang bisa berpartisipasi. Permissioned ledger merupakan konsep yang tepat untuk aplikasi sektor publik karena menjamin kredibilitas.

Penerapan teknologi blockchain di sektor swasta meliputi berbagai bidang seperti hiburan, keterlibatan sosial, ritel, sewa mobil, supply chain dan logistik, asuransi, perawatan kesehatan, real estate, amal, dan jasa keuangan (Marr, 2018).

Di sisi lain, banyak negara melakukan eksperimen atau implementasi blockchain di bidang identitas, catatan personal, jasa keuangan, properti, supply chain, pelacakan aset, kontrak dan manajemen vendor, utilitas energi, voting, serta mitigasi dan penipuan (Berryhill, Bourgery, & Hanson, 2018).

Beberapa negara telah menjalankan eksperimen dan menerapkan teknologi blockchain di bidang perpajakan. Estonia misalnya, menerapkan sebuah sistem Keyless Signature Infrastructure (KSI) berbasis blockchain untuk keperluan administrasi perpajakan.

Kantor Pajak dan Bea Cukai Belanda melakukan riset smarter tax revenues untuk mendistribusikan uang pajak setelah dipotong dari gaji karyawan. Riset lain adalah tourist tax collection untuk pajak penghasilan berbasis cryptocurrency dari platform seperti AirBNB dan ditransfer ke dana pajak wisata.

Sementara itu, Kantor Pajak Denmark membangun proyek blockchain yang disebut Vehicle Wallet untuk melacak perpindahan kepemilikan mobil hingga pembayaran pajak atas kendaraan bermotor (Berryhill, Bourgery, & Hanson, 2018).

Biro Perpajakan Shenzhen di China menerapkan penerbitan faktur pajak berbasis blockchain untuk mengurangi biaya dan waktu pembuatan faktur serta memitigasi risiko kecurangan. Lebih dari 7.600 perusahaan di Shenzhen memiliki akses ke sistem faktur pajak berbasis blockchain.

Menurut survei World Economic Forum kepada eksekutif perusahaan teknologi di dunia, sebagian besar responden mengharapkan sistem administrasi dan pengumpulan pajak berbasis blockchain dapat diterapkan pertama kali oleh pemerintah sebelum 2025 (Miller & Seddon, 2017).

Potensi Penerapan
MELIHAT pengalaman berbagai negara itu, teknologi blockchain membuka peluang penerapan dalam sistem perpajakan Indonesia. Teknologi blockchain memiliki area potensial bagi sistem perpajakan dalam hal database wajib pajak, PPh karyawan, pajak pertambahan nilai, dan transfer pricing.

Terkait dengan database wajib pajak, sistem KSI di Estonia memungkinkan wajib pajak mengakses akun, memperbarui data, dan membayar pajak secara online. Untuk PPh karyawan, dapat membantu mengatasi distribusi pajak kepada berbagai pihak pemangku kepentingan secara otomatis.

Untuk transfer pricing, blockchain dapat secara komprehensif melacak aliran transaksi dan identitas semua pihak. Semua transaksi akan diberi stempel waktu, disegel secara kriptografis, dan hanya dapat dilihat oleh pihak yang memiliki akses ke jaringan sehingga meminimalisasi risiko gangguan (fraud).

Namun, karena teknologi blockchain masih dalam tahap awal pengembangan, pengenalan teknologi ini kepada sistem yang kompleks, seperti administrasi perpajakan, akan membutuhkan perubahan revolusioner dalam database dan sistem jaringan pemerintah.

Penerapan blockchain juga membutuhkan penyesuaian signifikan terhadap sistem hukum perpajakan, basis data, kekayaan intelektual, dan identitas hukum. Di sisi lain, manfaat teknologi blockchain bagi pemerintah khususnya untuk sistem perpajakan juga sangat besar.

Dalam jangka panjang, blockchain dapat menjadi faktor pendorong dalam mengimplementasikan proses pajak real-time terotomasi. Perkembangan blockchain telah menunjukkan banyak kemajuan dan manfaat, terutama di bidang jasa keuangan dan perbankan.

Ke depan, integrasi teknologi blockchain ke perpajakan dapat menjadi semakin masif di berbagai level. Untuk itu, pemerintah perlu bersiap dengan inisiatif yang memungkinkan terciptanya inovasi dengan membangun roadmap, pedoman, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan atau kerangka kerja untuk memandu batas-batas ekosistem blockchain dengan memberikan dukungan regulasi, mendefinisikan standar penerapan blockchain, serta menjamin keamanan dan privasi para pemangku kepentingan.

(Disclaimer)
Topik : Teknologi Blockchain, sistem pajak, analisis, opini pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Arief Fidya

Selasa, 09 Maret 2021 | 10:44 WIB
Penerapan blockchain, menurut saya selama kebijakan atau kerangka kerja, regulasi, dan terjaminnya keamanan dan privasi para pemangku kepentingan serta system yg terlindungi menurut saya bisa merubah kemajuan dan manfaat, terutama di bidang jasa keuangan dan perbankan di Indonesia kedepannya.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 10 Agustus 2021 | 14:51 WIB
KINERJA KUARTAL I/2021

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pidana Perpajakan Naik

Senin, 09 Agustus 2021 | 15:27 WIB
EXCHANGE OF INFORMATION

Tukar Info, Dirjen Pajak Ingin Pegawai Tingkatkan Kemampuan Analisis

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Bikin NPWP Tapi Kartunya Belum Dikirim? Simak Penjelasan DJP

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:51 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Sederhanakan Proses Bisnis, Dirjen Bea Cukai Minta TIK Dioptimalkan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Kejar Tunggakan Rp433 Miliar, Program Pemutihan Pajak Diadakan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:07 WIB
EDUKASI PAJAK

Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Kebut Hilirisasi Industri, Jokowi: Agar Kita Dapat Royalti & Pajaknya

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration